Author: Kata Indonesia

KUHP Baru Legasi Produk Hukum Nasional Lintas Generasi Oleh : Aldia Putra Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terus dilakukan untuk sebagai bentuk persiapan bagi penyelenggara hukum sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) kembali melaksanakan kegiatan tersebut di Santika Premiere Hotel, Padang. Dalam sambutannya, Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (UNNES), Prof. Benny Riyanto mengatakan KUHP baru merupakan legasi bersama sebagai produk hukum lintas generasi. Oleh karena itu diharapkan seluruh pihak dapat bekerja sama menyukseskan sosialisasi KUHP terutama di masa transisi karena KUHP baru akan diberlakukan dalam tiga tahun ke depan. KUHP…

Perppu Cipta Kerja Atur Upah Minimum, Selaraskan Kepentingan Semua Pihak Oleh: Anindira Putri Maheswani Perppu Cipta Kerja telah mengatur soal upah minimum, yang mana hal tersebut telah selaras dengan kepentingan seluruh pihak, mulai dari para pelaku dunia usaha, para investor dan juga para pekerja atau buruh sendiri dan bertujuan untuk semakin meningkatkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran hingga penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah sah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) beberapa waktu yang lalu. Penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut salah satunya yakni untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi…

MAHUPIKI dan Pakar Hukum Sambut Positif Sosialisasi KUHP Baru di Sumatera Barat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) bersama pakar – pakar hukum menyambut positif sosialisasi KUHP baru yang dilakukan di Sumatera Barat. Sejumlah elemen masyarakat di Sumatera Barat hadir dalam sosialisasi KUHP yang diselenggarakan atas kerjasama Mahupiki dengan universitas Andalas Sumatera Barat. Ketua Umum Mahupiki Yenti Garnasih menyambut positif upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi KUHP Baru ke semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Kegiatan itu diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan hukum yang baru disahkan DPR pada Selasa (06/12/2022) dan telah di legitimasi dalam Undang – Undang…

Mahupiki dan FH Unand Gelar Acara Sosialisasi KUHP Baru di Kota Padang Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) Padang menyelenggarakan sosialisasi KUHP baru di Santika Premier Hotel Padang, Sumatera Barat, Rabu (11/1). Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Prof Dr R Benny Riyanto SH MH CN, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Pakar Hukum Universitas Trisakti Yenti Garnasih dan sebagai narasumber lainnya. Sementara peserta yang hadir diantaranya dari unsur Forkominda, akademisi, praktisi hukum, penegak hukum, Toga, Tomas, Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.…

Venna Melinda menceritakan detik demi detik yang dilakukan oleh Ferry Irawan kepadanya di kamar salah satu hotel yang ada di jalan Dhoho, Kediri, Jawa Timur. Ferry Irawan saat diselimuti emosi yang tinggi. Semua berawal dari urusan ranjang, di mana Ferry Irawan memaksa Venna Melinda berhubungan badan. Meski saat itu Venna Melinda sedang sakit lambung. Kecemburuan Ferry Irawan jadi berlebihan ketika Venna melinda memutuskan kembali ke dunia politik. Saat masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Kediri, Ferry Irawan meminta berhubungan dengan Venna. “Pada saat perjalanan dari Jakarta ke Kediri dia minta pacaran (hubungan badan), padahal saat saya berangkat asam lambung dan…

MAHUPIKI dan Akademisi Gelar Sosialisasi KUHP Baru di Padang Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menjadi sebuah Undang-Undang (UU). KUHP baru tersebut terdiri dari 37 bab, 624 Pasal dan 345 halaman yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian pasal dan penjelas. Dalam sebuah acara sosialisasi KUHP Baru yang diselenggarakan oleh MAHUPIKI di Padang-Sumatra Barat, Rabu (11/1/2023). Dr. Yenti Garnasih menyebut beberapa keunggulan dari KUHP baru yang sudah sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. “ada 17 keunggulan, sekarang kita tidak lagi buku I, II, dan III tetapi hanya buku I dan buku II.…

KUHP Baru, Hukum Pidana Nasional yang Berdasarkan Pancasila Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) Padang menyelenggarakan sosialisasi KUHP baru di Santika Premier Hotel Padang, Sumatera Barat, Rabu (11/1). Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Prof Dr R Benny Riyanto SH MH CN, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Pakar Hukum Universitas Trisakti Yenti Garnasih dan sebagai narasumber lainnya. Sementara peserta yang hadir dari unsur Forkominda, akademisi, praktisi hukum, penegak hukum, Toga, Tomas, Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Sekjen Mahupiki, Dr. Ahmad Sofian…

Ketum MAHUPIKI Yenti Garnasih Pastikan Ada 17 Keunggulan dari KUHP yang Baru Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) Yenti Garnasih mengatakan KUHP baru ini memiliki 17 keunggulan. Keunggulannya diantaranya: bertitik tolak dari asas keseimbangan, Rekodifikasi Hukum Pidana yang terbuka dan terbatas, Tujuan Pemidanaan, Pedoman Pemidanaan, 11 pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pemidanaan, dan Penentuan sanksi pidana dengan Modified Delphi Method, Putusan Pemaafan Oleh Hakim (Judicial Pardon). Keunggulan bertitik tolak dari asas keseimbangan dilihat dari antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu”; antara perlindungan/kepentingan pelaku, korban dan penegakan hukum; antara faktor “objektif” (perbuatan/ lahiriah/ actus reus) dan “subjektif” (orang/ batiniah/…

Hadirkan Para Akademisi, MAHUPIKI Gelar Sosialisasi KUHP Nasional di Padang Para akademisi telah bersepakat bahwa memang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional telah memuat nilai-nilai budaya bangsa hingga lebih jauh menjunjung asas keadilan dan kemanusiaan jika dibandingkan dengan produk hukum lama buatan Belanda. Hal tersebut dipaparkan oleh beberapa narasumber dalam acara sosialisasi KUHP baru yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) di Santika Premier Hotel, Sumatera Barat, Padang, Rabu (11/1/2023). Bertindak sebagai narasumber, Guru besar Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Benny Riyanto, Guru Besar Hukum, Universitas Indonesia (UI), Prof. Harkristuti Harkrisnowo, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti…

Guru Besar Undip Paparkan Urgensi KUHP Baru Dalam Acara Sosialisasi MAHUPIKI Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlokasi di Santika Premier Hotel. Sumatera Barat, Padang, pada Rabu (11/1/2023). Bertindak sebagai narasumber, Guru besar Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Benny Riyanto menjelaskan bahwa KUHP baru atau nasional memiliki beberapa perubahan terutama pada jumlah buku dimana KUHP baru merupakan simplifikasi dari KUHP WvS. “di dalam KUHP WvS itu ada tiga buku, buku I mengenai ketentuan umum, buku II tentang kejahatan, dan buku III tentang pelanggaran. Namun, dengan KUHP baru kita ini dilakukan…

Akademisi: KUHP Baru Lindungi Kepentingan Pribadi Pakar Tindak Pidana Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengungkapkan, KUHP baru menganut nilai-nilai bangsa Indonesia dan upaya bentuk dekolonisasi dari produk hukum Belanda. Hal tersebut disampaikan dalam acara sosialisasi KUHP baru yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) di Padang, pada Rabu (11/1/2023). Dalam KUHP baru, telah ada beberapa pembaharuan dan juga telah menganut nilai-nilai secara universal, yang sejak dulu hingga sekarang tetap ada. Tetapi ada hal-hal yang kurang sesuai dengan nilai Indonesia itu yang diperbarui. “Ada beberapa keunggulan dari KUHP Nasional karena merupakan bentukan dari anak bangsa, seluruh stakeholder masyarakat juga…

Hadirnya KUHP Baru Representasi Otentik Nilai Bangsa Oleh: Mahessa Avrilianti Hadirnya KUHP baru merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyempurnakan sistem hukum di Indonesia. KUHP berfungsi untuk mengatur tentang tindak pidana yang terjadi di Indonesia, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Hadirnya KUHP baru tentunya tidak terlepas dari perkembangan zaman yang terus berubah. Dengan adanya perubahan yang terus terjadi, maka KUHP yang ada sebelumnya tidak lagi mampu mengatur tindak pidana dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya KUHP baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman tersebut. Sebagaimana Guru Besar Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Benny Riyanto dalam…