Author: Kata Indonesia

Kata Indonesia (kataindonesia.com) adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, Kata Indonesia hanya mempunyai edisi daring yang berusaha menjadi salah satu situs berita yang penyajiannya fokus untuk informasi-informasi positif. Situs berita ini, menyediakan berbagai macam berita yang terjadi baik itu berita lokal, nasional, hingga internasional secara aktual.

Anies Baswedan buka suara terkait dengan isu bahwa tak sepakatnya bandar telah menggagalkan Koalisi Perubahan untuk terwujud jelang Pilpres 2024. Isu tersebut sendiri berawal dari pernyataan tegas yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Anies tak mempersalahkan pendapat yang dimiliki oleh politikus tersebut terkait dengan koalisi partai yang menjadikannya bakal calon presiden. Namun dirinya enggan menanggapi dan menyarankan sebaiknya menanyakan soal tudingan bandar tersebut kepada yang menyeluarkan pernyataan. “Kalau gitu tanya beliau [Fahri Hamzah] aja, apa itu bandar siapa itu bandar?” tanya Anies Baswedan saat diwawancarai di kanal YouTube Total Politik. Mantan Gubernur DKI ini pun menjelaskan jika setiap…

Read More

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat kembali menyinggung dua menteri dari Partai NasDem yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Djarot mendorong kedua menteri itu mundur dari jabatannya di tengah isu reshuffle yang belakangan mencuat. Djarot mulanya menyampaikan alasan kedua menteri yang bermitra dengan Komisi IV DPR itu harus dievaluasi Presiden Joko WIdodo (Jokowi). Dia menilai produksi pangan dalam negeri masih tidak mencukupi. “Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa menteri pertanian dan menteri kehutanan KLH itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan,…

Read More

Mantan terpidana perkara korupsi M Romahurmuziy alias Romy yang kembali terjun ke politik. Tak tanggung-tanggung, Romy memilih ‘balik kandang’ ke partainya terdahulu yaitu PPP. Diketahui sebelumnya, Rommy adalah mantan narapidana kasus korupsi penerimaan suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Eks anggota DPR RI itu terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Maret 2019 di Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya kembali, Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono mengatakan dirinya bakal menjadikan Rommy sebagai duta antikorupsi. Menurut Mardiono, parpolnya membutuhkan sosok Rommy guna memberi bimbingan kepada kader PPP agar jangan terjerembab dalam hal yang sama. “Dengan kata…

Read More

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan kocok ulang menteri kabinet Presiden Joko Widodo jadi sebuah keniscayaan. Berkaca dari kinerja dan kesolidan kabinet, Djarot menilai dalam jangka waktu tertentu Jokowi akan segera melakukan reshuffle kabinet. “Pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle itu pasti akan dilakukan, pasti. Apakah akan jangka waktu dekat, atau dua sampai tiga bulan menurut Pak Jokowi, tunggu waktunya. Tunggu saja kan begitu, tapi pasti,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, (3/1/2023). Djarot menjelaskan, menteri sebagai pembantu presiden mesti solid dan loyal kepada Presiden. Menteri juga harus tegak lurus terhadap keputusan yang dibuat RI 1.…

Read More

KUHP Tidak Akan Berpengaruh Buruk pada Pariwisata Oleh : Bimo Ariyan Beeran Ketika KUHP disahkan maka ada kekhawatiran dari pelaku usaha di bidang pariwisata, karena ada pasal zina yang melarang tinggalnya 2 orang dalam 1 tempat tanpa pernikahan. Kenyataannya tidak seperti itu karena dunia pariwisata Indonesia baik-baik saja. Para turis asing tetap traveling ke negeri ini dan mereka tak takut akan pasal zina dalam KUHP, karena merupakan delik aduan. KUHP adalah produk hukum asli Indonesia dan ada banyak pasal yang ditambah di dalamnya. Salah satunya adalah pasal mengenai perzinaan. Dalam pasal ini dilarang keras adanya perkosaan dan perzinaan, di mana…

Read More

Pentingnya Pendekatan Penegakan Hukum untuk Berantas KST Papua Oleh : Saby Kosay Pentingnya diberlakukan pendekatan penegakan hukum untuk bisa benar-benar memberantas Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua lantaran Indonesia sendiri merupakan sebuah negara hukum sehingga seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan keberlakuan hukum yang ada. Penegakan hukum memang menjadi sebuah tolok ukur, seperti apa menilai apakah suatu negara mampu atau berhasil, utamanya tatkala negara tersebut memiliki konsepsi sebagai sebuah negara hukum, maka bagaimana keberhasilan penegakan hukum dalam negara tersebut menjadi sebuah hal yang sangat penting, yang mana hal itu juga terjadi di Indonesia. Apabila misalnya terjadi…

Read More

Dukung Kelancaran Pesta Demokrasi, Pemilu Harus Tanpa Politik Identitas Oleh : Eva Kalyna Audrey Seluruh elemen masyarakat harus bersatu dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Pemilu sudah seharusnya terjadi tanpa sedikitpun adanya praktik politik identitas. Politik identitas memang merupakan sebuah ancaman yang sangat nyata, khususnya bagi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang. Bahkan sampai saat ini, politik identitas pun masih menjadi sebuah tantangan dalam penyelenggaraan sebuah pesta demokrasi, yakni Pemilu. Terkait hal tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyatakan selama ini masih banyak masyarakat yang belum menyadari tatkala bagaimana politik identitas…

Read More

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru sebagai sebuah upaya untuk merekodifikasi hukum pidana dan juga mampu menjawab segala perkembangan di masyarakat. “RUU KUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan menjawab perkembangan yang ada di masyarakat saat ini,” ucapnya. Lebih lanjut, politisi Partai PDIP tersebut juga menjelaskan bahwa seluruh proses diskusi dan juga pembahasan akan KUHP nasional sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah, yakni pada tahun 1963 silam. Menurutnya dengan adanya perubahan sistem hukum di Tanah Air tersebut menjadi sebuah hal sangat penting lantaran memang situasi…

Read More

Perppu Cipta Kerja Solusi Ketidakpastian Ekonomi Global Oleh : Naomi Leah Christine Penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan sebuah solusi dan juga langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya menjadikan Indonesia terus mempu bertahan di tengah segala ketidakpastian ekonomi global seperti sekarang ini. Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus berupaya untuk bisa membenahi berbagai macam hal fundamental, terutama tatkala menghadapi situasi yang serba sulit, yakni kondisi perekonomian global lantaran berbagai macam krisis yang telah terjadi. Mengenai hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa salah satu hal fundamental yang penting adalah terus menggencarkan pembangunan infrastruktur dengan tujuan untuk mendongkrak daya saing bagi…

Read More

Publik mulai digembar-gemborkan oleh wacana reshuffle kabinet Jokowi. Sinyal demi sinyal sudah dimunculkan oleh Presiden Indonesia itu. Meski begitu, tak ada yang tahu pasti kapan reshuffle akan dieksekusi. Jokowi meminta semua pihak untuk menunggu saja mengenai kemungkinan perombakan Kabinet Indonesia Maju pada awal tahun 2023. “Ya tunggu saja,” ujar Jokowi singkat di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023). Ketika disinggung terkait kemungkinan adanya perubahan posisi partai politik di jajaran kabinet, Jokowi kembali menjawab “tunggu saja,”. Sinyal perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 2023 bukan kali pertama disampaikan oleh Presiden Jokowi. Pada akhir tahun lalu tepatnya 23 Desember 2022, ketika disinggung mengenai hasil survei dari sebuah lembaga…

Read More

Partai NasDem menyampaikan pihaknya tak mau mendeklarasikan capres dan cawapres sekaligus di Koalisi Perubahan. Wakil Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan deklarasi cawapres yang dilakukan terpisah supaya menjadi ‘elemen surprise’. “Kenapa NasDem tidak deklarasi satu paket, karena biar cawapres menjadi elemen surprise. Kita tentu harus melihat variabel siapa yang akan menjadi lawan tanding sehingga kita prinsip play to win itu terpenuhi,” kata Willy, Selasa (2/1/2023). Willy mengatakan poros ‘Koalisi Perubahan’ telah menyepakati cawapres harus memiliki efek elektoral. Dia tak masalah jika parpol mitra koalisi menginginkan deklarasi capres dan cawapres dilakukan sepaket. “Kan dalam salah satu kriteria yang kita sepakati itu…

Read More