• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Dukung Kelancaran Pesta Demokrasi, Pemilu Harus Tanpa Politik Identitas

Dukung Kelancaran Pesta Demokrasi, Pemilu Harus Tanpa Politik Identitas

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 3 January 2023

Dukung Kelancaran Pesta Demokrasi, Pemilu Harus Tanpa Politik Identitas

Oleh : Eva Kalyna Audrey

Seluruh elemen masyarakat harus bersatu dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Pemilu sudah seharusnya terjadi tanpa sedikitpun adanya praktik politik identitas.

Politik identitas memang merupakan sebuah ancaman yang sangat nyata, khususnya bagi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang. Bahkan sampai saat ini, politik identitas pun masih menjadi sebuah tantangan dalam penyelenggaraan sebuah pesta demokrasi, yakni Pemilu.

Terkait hal tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyatakan selama ini masih banyak masyarakat yang belum menyadari tatkala bagaimana politik identitas mulai bermunculan.

Justru karena tidak ada kesadaran yang nyata dari masyarakat tersebutlah menjadikan politik identitas sebagai tantangan tersendiri sekaligus sebuah ancaman yang bahkan hingga kini sangat nyata terjadi.

Dirinya menegaskan bahwa memang harus ada sebuah komitmen yang sangat kuat agar supaya politik identitas sama sekali tidak terulang kembali pada Pemilu 2024 mendatang.

Lebih lanjut, dirinya juga mengungkap bahwa saat ini kondisi dari masyarakat masih berada di persimpangan jalan, yang mana bagainana penyikapan masyarakat akan Pemilu, khususnyq kesadaran untuk menghindari politik identitas tentunya akan sangat berdampak pada kelancaran pesta demokrasi di Indonesia.

Kapolri dengan tegas juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memiliki posisi yang tegas supaya nanti siapapun yang bertanding dalam kontestasi Pemilu 2024 benar-benar seluruh calonnya hanya mengandalkan dan beradu program mereka tanpa ada tambahan embel-embel politik identitas di dalamnya.
Untuk bisa memenangkan sebuah kontestasi Pemilu sendiri, khususnya pada sebuah negara yang sudah menganut demokrasi seperti di Indonesia, sejatinya memang para calon pemimpin harus memiliki program-program yang menarik supaya mereka mampu menonjolkannya ke masyarakat sehingga masyarakat pun bisa mengetahui calon pemimpin mana yang benar-benar memiliki potensi serta kualitas untuk layak dipilih sebagai pemimpin Indonesia kelak.
Menurut Kapolri, hanya dengan cara jujur, yakni benar-benar seluruh calon pemimpin mampu menyajikan banyak program yang memang sesuai dengan kehendak rakyat. Ketika para calon pemimpin melakukan hal tersebut, maka memang dengan cara demikianlah yang dapat menciptakan sebuah kontestasi pemilihan umum jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mengemukakan bahwa memang hanya ide-ide, serta visi dan misi yang sangat menarik bagi masyarakat mampu membuat rakyat memilih siapa calon pemimpin yang mereka inginkan. Cara tersebut harus benar-benar ditonjolkan dalam Pemilu di tahub 2024 mendatang. Dirinya juga mewaspadai justru jangan sampai terjadi cara-cara politik identitas dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut karena hanya akan membawa kepada kemunduran demokrasi.
Lebih lanjut, dirinya juga sangat berharap agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya satupun hambatan, serta mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa secara bersama-sama mengantisipasi beberapa hal yang kemungkinan berpotensi merusak Pemilu 2024.
Memang adanya politik identitas sendiri harus mampu diantisipasi oleh segenap elemen masyarakat di Tanah Air. Ke depannya dia berkomitmen kuat akan terus mendorong supaya perjalanan politik dan juga Pemilu bisa benar-benar berjalan dengan lancar, sehat dan juga baik serta mampu menunjukkan kematangan demokrasi bangsa ini.
Sementara itu, Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita juga turut mengajak semua masyarakat Indonesia supaya bersama-sama mampu mengawal Pemilu 2024 agar sama sekali tidak melibatkan upaya politik identitas di dalamnya. Bukan hanya kepada masyarakat, namun dirinya juga mengajak semua pihak, utamanya partai-partai politik agar bisa bersatu.
Pasalnya salah satu hal yang penting untuk bisa mencegah terjadinya praktik politik identitas adalah dengan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, karena dengan adanya hal tersebut maka masyarakat tidak akan mudah untuk terpecah belah sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga bisa terjaga tanpa harus terjadi polarisasi masyarakat akibat politik identitas.
Enggarsito juga berkomitmen untuk terus mengawal Pemilu 2024 sehingga mampu benar-benar menjadi sebuah pesta demokrasi yang jujur dan adil hingga menunjukkan bagaimana kesehatan demokrasi di Indonesia. Karena dalam proses pesta demokrasi tersebut, sejatinya menjadi hajat masyarakat dalam rangka menetapkan pemimpin yang berkualitas dari kesinambungan perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari menyampaikan perkembangan informasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada masyarakat luas adalah hal yang penting. Pasalnya bagaimana informasi bisa menyebar luas di masyarakat tanpa adanya hoax dan penggiringan opini juga menjadi upaya untuk memerangi politik identitas.
Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024 mendatang memang sudah seharusnya berlangsung tanpa ada sedikitpun politik identitas. Pasalnya ketika politik identitas berhasil dilawan, maka pesta demokrasi di Indonesia akan bisa berjalan dengan lebih lancar sehingga hal itu harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Lintas Nusamedia

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

September 21, 2026

Pidato Kyai Gontor: Cermin Kejujuran di Hadapan Kekuasaan

September 21, 2026

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Pidato Kyai Gontor: Cermin Kejujuran di Hadapan Kekuasaan

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Oleh : KH Anis Maftukhin Viral. Zaman sekarang menyebutnya begitu. Dulu, istilahnya nggregeti—bikin gelisah. Bikin…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus HAM Mendapat Apresiasi Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus HAM Mendapat Apresiasi Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran Oleh: Atika Permata Jelang…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.