Author: Kata Indonesia

Mahupiki Sukses Gencarkan Sosialisasi KUHP Nasional di Pontianak Oleh : Alexander Yosua Galen Masyarakat Hukum dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) sangat sukses untuk menggencarkan berbagai macam acara sosialisasi mengenai KUHP Nasional di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Pontianak. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah secara resmi disahkan dan kini menjadi Undang-Undang KUHP Nasional. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Selasa tanggal 6 Desember 2022 lalu. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengesahan KUHP Nasional tersebut menjadi momen sangat bersejarah di Indonesia, utamanya dalam penyelenggaraan hukum pidana. Pasalnya,…

Gencarkan Pemahaman Terkait KUHP Nasional, Mahupiki Kembali Gelar Sosialisasi di Pontianak Oleh : Ananda Rasti Pasca pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada 6 Desember 2022 lalu, pemerintah bersama berbagai stakeholder terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Undang-undang tersebut bakal berlaku efektif dalam tiga tahun. Sosialisasi norma serta pasal-pasal yang ada dalam UU KUHP ini merupakan tanggung jawab dari semua pihak. Untuk itu, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) kembali menggelar acara sosialisasi KUHP Nasional bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura. Acara sosialisasi KUHP Nasional kali ini dilaksanakan di Hotel Mercure Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu (18/01/2023). Sosialisasi KUHP ini…

Mahupiki Gelar Sosialisasi KUHP Baru di Kota Pontianak Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) dan Universitas Tanjungpura menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional di Hotel Mercure Pontianak City Center, Kalimantan Barat, Rabu (18/1/2023). Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Sekjen Mahupiki), Dr. Ahmad Sofian menegaskan bahwa seluruh proses pembuatan KUHP Nasional sudah menampung sejumlah aspirasi publik. “KUHP Nasional telah digagas oleh para tokoh lintas generasi, Pemerintah dan DPR RI yang di dalamnya telah menampung seluruh aspirasi publik,” katanya. Menurutnya, karena sudah lebih dari 100 tahun Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum buatan kolonial Belanda, justru kini…

Isi Masa Transisi KUHP Baru, Mahupiki Gencarkan Sosialisasi hingga ke Pontianak Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) dan Universitas Tanjungpura menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional di Hotel Mercure Pontianak City Center, Kalimantan Barat, Rabu (18/1/2023). Dalam kesempatan itu, Mahupiki menyatakan bahwa sistem hukum asli buatan anak bangsa itu telah menampung banyak aspirasi publik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Dr. Ahmad Sofian menegaskan bahwa seluruh proses pembuatan KUHP Nasional sudah melalui banyaknya penampungan aspirasi publik. “KUHP Nasional telah digagas oleh para tokoh lintas generasi, Pemerintah dan DPR RI yang di dalamnya telah…

MAHUPIKI dan Pakar Hukum Ungkap Empat Argumen KUHP Penting Bagi Indonesia Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) dan Universitas Tanjungpura menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional di Hotel Mercure Pontianak City Center, Kalimantan Barat, Rabu (18/1). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Dr. Ahmad Sofian menegaskan bahwa seluruh proses pembuatan KUHP Nasional sudah melalui banyaknya penampungan aspirasi publik. “KUHP Nasional telah digagas oleh para tokoh lintas generasi, Pemerintah dan DPR RI yang di dalamnya telah menampung seluruh aspirasi publik,” katanya. Oleh karena itu, karena sudah lebih dari 100 tahun Bangsa Indonesia menggunakan sistem…

Jelaskan Keunggulan KUHP Nasional, MAHUPIKI Gelar Sosialisasi di Pontianak Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) kembali menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Kota Pontianak. Hal ini dilakukan untuk mengisi masa transisi KUHP Nasional yang mulai berlaku sejak 3 tahun pasca pengesahannya. Sosialisasi tersebut menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Prof Dr R Benny Riyanto SH MH, Guru besar Hukum Pidana FH Undip Prof. Dr. Pujiyono, SH. M.Hum., dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Topo Santoso Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Prof Dr R Benny Riyanto mengatakan bahwa Selama ini…

Gelar Sosialisasi KUHP di Pontianak, MAHUPIKI Libatkan Para Guru Besar Fakultas Hukum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Pontianak menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan melibatkan banyak guru besar dari berbagai universitas di dalamnya. Acara yang diselenggarakan di Hotel Mercure Pontianak City Center pada Rabu (18/01/2023) tersebut menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), Prof. Dr. R Benny Riyanto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Topo Santoso, dan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Pujiyono, SH. M.Hum. Dalam sambutannya, Sekjen Mahupiki, Dr. Ahmad Sofian, SH.,…

Sosialisasikan KUHP Baru di Pontianak, Akademisi Sebut Pembaharuan Hukum yang Progresif Dukung pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), MAHUPIKI mengadakan acara sosialisasi KUHP baru di Hotel Mercure Pontianak City Center, Pontianak, Rabu (18/1/2023). Kegiatan sosialisasi menampilkan narasumber dari kelompok akademisi, diantaranya: Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Profesor Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Pujiyono, SH. M.Hum., dan Guru Besar Universitas Negeri Semarang Prof. Dr. R Benny Riyanto, SH, M.Hum. Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Pujiyono, SH. M.Hum., memaparkan bahwa dalam tindak pidana yang ada didasarkan atas…

Gandeng Para Guru Besar, MAHUPIKI Sosialisasi KUHP Baru Pada Masyarakat Pontianak Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kegiatan sosialisasi kali ini diselenggarakan di Pontianak, pada Rabu (18/1/2023). Bertindak sebagai narasumber, Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Pujiyono, Guru besar Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Prof. Benny Riyanto, serta Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Profesor Topo Santoso. Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Pujiyono, menjelaskan bahwa KUHP baru saat ini masih terdapat pertentangan dalam masyarakat hingga menjadi isu actual, sebut saja…

Mahupiki dan Guru Besar Hukum Pidana Gelar Sosialisasi KUHP Baru di Kota Pontianak Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), kembali menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kegiatan sosialisasi kali ini, bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura, diselenggarakan di Hotel Mercure, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (18/1). Dalam sambutan pembukaan, Sekjen Mahupiki, Dr. Ahmad Sofian, SH., MH., mengatakan, kegiatan sosialisasi ini dirancang untuk mendesiminasikan dan mendialogkan substansi UU KUHP, agar kelompok masyarakat dan penegak hukum, serta para civitas akademika serta mahasiswa, memahami secara mendasar tentang UU KUHP, yang telah disusun lintas generasi dari para pakar hukum pidana Indonesia bersama…

Tingkatkan Kolaborasi Ciptakan Pemilu 2024 Aman dan Damai Oleh : Elisabeth Titania Dionne Pemilu (Pemilihan Umum) yang sukses tentu harus mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Keamanan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara ataupun peserta Pemilu, tetapi juga dibutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarkat. Guna menguatkan komitmen dalam upaya menjaga keamanan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman dan berkualitas. Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk menjalin kerjasama guna pengamanan rangkaian kegiatan Pemilu. Selain itu, kerjasama juga terkait tugas-tugas…

Para Ahli Hukum Dukung KUHP Oleh : Naufal Putra Bratajaya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendapat dukungan dari para ahli hukum. Mereka menyetujui undang-undang ini karena akan mengubah wajah Indonesia menjadi lebih baik dan menjaga masyarakat dari berbagai tindak kejahatan. Indonesia adalah negara hukum dan memiliki berbagai Undang-Undang. Pemerintah membuat KUHP sehingga akan memperbaiki aturan hukum pidana di Indonesia. Masyarakat mendukung KUHP agar kehidupan rakyat lebih baik lagi dan tidak terkena kejahatan pidana. Para ahli hukum juga mendukung penuh KUHP versi baru. Profesor Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia mendukung penuh KUHP. Ia mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam…