Author: Kata Indonesia

Hadirkan Berbagai Pakar Hukum, Mahupiki Gelar Sosialisasi KUHP Nasional di Manokwari Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) terus menggelar rangkaian kegiatan sosialisasi mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional di beberapa daerah di Indonesia. Terbaru, mereka melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut di Swiss Bell Hotel Manokwari, Papua Barat pada 8 Februari 2023, bekerja sama dengan Universitas Papua. Dalam acara tersebut, turut hadir pula Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Prof. Dr. Pujiyono, Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran (UNPAD), Prof. Romli Atmasasmita, dan Guru Besar Universitas Jember, Prof.Dr. M. Arief Amrullah Pada sosialisasi KUHP yang diselenggarakan oleh Mahupiki, Prof. Dr. Pujiyono,…

Masa Transisi 3 Tahun, Mahupiki Bersama Pakar Hukum Sosialisasi KUHP Baru di Manokwari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, telah secara resmi disahkan pada 6 Desember 2022 lalu. Namun, KUHP yang baru ini, memiliki masa transisi selama tiga tahun setelah diundangkan. Dalam masa transisi tersebut, pemerintah bersama sejumlah pihak terkait melakukan sosialisasi KUHP kepada berbagai wilayah di Indonesia untuk menyentuh beragam elemen masyarakat. Dalam hal ini, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerjasama dengan Universitas Papua (UNIPA), menyelenggarakan sosialisasi KUHP Nasional di Swissbel Hotel Manokwari, Papua Barat pada Rabu (8/2/2023). Sekjen Mahupiki,…

Sosialisasi di Manokwari, Guru Besar Hukum: KUHP Nasional Sudah Terima Masukan Masyarakat Pemerintah masih terus melakukan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di sejumlah wilayah di Indonesia, karena masih ditemukan masyarakat yang kontra terhadap pengesahan KUHP. Dalam acara sosialisasi KUHP di Swissbel Hotel Manokwari, Papua Barat pada Rabu (8/2/2023), Sekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Dr. Ahmad Sofyan mengungkapkan, sosialisasi ini dirancang bukan hanya untuk mendesiminasikan kepada masyarakat, namun juga berdialog langsung dengan penyusunnya tentang KUHP baru. “Kegiatan ini juga bisa meluruskan terhadap sejumlah substansi yang masih dianggap meragukan, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap KUHP…

Gelar Sosialisasi KUHP Baru di Manokwari, MAHUPIKI Hadirkan Pakar Hukum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di di Hotel Swissbel Manokwari Papua Barat, pada Rabu (8/2/2023). Dalam pembukaan sosialisasi, Sekjen MAHUPIKI Dr. Ahmad Sofyan mengatakan sosialisasi KUHP Baru di Manokwari ini terselenggara atas kerjasama dan kolaborasi MAHUPIKI dengan Universitas Papua. “Kegiatan ini dirancang bukan hanya mendesiminasikan kepada masyarakat namun juga berdialog langsung dengan penyusunnya tentang KUHP Baru. Kegiatan ini juga bisa meluruskan terhadap sejumlah substansi yang masih dianggap meragukan sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang…

Guru Besar dan Pakar Hukum Pidana Sosialisasikan KUHP Baru di Manokwari Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerjasama dengan Universitas Negeri Papua (Unipa) menggelar acara sosialisasi KUHP baru di Hotel Swiss Bel Manokwari, Papua, Rabu (8/2). Narasumber yang hadir yakni Pakar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof. Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember (Unej), Prof. Arief Amrullah dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Pujiyono SH, M. Hum. Sekjen Mahupiki, Ahmad Sofian mengatakan, penyelenggaraan sosialisasi ini bertujuan tidak hanya menginformasikan bahwa kita punya KUHP baru, tetapi juga mendialogkan KUHP agar publik memahaminya. “Stakeholder dapat…

Mahupiki dan Unipa Gelar Sosialisasi KUHP Baru di Manokwari Disahkannya Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi UU merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia yang patut disyukuri oleh segenap elemen masyarakat Indonesia. Mengingat, KUHP ini merupakan produk asli murni buatan anak bangsa menggantikan UU KUHP sebelumnya yang merupakan warisan kolonial Belanda. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerjasama dengan Universitas Negeri Papua (Unipa) menggelar acara sosialisasi KUHP baru di Hotel Swissbel Manokwari, Papua, Rabu (8/2). Narasumber yang hadir pada acara ini adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof Dr Pujiono SH, M. Hum, Guru…

MAHUPIKI Gandeng Akademisi Sosialisasi KUHP di Manokwari Dalam rangka mengembangkan pemahaman lebih dalam terkait KUHP yang telah disahkan, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) melanjutkan kegiatan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Hotel Swissbel Manokwari, Rabu (8/2/2023). Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat daerah setempat, pakar hukum, civitas akademika, serta elemen masyarakat lainnya. Sosialisasi KUHP di Manokwari juga dihadiri oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof Dr Pujiono SH, M.Hum, Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Profesor Romli Atmasasmita, dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember (Unej), Prof. Arief Amrullah sebagai narasumber. Prof.…

Mahupiki Sosialisasi KUHP Nasional di Manokwari, Guru Besar: Wujud Reformasi Hukum Pidana Sesuai Pancasila Pemerintah terus melakukan sosialiasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan. Sejatinya, KUHP ini baru efektif diberlakukan pada 2025, atau 3 tahun dari sekarang. Pada 6 Desember 2022 RUU KUHP telah disetujui oleh DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang menggantikan KUHP turunan dari Belanda yang masa berlakunya di Indonesia sejak tahun 1918. Hal tersebut dipaparkan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember (Unej), Prof. Arief Amrullah saat menjadi narasumber pada acara sosialisasi KUHP baru di Hotel Swissbel Manokwari, Rabu (8/2). Prof Arief mengungkapkan, lebih dari 100…

Wakil Presiden Ma’ruf Amin optimis smelter (pabrik pemurnian) tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI), akan beroperasi 2024 mendatang. Proses pembangunan smelter yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, ini lebih dari dua persen. Lokasi persisnya berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated dan Industrial Port Estate (JIIPE) Manyar. “Kalau lihat prospeknya saya kira sudah ada bagian yang lebih dulu, lebih awal,” Wapres dalam konferensi pers yang digelar usai peninjauan proses pembangunan smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia di KEK, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa (7/2/2023). “Maka berarti ke depannya lebih awal daripada yang kita harapkan, optimis saya kira itu.…

Perppu Cipta Kerja Antisipasi Gejolak Ekonomi Global Oleh : Indra Fajar Mahendra Pemerintah perlu melakukan mitigasi dengan menerapkan kebijakan yang bertujuan agar perekonomian Indonesia tidak anjlok akibat ancaman resesi global. Kebijakan tersebut berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja. Perppu Cipta Kerja dinilai mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Pasalnya Perppu nomor 2 tahun 2022 memungkinkan banyaknya penyerapan tenaga kerja dengan sangat luas di tengah persaingan yang ketat. Benny Riyanto selaku Guru Besar Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), menjelaskan bahwa diterbitkannya Perppu Cipta Kerja ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Mengingat Indonesia tengah menghadapi ancaman krisis…

Lembaga pemeringkat keuangan terkemuka dunia ‘Fitch Ratings’ menaikan sejumlah peringkat utang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, karena dinilai mampu menjaga kinerja positif yang berkelanjutan sehingga konsisten meraih kepercayaan seluruh stakeholders. Ada beberapa peringkat utang BRI yang dikerek naik oleh lembaga pemeringkat yang memiliki Kantor Pusat di New York dan London tersebut. Pertama, Peringkat Utang Jangka Panjang (LT IDR) BRI dari ‘BBB-‘ menjadi ‘BBB’. Kedua, Short Term Issuer Default Rating (IDR) BRI dinaikkan dari F3 menjadi F2. Ketiga, Fitch Ratings meningkatkan Peringkat Nasional Jangka Panjang BRI menjadi ‘AAA (idn)’ dari ‘AA+(idn)’ dengan outlook stabil. Keempat, Fitch Ratings…

Tokoh Pendidikan Harus Anti Radikalisme Oleh : Galang Faizan Akbar Tokoh pendidikan harus anti radikalisme karena ia adalah teladan yang akan ditiru. Oleh karena itu para pendidik harus dipastikan anti radikalisme dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Sekolah adalah tempat untuk menerima pendidikan yang baik, dan seorang guru sangat dihormati karena ia mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para murid. Sedangkan kepala sekolah memimpin lembaga pendidikan tersebut agar makin baik dan memiliki banyak prestasi. Namun alangkah sayangnya ketika ada tokoh pendidikan yang bukannya mencari cara agar murid-muridnya bertambah cerdas, malah terpapar radikalisme. Sebagai pendidik tidak seharusnya ia menjadi pendukung kelompok radikal dan…