Dukung Anak-Anak Cianjur Kembali Ke Sekolah Pascagempa, PLN Berikan Perlengkapan Belajar

Raut wajah sumringah terpancar dari wajah anak-anak dan warga terdampak gempa Cianjur beberapa waktu lalu usai mendapat bantuan perlengkapan sekolah berupa seragam, sepatu, tas, buku hingga alat tulis.

Mereka kini tak lagi khawatir untuk kembali ke sekolah pada awal semester baru ini, usai menerima perlengkapan sekolah bantuan dari Satuan Tugas (Satgas) Bencana PLN Unit Induk Distribusi Sumatara Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB).

Ayu, salah satu anak terdampak gempa Cianjur pun tak dapat menyembunyikan perasaan bahagianya usai mendapat paket bantuan sekolah, dan langsung menggendong tas yang diserahkan oleh Tim Satgas PLN UID S2JB.

“Seneng dapet tas baru sama alat-alat buat sekolah,” kata Ayu sumringah.

Ungkapan bahagia juga disampaikan orang tua warga terdampak gempa Cianjur, Badru yang merasa teringankan dengan bantuan tersebut.

Badru menuturkan, gempa yang mengguncang Cianjur pada 21 November lalu tidak hanya meluluhlantahkan bangunan rumahnya tetapi juga mengubur barang-barang termasuk perlengkapan sekolah anak-anak.

Karena itu, banyak perlengkapan sekolah anak-anak yang tidak ditemukan.

“Kini anak-anak yang sudah mau masuk sekolah sangat senang, karena bisa dapat pakaian baru, lengkap dengan tas, sepatu, sama alat tulisnya,” kata Badru.

Badru pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PLN atas bantuan peralatan sekolah tersebut. Anak-anak terdampak gempa Cianjur pun kini siap kembali belajar di awal semester baru.

“Bapak-bapak sekalian jauh-jauh dari Palembang datang kesini untuk membantu para korban, kami ucapkan terima kasih banyak, semoga menjadi amal ibadah dan menjadi berkah,” ujarnya.

General Manager PLN UID S2JB Amris Adnan mengatakan, 100 paket bantuan peralatan sekolah kepada warga Cianjur bentuk kepedulian PLN untuk pendidikan anak-anak korban gempa Cianjur. Bantuan yang merupakan hasil sumbangan sukarela pegawai PLN UID S2JB ini diharapkan meringankan beban warga yang terdampak gempa Cianjur.

Sebab, di tengah masa pemulihan pascabencana, pendidikan harus tetap berlanjut.

Amris menjelaskan, bukan hanya bantuan perlengkapan sekolah, pihaknya juga menyerahkan bantuan barang berupa pakaian layak pakai, perlengkapan ibu hamil, dan perlengkapan bayi.

“PLN berkomitmen mendukung pemulihan pascabencana warga Cianjur,” ujarnya.

PLN juga memperkuat integrasi sistem bantuan kepada masyarakat terdampak bencana melalui Satuan Gugus Tugas Bencana agar penyaluran bantuan dapat lebih terarah dan pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan lebih cepat.

“Melalui satgas ini, PLN ingin meningkatkan peran BUMN untuk Indonesia,” tambah Amris.

 

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025