Author: Kata Indonesia

Sosialisasi KUHP Baru Penting untuk Wujudkan Reformasi Sistem Hukum Pidana Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) kembali menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kegiatan sosialisasi kali ini diselenggarakan di Hotel Santika Premier Padang, Sumatara Barat (Sumbar) pada Rabu (11/1/2023). Kegiatan sosialisasi KUHP di Padang ini dihadiri oleh ratusan peserta. Sejumlah tokoh di Sumatera Barat pun turut hadir meramaikan acara tersebut, diantaranya Kajati Sumbar, Kabinda Sumbar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumbar, Kaban Kesbangpol Sumbar, Rektor Universitas Andalas, Rektor Universitas Taman Siswa, Staf Ahli Gubernur Sumbar, Staf Ahli DPRD Sumbar, Dekan Sivitas Akademik, LKAAM, Dewan Masjid Indonesia, PWNU,…

MAHUPIKI dan Ahli Hukum Tegaskan KUHP Baru Bukti Kongkrit Pemerintah Ciptakan Kepastian Hukum Pidana Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) Yenti Garnasih mengatakan sosialisasi KUHP Baru yang telah disahkan pada 6 Desember lalu menjadi hal penting dan mutlak perlu dilakukan kepada masyarakat diseluruh daerah. KUHP baru yang telah disahkan merupakan bukti kongkrit dan niat baik (goodwill) pemerintah untuk ciptakan kepastian hukum dalam hukum pidana. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Mahupiki Yenti Garnasih saat menjadi narasumber sosialisasi KUHP yang diselenggarakan atas kerjasama Mahupiki dan Universitas Andalas Sumatera Barat di Hotel Santika Premiere Padang Sumatera Barat, Rabu…

Gandeng Berbagai Pakar Hukum, MAHUPIKI Gelar Sosialisasi KUHP di Sumatera Barat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Kota Padang, Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk mengisi masa transisi KUHP nasional yang mulai berlaku sejak tiga tahun pasca pengesahannya. Dalam sosialisasi tersebut menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Prof Dr R Benny Riyanto SH MH, Akademisi FHUI, Prof Dr Harkrestuti Harkresnowo SH MA dan Anggota Tim Perumus Rancangan KUHP yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Mahupiki, Dr Yenty Ganarsih SH MH. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,Prof Dr…

Tokoh Masyarakat Berperan Penting Perangi Radikalisme Oleh : Janu Farid Kesar Radikalisme terus dicegah agar tidak makin menyebar luas karena jika dibiarkan saja maka bangsa ini akan rusak karenanya. Tokoh masyarakat diharap bekerja sama dalam mencegah penyebaran radikalisme, sehingga penyebaran paham terlarang itu dapat dihentikan. Kelompok radikal berbuat apa saja sekehendak hati dan sering memaksakan kewenangan dan berujung pada kekerasan. Jangan sampai hal ini terjadi di negeri ini karena sama saja bagai mimpi buruk yang jadi kenyataan. Radikalisme masih bercokol di Indonesia. Kelompok radikal memanfaatkan momen ketika era reformasi dimulai, dan mereka diam-diam masuk ke Indonesia, lalu berusaha melebarkan sayapnya…

Perppu Cipta Kerja Upaya Pemerintah Bertindak Cepat Atasi Kegentingan Oleh : Lukman Keenan Adar Penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan sebuah upaya konkret yang dilakuken oleh Pemerintah melalui keputusan tegas Presiden Jokowi untuk bertindak dengan sangat cepat dalam mengatasi segala macam kegentingan yang terjadi, baik berasal dari dalam negeri hingga kegentingan yang berasal dari faktor eksternal yakni kondisi serba ketidakpastian yang terjadi di dunia saat ini. Tertanggal 30 Desember 202 lalu, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Presiden Joko Widodo telah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam penerbitan tersebut, Presiden Jokowi telah berbicara…

KUHP Nasional Berikan Kepastian Hukum Konkret di Indonesia Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas Perubahan mendasar yang berada dalam KUHP Nasional sangat mampu untuk memberikan dan mendatangkan kepastian hukum yang konkret di Indonesia, lantaran sejauh ini ketika masih menggunakan sistem hukum peninggalan Belanda masih terjadi banyak multitafsir. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan seperangkat peraturan atau sistem hukum terbaru yang telah secara resmi disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk bisa menggantikan keberadaan KUHP lama peninggalan jaman kolonial Belanda. Mengenai hal tersebut, Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Sumatera Utara, Rizkan Zulyadi…

KST Melakukan Pelanggaran HAM Berat, Harus Diberantas Oleh : Saby Kosay Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua masih saja melancarkan aksi terornya. Kelompok tersebut tidak saja menargetkan aparat keamanan, namun juga warga sipil di Papua. Gerombolan KST Papua kembali berulah. Kali ini, KST Papua membakar gedung sekolah SMKN 1 Oksibil dan menembaki pesawat yang hendak mendarat di Bandara Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang pada Senin (9/1). Sebelumnya mereka juga menembaki mobil patroli polisi dan tukang ojek di Distrik Oksibil, Kampung Ipukdol, Pegunungan Bintang, Papua, pada Sabtu (7/1). Sebelumnya, pada Desember 2022 KST menyerang enam warga sipil. Dalam kasus penyerangan tersebut, terdapat…

KUHP Baru Mencerminkan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Oleh: Rizal Arifin KUHP baru secara resmi telah disahkan pemerintah dan DPR RI menjadi undang-udang. Dengan disahkannya KUHP ini, Indonesia akhirnya memiliki peraturan hukum pidana yang bersifat generalis yang dirancang sendiri setelah dinyatakan merdeka sejak tahun 1945. KUHP lama merupakan warisan dari zaman Hindia Belanda. Seiring perkembangan teknologi, wawasan, kebudayaan, dan tatanan masyarakat, KUHP lama tersebut dipandang sudah tidak relevan lagi, khususnya untuk semangat penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Dekan FH USU, Dr. Mahmul Siregar, SH M.Hum yang mengatakan bahwa sudah sejak lama masyarakat kita mendambakan…

KUHP Nasional Tawarkan Alternatif Sanksi Atasi Kekakuan Sistem Hukum Oleh : Mayang Dwi Andaru KUHP Nasional mampu mengatasi salah satu permasalahan akan kekakuan sistem hukum yang selama ini terdapat dalam KUHP lama produk Belanda dengan memuat banyak macam alternatif sanksi untuk menindak seseorang yang melanggar aturan. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai pengganti keberadaan sistem hukum yang sebelumnya berlaku di Tanah Air, yakni KUHP lama produk hasil dari jaman kolonial Belanda dulu, memang menjadi suatu hal yang sangat penting bagi bangsa ini. Mengenai hal tersebut, Akademisi Universitas…

KUHP Baru Sudah Ideal Untuk Sistem Hukum Indonesia Oleh : Dewi Lestari Ayu DPR RI telah mensahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada 6 Desember 2022 lalu, dan KUHP yang baru itu merupakan produk murni buatan anak bangsa, untuk menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. KUHP yang baru, telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia saat ini dan juga lebih dekat dengan filosofis Pancasila, UUD, serta norma di masyarakat. Jika menelisik sejarahnya, semangat rekodifikasi dan reformulasi KUHP sebenarnya telah digaungkan sejak 1958. Saat itu, pemerintah membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional guna mengkaji KUHP warisan Belanda. Lembaga ini kemudian mengadakan Seminar…

Sosialisasi MAHUPIKI SUMUT: KUHP Baru Sesuai Dengan Nilai-Nilai Bangsa Indonesia Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Propinsi Sumatra Utara telah mengadakan acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlokasi di Hotel Grand Mercure Medan Angkasa, Sumatra Utara, pada Senin (9/1/2023). MAHUPIKI Sumatra Utara bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Sumatra utara, diantaranya dengan Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara serta Civitas Akademi Universitas Medan Area. Dalam sambutannya, Ketua MAHUPIKI Sumatera Utara, Dr. Rizkan Zulyadi menyatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia patut berbangga dengan kelahiran KUHP Nasional karena di dalamnya memuat keseimbangan antara kewajiban dan HAM. KUHP…

Guru Besar Hukum UNNES: Perppu Ciptaker Solusi Tepat Laksanakan Putusan MK Supaya tidak mengganggu beberapa kebijakan strategis pemerintah ke depan, Guru Besar Hukum UNNES menjelaskan bahwa memang sangat penting adanya percepatan Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Hal tersebut juga menjadi solusi tepat laksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi. “Jika tidak diambil Keputusan secara cepat pemerintah tidak dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis dan berdampak luas terkait cipta kerja serta tidak dapat mengeluarkan peraturan pelaksanaan terhadap peraturan cipta kerja itu sendiri,” terang Prof. Benny dalam keterangan tertulisnya Bukan tanpa alasan, pasalnya saat ini kondisi kemudahan berusaha yang ada di…