• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19

Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 1 January 2023

Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19

Oleh : Gema Iva Kirana

Pemerintah telah resmi mencabut program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Jumat (30/12). Keputusan tersebut menjadi pertanda bahwa pemerintah telah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19.

Pencabutan PPKM oleh Pemerintah mendapat sambutan luas dari masyarakat. Keberhasilan ini tentu saja patut diapresiasi, karena diyakini akan menggenjot aktivitas masyarakat dan perekonomian nasional.

Kendati demikian, Pemerintah terus mengajak masyarakat untuk selalu menaati Prokes dan mengikuti vaksinasi Covid-19 booster mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir.

Keputusan untuk mencabut PPKM telah didasari oleh berbagai kajian, termasuk kesuksesan Indonesia mengendalikan pandemi Covid-19. Keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi rupanya telah terdengar di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Abdulla Shahid selaku Presiden Majelis Umum PBB memberikan apresiasi atas upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Abdulla dalam acara pembukaan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 Tahun 2022, di Bali pada Mei 2022 silam.

Abdullah juga menyampaikan penghargaan untuk Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah GDPRR, di mana saat itu Indonesia tengah berada dalam upaya pemulihan berbagai sektor kehidupan pascapandemi Covid-19.
Sementara itu, Amina Jane Mohammed selaku Deputi Sekretaris Jenderal PBB juga memberikan acungan jempol atas sejumlah langkah dan kebijakan Pemerintah Indonesia, serta pencapaian vaksinasi Covid-19.
Dirinya menilai, upaya vaksinasi terhadap masyarakat dengan populasi sebanyak 270 juta orang bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi Indonesia adalah negara dengan penduduk yang tersebar di 17 ribu pulau.
Tentunya berkat koordinasi serta kerja keras dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berhasil melakukan vaksinasi hingga ke pelosok Nusantara.
Pada kesempatan berbeda, Anggota Komisi IX DPR RI Luqman Hakim menilai bahwa pelonggaran aturan masker di luar ruangan merupakan tanda keberhasilan pemerintah atasi Pandemi Covid-19.
Luqman mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan gambaran pemerintah yang secara sistematis dan terukur dalam mengendalikan Covid-19. Dengan kata lain kebijakan tersebut mencerminkan pemerintah yang tetap konsisten, sistematis dan terukur dalam melakukan pengendalian Covid-19.
Di sisi lain varian baru Covid-19 di Indonesia bisa dikendalikan, apalagi 440 juta dosis vaksin telah disuntikkan kepada lebih dari 204 juta total populasi di Indonesia. Sehingga imunitas dari masyarakat juga baik.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil menangani pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama dua tahun lebih.
Jokowi juga menuturkan, perekonomian Indonesia di sepanjang 2020-2021 juga dinilai terus bergerak. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena pemerintah tidak pernah menerapkan kebijakan lockdown dalam mengatasi pandemi Covid-19 sehingga mempermudah akselerasi perekonomian pada 2022.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga secara resmi meluncurkan Dana Pandemi (Pandemic Fund) yang berhasil dibentuk oleh menteri keuangan dan menteri kesehatan G20 di bawah presidensi/kepemimpinan Indonesia tahun ini di Nusa Dua, Bali.
Jokowi menyampaikan, bahwa dana pandemi menjadi upaya dunia dalam memperkuat arsitektur kesehatan global terutama melalui mekanisme pembiayaan yang kuat dan dapat diandalkan. Sehingga dunia dapat lebih baik dalam upaya mencegah serta menanggulangi pandemi Covid-19 di masa mendatang.
Sejauh ini, Dana Pandemi telah mengumpulkan kurang lebih Rp 1,4 milar dolar AS atau sekitar Rp 21,7 triliun dari 15 negara dan tiga lembaga filantropi. Jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah mengingat Prancis, Arab Saudi dan Australia juga berkomitmen untuk ikut berkontribusi.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kontribusi tenaga kesehatan dari berbagai profesi amatlah signifikan dalam mengendalikan pandemi Covid-19 agar benar-benar terkendali.
Dirinya sempat mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah meminta kepada dirinya untuk mempersiapkan skenario dalam upaya mengubah pandemi Covid-19 menjadi endemi.
Seluruh fase pandemi di dunia, pada akhirnya akan selalu menjadi endemi, hanya saja hal tersebut membutuhkan persiapan. Merujuk sejarah pandemi di dunia, Budi mengatakan bahwa hal tersebut membutuhkan banyak faktor pertimbangan untuk mengubah pandemi menjadi endemi. Tidak hanya faktor kesehatan saja, ada pula faktor politik, sosial, budaya yang menjadi pertimbangan baik seorang pimpinan negara maupun dunia yang mengubah hal tersebut dari Pandemi menjadi endemi.
Sesuai masukan dari epidemiolog, laju penularan atau reproduction rate (Rt) harus ditekan di bawah 1 dalam rentang tiga hingga enam bulan, serta cakupan vaksinasi dua dosis minimal mencapai 70 persen dari populasi.
Di sisi lain, Juru Bicara vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, kebijakan berbasis data akan membuahkan hasil. Salah satunya upaya menjaga tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit Covid-19 seminimal mungkin.
Saat ini sudah banyak pula Kantor yang menerapkan Work From Office (WFO), meski adapula yang masih menerapkan WFH (Work From Home) karena alasan efisiensi.
Tidak mudah untuk menangani wabah bencana non alam bernama Pandemi Covid-19, pemerintah harus mampu menerapkan kebijakan secara terukur agar penanganan pandemi tidak serta memperlambat perekonomian nasional.

)* Penulis adalah kontributorPersada Institute

Pidato Kyai Gontor: Cermin Kejujuran di Hadapan Kekuasaan

September 21, 2026

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

September 21, 2026

Pidato Kyai Gontor: Cermin Kejujuran di Hadapan Kekuasaan

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Oleh : KH Anis Maftukhin Viral. Zaman sekarang menyebutnya begitu. Dulu, istilahnya nggregeti—bikin gelisah. Bikin…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus HAM Mendapat Apresiasi Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus HAM Mendapat Apresiasi Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran Oleh: Atika Permata Jelang…

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Penyelesaian HAM dan Hak Korban Diperkuat

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Penyelesaian HAM dan Hak Korban Diperkuat Jakarta – Jelang dua tahun kepemimpinan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.