Author: Kata Indonesia

Kapolri: Situasi di PT GNI Kondusif dan Jangan Terprovokasi Dengan Isu Yang Belum Jelas Kepolisian Negara Republik Indonesia diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo agar menindak tegas para pelanggar hukum terkait peristiwa pembakaran, perusakan, dan bentrokan antarkaryawan yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Polisi juga diminta mengungkap peristiwa tersebut, menjaga dan mengawal agar seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat kembali berjalan. ”Peristiwa ini tentunya akan mengganggu tenaga kerja Indonesia yang jumlahnya cukup besar, yang tentunya akan terdampak apabila operasional dari perusahaan terganggu,” kata Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin…

Pasca Insiden, Bupati Morowali Utara Ajak Masyarakat Untuk Tenang dan Bersama – sama Jaga Kondusivitas di Morowali Utara Sulteng – Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkasson Hehi mengatakan pasca insiden yang terjadi di PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Morowali Utara Sulawesi Tengah, masyarakat harus dapat tenang dan secara bersama – sama menjaga kondusivitas daerah Morowali Utara. Kita harus menjaga kondusivitas daerah Morowali Utara, orang tidak kenal Morowali Utara kalau GNI tidak hadir disini, harus disadari kehadiran perusahaan ini memiliki kontribusi yang besar untuk daerah ini. Selain itu juga memiliki dampak positif bagi para pedagang kios, penjual ikan,…

Pengesahan KUHP Langkah Besar Mereformasi Hukum Pidana Oleh : Janu Farid Kesar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah direvisi merupakan langkah besar yang diambil guna memperbaiki hukum di Indonesia. Apalagi KUHP sebelumnya dinilai sudah usang dan tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini, sehingga pengesahan KUHP yang baru merupakang langkah besar untuk mereformasi hukum pidana. KUHP yang baru tidak hanya mengakomodasi banyak masukan saja, tetapi KUHP nasional tersebut juga telah banyak disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan hingga di semua penjuru Tanah Air. Dengan banyaknya partisipasi yang dimiliki dan juga bagaimana antusiasme dari seluruh masyarakat Indonesia juga sekaligus menunjukkan bahwa…

KST Papua Kelompok Teroris Keji Harus Diberantas Oleh : Alfred Jigibalom Pemerintah perlu memberikan tindakan serius terhadap Kelompok Separatis Teroris (KST) yang melakukan aksi keji kepada masyarakat sipil. Berbagai aksi tersebut telah menyebabkan keonaran yang mengakibatkan kerugian material serta korban jiwa. Penegakan hukum terhadap KST perlu dilakukan demi Papua yang damai dan aman dari segala gangguan yang meresahkan. Berbagai cara memang perlu dilakukan untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan oleh KST di Papua, tak terkecuali upaya pendekatan persuasif. Padahal sebenarnya, upaya dialog untuk kedamaian di Papua sudah dilakukan kepada banyak pihak. Namun hanya KST saja yang menunjukkan sikap tidak kooperatif. Menteri…

Penerbitan Perppu Cipta Kerja Pertimbangkan Aspek Komprehensif Masyarakat Oleh : Bimo Ariyan Beeran Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja telah banyak melalui segala proses perencanaan dan perancangan yang matang, karena juga mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif yang ada di masyarakat Indonesia. Tepat pada tanggal 30 bulan Desember tahun 2022 lalu, Pemerintah Republik Indonesia (RI) di bawah kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo telah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Mengenai penerbitan tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Perppu Cipta Kerja sangatlah dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Bukan tanpa alasan, pasalnya saat…

Gugatan Perppu Cipta Kerja Dapat Melalui Jalur Hukum Oleh : Safira Tri Ningsih Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja diiringi protes masyarakat. Pemerintah mempersilakan pihak yang keberatan dengan Perppu ini untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Izin ini menunjukkan bahwa pemerintah menegakkan demokrasi dan aturan hukum baru boleh digugat, asal sesuai dengan prosedur. Setelah Perppu Cipta Kerja disahkan pada 30 Desember 2022, muncul sejumlah reaksi dari masyarakat karena dianggap waktunya mendadak. Padahal pemerintah sudah merencanakannya dengan matang dan Perppu ini disiapkan sebagai pengganti UU Cipta Kerja. Perppu Cipta Kerja dijamin tidak merugikan masyarakat karena hak pekerja masih ada…

Penangkapan Lukas Enembe Murni Penegakan Hukum Oleh : Timotius Gobay Penangkapan yang dilakukan oleh KPK kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe merupakan memang murni sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan isu lainnya, bahkan penangkapan yang dilakukan pun telah sangat menjunjung kemanusiaan dan HAM. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya secara resmi telah melakukan penangkapan pada Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang mana dirinya sebelumnya telah ditetapkan sebagai seorang tersangka mengenai kasus gratifikasi sejak 5 September tahun 2022 lalu. Diketahui bahwa dirinya ditangkap saat berada di sebuah restoran di Distrik Abepura, Kota Jayapura pada Selasa tanggal 10…

KUHP Nasional Upaya Wujudkan Reformasi Hukum Berasaskan Pancasila Oleh : Barra Dwi Rajendra Kelahiran KUHP Nasional merupakan upaya untuk mewujudkan adanya reformasi hukum yang jauh lebih mengandung nilai-nilai khas budaya bangsa hingga falsafah dasar negara, Pancasila untuk bisa segera menggantikan keberlakuan sistem hukum buatan Belanda. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah secara resmi melakukan pengesahan pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU) KUHP) Nasional pada tanggal 6 Desember 2022 lalu. Keberadaan KUHP Nasional ini juga akan segera menggantikan KUHP lama buatan jalan kolonial Belanda yang bahkan sudah digunakan selama lebih dari 100 tahun yang lalu.…

Tolak Politisasi Agama pada Pemilu 2024 Oleh : Alif Fikri Pemilu sudah semestinya menjadi pesta demokrasi yang tidak membuat masyarakat terpecah belah, kalah menang adalah hal yang biasa dalam setiap kompetisi. Namun bukan berarti menggunakan segala cara untuk memenangkan Pemilu, misalnya seperti politisasi agama yang rawan membuat masyarakat terpolarisasi. Perlu diketahui bahwa dampak dari politisasi agama hanya menghasilkan kerusakan. Selain masyarakat menjadi terbelah, juga produk politisasi agama akan menghasilkan produk gagal. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara tegas juga telah mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah merasakan dampak dari politisasi agama yang berlarut-larut, sehingga jangan ada lagi politisasi agama dalam kontestasi.…

Ribuan santri Pondok Pesantren Darul Qur’an Tanggerang gelar nobar film Jejak Langkah 2 Ulama hasil besutan Sigit Ariansyah pada Sabtu Malam, (14/1/2023). Hadir dalam nobar tersebut Kyai Yusu Mansur, Kyai Ahmad Jamil dan ratusan alumni Pesantren Gontor angkatan tahun 1998. Kyai Yusuf Mansur mengungkapkan, bahwa dengan adanya film Jejak Langkah 2 Ulama memberikan motivasi baru bagi santri- santri Darul Qur’an. “Saya berharap dengan nobar film Jejak Langkah 2 Ulama santri dan ust dapat memahami sejarah serta banyak bersyukur kepada para kyai karena dari mereka kita ada melalui izin allah. Ini film sangat mendidik menimbulkan motivasi untuk para santri, saya harap…

Penerbitan Perppu Cipta Kerja Telah Sesuai Prosedur Oleh : Tyas Permata Wiyana Penerbitan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Cipta Kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena itu merupakan mandat yang diberikan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) untuk segera memperbaiki atau merevisi UU Cipta Kerja sebelumnya. Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu. Hal tersebut merupakan sebuah upaya Pemerintah dalam rangka mengatasi beberapa kegentingan yang terjadi, utamanya dalam sektor dunia usaha dan juga perekonomian nasional. Terkait…

KUHP Mencegah Tersebarnya Hoaks Oleh : Bimo Ariyan Beeran KUHP akan mencegah tersebarnya hoaks karena ada pasal larangan menyebarkan berita palsu. Aturan ini sangat bagus sebab hoaks sangat berbahaya, karena dapat mengakibatkan banyak hal negatif. Masyarakat dapat tawuran hanya gara-gara hoaks yang beredar di sosial media. Ketika internet booming di Indonesia tahun 2000, netizen menggunakannya dengan senang. Mereka dapat membaca apa saja, mulai dari berita di sosial media maupun di media online. Namun sayang banyaknya informasi di internet tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menyaring, mana yang berdasarkan fakta dan mana yang berita palsu. Berita palsu alias hoaks sangat meresahkan karena…