Author: Kata Indonesia

KUHP Tetap Jaga Iklim Investasi Kondusif Oleh : Bimo Ariyan Beeran Pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sempat mengundang polemik di tengah masyarakat bahkan isunya sampai ke luar negeri, salah satunya yakni pasal Perzinaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap sektor ekonomi Indonesia. Faktanya, KUHP tetap mampu menjaga iklim perekonomian tetap kondusif. Albert Aries selaku Juru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, menjelaskan bahwa Pasal Perzinaan di KUHP merupakan delik aduan yang absolut, artinya hanya suami atau istri (bagi yang terikat perkawinan), atau orang tua atau anak (bagi yang…

Perppu Cipta Kerja Benteng Perekonomian Nasional Oleh : Mayang Dwi Andaru Perppu Cipta Kerja jadi benteng perekonomian nasional karena menciptakan iklim investasi di Indonesia. Di mana perekonomian akan aman karena banyaknya devisa yang masuk, berkat jasa penanam modal asing. Indonesia akan selamat dari prediksi resesi pada tahun 2023. Perppu Cipta Kerja disahkan pada 30 Desember 2022. Perppu ini dipasang sebagai pengganti UU Cipta Kerja. Diharap dengan Perppu ini maka jadi benteng perekonomian nasional. Di mana ada ancaman resesi pada tahun 2023 dan Indonesia juga masih berjuang dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 selama hampir 3 tahun ini. Menko Bidang Perekonomian Airlangga…

Empat DOB Papua Mampu Percepat Pemerataan Pembangunan di Indonesia Timur Oleh : Timotius Gobay Peresmian empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yakni Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya sangat disyukuri masyarakat. Dengan adanya DOB baru maka akan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia Timur, khususnya Papua. Permintaan rakyat Papua tercapai ketika pemerintah meresmikan 4 daerah otonomi baru. Pulau Papua yang luasnya lebih dari 400.000 KM2 terlalu besar jika hanya memiliki 2 provinsi (Papua dan Papua Barat). Oleh karena itu perlu dilakukan pemekaran wilayah agar masyarakatnya lebih sejahtera, karena pengaturannya lebih mudah (berkat dekatnya jarak ke…

Mahupiki Sosialisasi KUHP Nasional Demi Tingkatkan Pemahaman Masyarakat Oleh : Fabian Aditya Pratama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) terus melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai KUHP Nasional dengan bertujuan untuk bisa terus meningkatkan adanya pemahaman dari masyarakat Tanah Air secara lebih menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem hukum buatan anak bangsa itu telah banyak substansi yang sangat penting dan melatarbelakangi mengapa pemberlakuannya harus segera dipercepat dalam menggantikan KUHP lama buatan Belanda. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah RI telah secara resmi menyepakati bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk disetujui dan…

Mahupiki Terus Optimalkan Sosialisasi KUHP Nasional Oleh : Bagas Adrian Nathaniel Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui sidang paripurna yang digelar pada Selasa (06/12/2022) lalu. Sebagai informasi, sistem hukum asli buatan anak bangsa itu terdiri dari sebanyak 37 bab dan ada sebanyak 624 pasal. Meski telah resmi disahkan, KUHP Nasional sendiri akan benar-benar mulai berlaku secara menyeluruh setelah 3 tahun terhitung sejak awal pasca pengesahannya, yakni pada tahun 2025 mendatang. Tidak bisa dipungkiri bahwa KUHP Nasional memang sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia, karena kelahirannya merupakan sebagai bentuk upaya…

KUHP Baru Sejarah Bagi Penyelenggaraan Hukum Pidana di Indonesia Oleh: Eka Setiawan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 6 Desember 2022 lalu. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP. Pengesahan ini merupakan momentum bersejarah bagi Indonesia dalam penyelenggaraan hukum pidana. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki KUHP sendiri yang lahir dari pemikiran anak bangsa. KUHP produk Belanda dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi, perkembangan situasi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia saat ini. Pengesahan KUHP…

Mengapresiasi Sosialisasi KUHP Baru di Pontianak Upaya Cegah Kesalahan Tafsir Oleh : Vania Salsabila Pratama Sangat penting terus digencarkannya berbagai macam kegiatan sosialisasi mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Hal tersebut adalah bertujuan untuk mampu mencegah terjadinya salah tafsir dari masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah RI telah menyepakati bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada hari Selasa, 6 Desember 2022 lalu. Pengesahan KUHP Nasional tersebut bahkan dikatakan menjadi sebuah berkah lantaran memang telah memiliki orientasi paradigma nilai hukum dan keadilan…

Dengan berkembangnya peminat industri sepatu di Indonesia, kualitas produk yang dihasilkan juga semakin membaik dan dapat dibilang unggul di masing-masing bidangnya. Salah satu produk sepatu keluaran lokal yang unggul baik di dalam negara maupun mancanegara adalah Ignis Footwear yang memiliki tagline “Ignite The Way You Walk”. Didirikan sejak setahun sebelum pandemi, Ignis Footwear menjadi salah satu brand lokal yang banyak mengundang antusiasme masyarakat. Pasalnya, selain harganya yang terjangkau, produk ini juga menyediakan berbagai macam model yang vintage dan klasik, sehingga penggunanya tidak akan kehabisan gaya untuk menggunakannya. Material dari produk ini juga tidak kalah hebat, karena pemiliknya sangat memperhatikan kualitas…

Sosialisasi di Pontianak, MAHUPIKI dan Pakar Hukum Pastikan KUHP Baru Akomodir Kepentingan Masyarakat Luas Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) bersama sejumlah pakar hukum melakukan sosialisasi KUHP baru di Pontianak Kalimantan Barat. KUHP Baru penting untuk di sosialisasikan agar masyarakat dapat memahami substansinya dan masyarakat tidak mispersepsi terhadap aturan hukum pidana yang dibuat oleh anak bangsa. Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut, Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, SH., M.Hum, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof Dr Pujiono SH., M.Hum dan Guru Besar FH UI, Prof.Dr.Topo Santoso, S.H., M.H. “Upaya pembaruan KUHP…

Sosialisasikan KUHP di Pontianak, MAHUPIKI dan Guru Besar: Wujudkan Kesamaan Paradigma Hukum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Pontianak, pada Rabu (18/1/2023). Sosialisasi KUHP mutlak diperlukan agar masyarakat mampu memahami aturan hukum tersebut secara utuh. Sosialisasi KUHP baru tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yakni Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Pujiyono, SH. M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Prof. Dr. R. Benny Riyanto, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Topo Santoso. Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof.…

Mahupiki dan Pakar Hukum Sepakati KUHP Baru Sudah Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila Pengesahan KUHP baru sudah mewadahi kepentingan banyak sekali pihak, lantaran hukum pidananya mampu melindungi kepentingan pribadi, masyarakat hingga negara. Hal tersebut dikatakan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Profesor Topo Santoso dalam acara sosialisasi KUHP baru yang diselenggarakan oleh MAHUPIKI di Pontianak, pada Rabu (18/1/2023). Profesor Topo Santoso menjelaskan mengenai sistematika struktur hukum pidana dalam KUHP baru atau nasional. Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga pilar dalam KUHP baru yang fundamental. “Trias hukum pidana itu adalah tiga bagian paling penting dari hukum pidana materil, pertama adalah tindak pidana,…

Gelar Sosialisasi KUHP di Pontianak, Akademisi: KUHP Nasional Tampung Aspirasi Publik dan Sesuai Perkembangan Jaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sudah menampung banyak aspirasi dan masukan publik. Hal itu disampaikan sejumlah akademisi dalam acara sosialisasi KUHP yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) di Hotel Mercure Pontianak City Center, Kalimantan Barat, pada Rabu (18/01/2023). Dalam sambutannya, Wakil Rektor bidang akademik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr. Ir. Radian mengungkapkan, Indonesia baru saja mengesahkan KUHP sebagai produk hukum baru. Namun, masih banyak ketidaktahuan masyarakat sehingga banyak diperlukan sosialisasi. “Pengetahuan yang didapat diharapkan dapat memahami secara menyeluruh tentang substansi KUHP…