Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi meyakini keikutsertaan partainya dalam pemilu 2024 tidak akan menggerus suara Partai Amanat Nasional (PAN). Ridho mengatakan pihaknya justru akan berjuang untuk melebihi perolehan suara PAN. “Enggak, nggak (gerus suara PAN). Kita berjuang untuk lebih besar dari itu,” kata Ridho di Jakarta Timur, Minggu (1/1). Ridho menargetkan partainya untuk memperoleh suara di pulau-pulau besar di Indonesia. “Insya Allah kantong-kantong suara terbesar di Jawa, kemudian kita akan melihat Sumatera baru nanti daerah-daerah lain,” kata dia. Usai dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024, ia menyebut pihaknya akan memulai konsolidasi internal dengan menggelar Rakernas dalam waktu dekat. Partai besutan…
Author: Kata Indonesia
Muat Karakter Khas Bangsa, MUI Nilai KUHP Nasional Jauh Lebih Bermartabat KUHP dinilai memuat banyak karakter khas bangsa Indonesia dan perlu mendapat dukungan. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap bahwa KUHP baru memang jauh lebih bermartabat. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang beberapa waktu lalu disahkan oleh DPR RI memang jauh lebih baik daripada KUHP peninggalan kolonial Belanda. Bukan tanpa alasan, pasalnya menurutnya dalam KUHP terbaru ini di dalamnya sudah banyak sekali sesuai dengan perkembangan baru terkait pemidanaan hingga memberikan alternatif pidana dengan…
Penetapan KUHP Nasional Langkah Besar Indonesia Lakukan Reformasi Hukum Pidana Oleh : Gita Oktaviani Penetapan KUHP nasional merupakan sebuah langkah yang sangat besar, karena menjadi tonggak momen bersejarah dan juga sangat patut untuk dibanggakan oleh semua pihak lantaran akan membawa reformasi hukum pidana di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah secara resmi mengesahkan keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional untuk menggantikan keberadaan KUHP lama peninggalan jaman kolonial Belanda pada Selasa 6 Desember 2022 lalu. Menanggapi pengesahan KUHP nasional tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menjelaskan bahwa pengesahan itu merupakan sebuah momen…
Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19 Oleh : Gema Iva Kirana Pemerintah telah resmi mencabut program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Jumat (30/12). Keputusan tersebut menjadi pertanda bahwa pemerintah telah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Pencabutan PPKM oleh Pemerintah mendapat sambutan luas dari masyarakat. Keberhasilan ini tentu saja patut diapresiasi, karena diyakini akan menggenjot aktivitas masyarakat dan perekonomian nasional. Kendati demikian, Pemerintah terus mengajak masyarakat untuk selalu menaati Prokes dan mengikuti vaksinasi Covid-19 booster mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir. Keputusan untuk mencabut PPKM telah didasari oleh berbagai kajian, termasuk kesuksesan Indonesia mengendalikan pandemi Covid-19. Keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi rupanya…
Masyarakat Menolak Eksistensi KST Papua Oleh : Rebecca Marian Masyarakat Papua menolak eksistensi kelompok separatis dan teroris (KST) karena mereka bersalah. KST selalu meneror masyarakat sampai menimbulkan korban jiwa. Amatlah salah jika ada klaim yang menyatakan bahwa rakyat mendukung kelompok separatis tersebut. Penyebabnya karena masyarakat membenci KST, karena selalu menyakiti orang asli Papua. Kelompok separatis dan teroris (KST) Papua adalah gerombolan bersenjata yang merupakan kaki-tangan OPM (organisasi Papua merdeka). Mereka ngotot untuk membelot dan tidak mau menuruti segala peraturan dari pemerintah. Namun malah meneror masyarakat demi mewujudkan permintaannya yakni memerdekakan diri dan membentuk Republik Federal Papua Barat. Akhir-akhir ini muncul…
IKN Menghadirkan Konsep Pembangunan Indonesiasentris Oleh : Stefanus Putra Imanuel Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan membawa Indonesia lebih maju karena akan membawa banyak pengaruh positif, tak hanya bagi masyarakat Kalimantan tetapi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Konsep pembangunan IKN sangat brilian karena sangat Indoensiasentris. Diharap dengan pemindahan ibu kota ke tengah Indonesia maka seluruh wilayah di negeri ini akan makin maju, karena ada pemerataan ekonomi. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur makin serius. Masyarakat sangat antusias karena memang DKI Jakarta sudah terlalu sesak sebagai Ibu Kota Indonesia. IKN akan menjadi kota super…
KSP: KUHP Terbaru Menjadi Produk Hukum Esensial Warisan Pemerintah Era Jokowi KSP menyatakan bahwa dengan adanya pengesahan KUHP terbaru, mampu menjadi sebuah produk hukum yang sangat esensial dan merupakan warisan dari Pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan bahwa sejak tahun 2022 ini, sudah banyak produk hukum serta kebijakan yang esensial disahkan oleh Pemerintah. Salah satu diantaranya adalah pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang akan menggantikan keberadaan dan produk hukum peninggalan kolonial Belanda sejak 1918 silam. Menurutnya, KUHP terbaru mengandung…
KUHP Nasional Wujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum Demokratis Oleh : Alexander Yosua Galen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP) nasional yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu untuk menggantikan keberadaan KUHP lama peninggalan Belanda diyakini sangat mampu untuk bisa mewujudkan Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang sangat demokratis. Indonesia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya memiliki banyak sekali diversitas karakter, yang mana memang berasal dari bagaimana keberagaman yang terkandung di dalam Tanah Air. Menyadari hal tersebut, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Pemerintah terus berupaya untuk bagaimana caranya menjembatani apabila terjadi suatu perbedaan sudut pandang.…
Walau PPKM Dicabut, Jangan Lengah Lawan COVID-19 Oleh : Samuel Christian Galal Meski kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah resmi dicabut oleh Pemerintah RI, namun kepada seluruh masyarakat dan juga aparat hingga lembaga pemerintahan harus tetap meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Jangan pernah lengah dan menganggap seolah pandemi sudah hilang. Secara resmi, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah mencabut kebijakan PPKM di seluruh wilayah Tanah Air. Melalui Istana Kepresidenan, beliau mengumumkan pada Jumat (30/12) bahwa keputusan untuk mencabut PPKM tersebut dikarenakan memang situasi pandemi COVID-19 yang semakin terkendali. Tentunya keputusan untuk mencabut PPKM tidak langsung serta merta dilakukan, melainkan…
Apresiasi Aparat Keamanan Jaga Kondusifitas Tahun Baru Oleh : Arzan Malik Narendra Apresiasi tinggi banyak diberikan oleh berbagai pihak akan upaya seluruh aparat keamanan terus menjaga kondusifitas pada perayaan Tahun Baru 2023, untuk memastikan masyarakat aman dan nyaman. Perayaan pergantian Tahun Baru dari 2022 menuju ke 2023 memang menjadi sebuah momen tersendiri bagi sejumlah masyarakat yang merayakan dan menyemarakkannya. Utamanya, memang tidak sedikit pihak yang hendak melaksanakan liburan dalam momen tersebut. Untuk itu, keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat menjadi salah satu aspek paling penting supaya segala jenis perayaan tahun baru tersebut bisa tetap kondusif. Sejauh ini, kinerja dari…
Ciptakan Tahun Baru Kondusif, Radikalisme dan Terorisme Perlu Diantisipasi Bersama Oleh : Alif Fikri Upaya untuk bisa menciptakan perayaan tahun baru yang kondusif perlu untuk dilakukan bersama. Dalam hal ini, sangat penting mengantisipasi pergerakan kelompok radikal dan juga para teroris yang dapat menciptakan gangguan keamanan selama momentum tersebut. Seluruh tindak radikalisme, ekstrimisme dan juga terorisme memang bertujuan supaya mampu membuat gempar masyarakat di Indonesia. Bahkan hal tersebut terkadang memang dimanfaatkan oleh para pelaku terorisme lantaran kabar kejadian adanya tindak kejahatan berupa terorisme akan sangat cepat menyebar melalui banyak media online dan juga media sosial. Bukan tanpa alasan, justru dengan adanya…
Disiplin Prokes Selama Libur Tahun Baru Cegah Kenaikan Kasus Covid-19 Oleh : Gema Iva Kirana Pandemi saat ini sudah agak mereda, tetapi bukan berarti Corona sudah hilang dari Indonesia, karena pasiennya masih ada. Masyarakat wajib untuk disiplin protokol kesehatan (prokes) agar selamat dari bahaya virus Covid-19. Terutama saat libur Tahun Baru, di mana banyak yang keluar rumah dan jalan-jalan bersama keluarga. Kenaikan mobilitas masyarakat bisa meningkatkan jumlah pasien Corona di Indonesia. Sebelum ada Corona, liburan sangat menyenangkan terutama bagi pekerja yang sibuk sekali di kantor dan ingin melepas lelah dengan traveling. Namun, ketika pandemi masa liburan bisa menjadi bencana. Membludaknya…