Author: Kata Indonesia

Perppu Cipta Kerja Topang Pertumbuhan Ekonomi Oleh : Ananda Prameswari Perppu Cipta Kerja diyakini sangat penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi, karena melindungi investor agar penanaman modal lancar. Jika banyak proyek investasi otomatis perekonomian sehat dan masyarakat untung karena lapangan kerja bertambah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2022 baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Desember lalu. Pemerintah mengklaim Perppu tersebut menggantikan UU nomor 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja). Dengan adanya Perppu baru maka diharap akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia sedang dalam fase tumbuh kembali karena terkena efek pandemi selama hampir 3 tahun ini. Untuk…

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki potensi besar untuk mempromosikan segala hal yang terkait dengan budaya, produk, dan pariwisatanya kepada dunia. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti iklan, media sosial, acara-acara besar, dan banyak lagi. Promosi untuk pariwisata di Indonesia biasanya berfokus pada keindahan alam, tradisi dan budaya yang kuat, serta pengalaman unik yang dapat ditemukan hanya di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk datang dan menikmati segala hal yang ditawarkan oleh negara ini. Promosi untuk produk Indonesia juga merupakan bagian penting dari upaya peningkatan ekonomi negara. Melalui promosi ini, produk-produk lokal dapat dikenal oleh…

Penyelenggaraan Pemilu 2024 Tetap Sesuai dengan Jadwal Oleh : Tyas Permata Wiyana Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap akan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Hal tersebut lantaran sejauh ini masih belum ada komunikasi yang terjadi diantara partai politik di parlemen mengenai wacana penundaan pemilu. Terlebih, proses Pemilu sendiri merupakan puncak pesta demokrasi dimana masyarakat mampu menggunakan hak mereka dalam menentukan pemimpin. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Pemerintah dan juga pihak penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) telah sepakat bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota…

Tindak Tegas KST Papua Peneror Warga Sipil Oleh : Timotius Gobay Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua kembali berulah dengan menembak warga sipil. Masyarakat pun mendukung tindakan tegas terhadap kelompok tersebut agar tidak ada lagi kekerasan terhadap masyarakat sipil. Papua tak henti-hentinya mendapatkan teror dari KST Papua. Terbaru, Pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan SI 9368 dibakar teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua Tengah Kejadian itu terjadi pada 7 Februari 2023. Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengatakan pesawat tersebut dipiloti Captain Philips M, yang merupakan warga negara (WN) Selandia Baru. Ia menyebutkan nama lima penumpang pesawat milik…

Perppu Ciptaker Hadirkan Kepastian Hukum dan Dukung Iklim Investasi Oleh : Devi Putri Anjani Adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja mampu menghadirkan sebuah kepastian dan juga ketegasan untuk lebih mendukung kelancaran iklim investasi yang sangat dibutuhkan oleh Tanah Air, khususnya pada tahun 2023 ini di tengah seluruh ketidakpastian global yang sedang terjadi. Lantaran untuk bisa mengisi adanya kekosongan hukum dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang sebelumnya telah dinyatakan inkonsktitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden Jokowi kemudian melakukan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disahkannya pada tanggl 30 Desember 2022 lalu. Adanya…

Perpu Cipta Kerja Atasi Kegentingan dan Mengantisipasi Krisis Perekonomian Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Nindyo Pramono menyatakan bahwa Perpu Cipta kerja dibentuk karena adanya kepentingan yuridis yang tidak bisa dilepaskan dari keadaan kegentingan memaksa. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja ditetapkan pada 30 Desember 2022 dan diundangkan pada hari yang sama. Prof Nindyo Pramono mengatakan bahwa perpu cipta kerja merupakan upaya pemerintah dalam mengantisipasi perekonomian yang tidak pasti untuk memberikan kepastian hukum terkait penciptaan lapangan kerja. “Dalam hal ini, Presiden mempunyai kewenangan menerbitkan Perpu jika ada keadaan kegentingan memaksa,” ujar Prof Nindyo. Lebih lanjut…

Penetapan Perpu Cipta Kerja Sebagai Bentuk Antisipasi Kondisi Global Saat Ini Menurut laporan terbaru Bank Dunia, perekonomian global hampir jatuh ke dalam resesi. Menghadapi berbagai kondisi global yang tidak pasti ini, Pemerintah terus berupaya menyiapkan serangkaian strategi melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif. Salah satu kebijakan tersebut yakni dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendorong konsumsi rumah tangga, investasi domestik, hingga penciptaan lapangan kerja. Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Nindyo Pramono mengatakan, dampak dari stagflasi atau krisis global sudah berpengaruh pada perekonomian nasional. Oleh…

Guru Besar Hukum Bisnis UGM: Perppu Ciptaker Bangkitkan Iklim Investasi Nasional Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dianggap kembali mampu membangkitkan iklim investasi Nasional setelah sempat mengalami kekosongan hukum akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Ciptaker sebelumnya. Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Nindyo Pramono menjelaskan bahwa sejatinya dengan keberadaan UU Cipta Kerja telah membuat arus iklim investasi menjadi positif. “Dari data IMF, World Bank, dan Indonesian Economic Prospect menunjukkan bahwa hadirnya UU Ciptaker memang memberikan iklim positif terhadap arus investasi, khususnya foreign direct investment,” katanya. Bukan tanpa alasan, pasalnya memang peningkatan investasi di…

Perppu Ciptaker Langkah Strategis Hadapi Dinamika Ekonomi Dunia Oleh : Dina Kahyang Putri Dinamika perekonomian global memang tak bisa dibantahkan, adanya dinamika tersebut tentu saja harus diantisipasi oleh Indonesia, sehingga diperlukan regulasi yang diharapkan mampu memitigasi dari adanya kemungkinan resesi di mana pada tahun 2023 ini hampir sepertiga negara di dunia terancam masuk ke jurang resesi. Untuk itulah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diterbitkan guna menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut. Perppu Cipta Kerja diharapkan dapat tetap menavigasi dinamika yang tengah terjadi. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan…

Mengecam Aksi Sadis KST Papua Sandera Penumpang Susi Air Oleh : Rebecca Marian Kelompok Separatis dan Teroris (KST) beraksi kembali dan kali ini mereka menyandera pilot dan penumpang Susi Air di wilayah Nduga. Masyarakat Papua mengecam aksi sadis tersebut dan mendukung Pemerintah untuk tegas menumpas kelompok tersebut. KST menjadi musuh bersama, tak hanya bagi masyarakat Papua, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya mereka selalu menyerang warga sipil dan bertindak terlalu kejam, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. KST juga merusak fasilitas umum dan merusak pesawat, padahal sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintah (yang mereka anggap sebagai musuh). Pangdam XVII/Cendrawasih…

Pakar Hukum UGM Nilai Perppu Ciptaker Mampu Atasi Krisis Global Indonesia Oleh : Alula Khairunisa Pembentukan Perppu Cipta Kerja dinilai sangat mampu untuk mengantisipasi sekaligus mengatasi dan menjawab tantangan akan adanya banya kegentingan dan ketidakpastian dunia, termasuk adanya krisis global yang tidak bisa dipungkiri akan berdampak bagi Indonesia. Terus dihadapkan pada bayang-bayang adanya berbagai macam risiko seperti ketidakpastian global hingga kondisi perekonomian nasional, membuat Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus melakukan upaya untuk menyiapkan serangkaian strategi melalui bauran kebijakan fiskal dan juga moneter yang jauh lebih responsif. Salah satu dari rangkaian strategi responsif tersebut adalah dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang…

Jaga Netralitas dan Hindari Politik Identitas pada Pemilu 2024 Oleh : Maya Naura Lingga Terus menjaga netralitas merupakan kewajiban yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Indonesia. Hal tersebut demi terciptanya rasa persatuan dan mampu menghindari adanya praktik politik identitas yang justru akan memicu adanya perpecahan NKRI, khususnya dalam ajang pesta demokrasi gelaran Pemilu 2024. Pesta Demokrasi Nasional, yakni penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) akan terjadi beberapa waktu ke depan pada tahun 2024 mendatang. Tidak bisa dipungkiri bahwa isu mengenai adanya politik identitas juga masih terus berhembus di kalangan masyarakat Tanah Air. Pembahasan menganai adanya politik identitas sendiri pada dasarnya, aspek-aspek tersebut…