Author: Kata Indonesia

KUHP Baru, Solusi untuk Perlindungan Masyarakat yang Lebih Baik Oleh : Alexander Yosua Galen KUHP disahkan pada Desember 2022 untuk pembaruan hukum pidana di Indonesia. Keberadaan aturan tersebut diharapkan menjadi solusi perlindungan masyarakat yang lebih baik agar terhindar dari kejahatan. Indonesia adalah negara hukum dan berbagai produk hukum dibuat demi melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, seperti KUHP. UU yang telah disahkan ini didukung penuh oleh rakyat Indonesia. Ada banyak pasal tambahan yang mencegah mereka jadi korban kejahatan pidana. Pasal-pasal tersebut sengaja dibuat untuk mengikuti dinamika masyarakat di era teknologi informasi. Di antara pasal di KUHP, yang paling dikenal oleh masyarakat…

Pakar Hukum Bisnis UGM Sebut Perppu Ciptaker Untuk Atasi Resesi Ekonomi Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja pada 30 Desember 20222. Aturan hukum tersebut dianggap menjadi hal penting sebagai upaya untuk mengatasi resesi ekonomi yang mengancam kondisi ekonomi Indonesia. Akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Nindyo Pramono mengatakan, bahwa presiden memiliki kewenangan untuk menerbitkan Perppu akibat kegentingan yang memaksa. “Alasan kegentingan memaksa sepenuhnya berasal dari diskresi presiden” tutur Prof Nindyo dalam sebuah wawancara di Stasiun Televisi, Kamis (9/2)/ Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa beberapa aspek lahirnya Perppu Ciptaker…

Guru Besar UGM: Perppu Ciptaker Atasi Kegentingan dan Isi Kekosongan Hukum Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Nindyo Pramono menyatakan pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak bisa dilepaskan dari adanya kegentingan. “Perppu Cipta Kerja tidak lepas dari landasan yuridis karena adanya keadaan kegentingan memaksa. Memang Presiden mempunyai kewenangan menerbitkan Perppu jika ada keadaan kegentingan memaksa. Beberapa parameternya adalah situasi krisis, adanya kepentingan mendesak kebutuhan perundang-undangan yang memang kosong sehingga mengisi kekosongan itu, kemudian terkait adanya krisis global yang berpengaruh pada krisis nasional.” katanya dalam sebuah wawancara di Stasiun Televisi, Kamis (9/2). Lebih lanjut, menurutnya bahwa krisis global sendiri…

Mahupiki Sosialisasikan Keunggulan KUHP Nasional di Manokwari Oleh : Doren Lokbere KUHP Nasional memiliki tujuan positif untuk memperbaiki hukum pidana nasional dan juga telah menjunjung tinggi keberadaan HAM secara universal. Tema tersebut mengemuka dalam sosialisasi KUHP oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) di Manokwari, Papua Barat. Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan kepada falsafah negara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah RI telah melakukan penetapan pada Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai wujud penyesuaian…

KUHP Baru Sangat Demokratis Karena Disusun Melalui Konsultasi Publik Oleh : Lucky Pratama Setelah 77 Tahun Indonesia merdeka, Indonesia akhirnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional. Pembaruan KUHP ini telah diinisiasi sejak tahun 1963. Pasca disahkan tanggal 6 Desember 2022 lalu, KUHP akan mulai berlaku efektif 3 tahun terhitung sejak diundangkan (6 Desember 2025). Selama masa transisi 3 tahun menunggu KUHP Nasional berlaku efektik, maka agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan pasal-pasal dalam KUHP tersebut, Pemerintah akan terus mensosialisasikan substansi KUHP kepada seluruh masyarakat, terutama aparat penegak hukum, serta mempersiapkan berbagai peraturan pelaksana dari KUHP, sehingga meminimalisir penyalahgunaan…

Ajak Publik Pahami Substansi KUHP Nasional, Mahupiki Gelar Sosialisasi di Manokwari Oleh: Yafeth Snap Pentingnya publik memahami bagaimana substansi yang dimiliki dalam KUHP Nasional, Mahupiki gelar sosialisasi ke seluruh pelosok negeri hingga di Manokwari untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat terkait KUHP Nasional secara jauh lebih lengkap. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah secara resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana KUHP Nasional tersebut menjadi produk hukum pertama yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2023. Tertulis di dalam halaman 229 dari salinan dokumen KUHP Nasional terbaru, termaktub bahwa undang-undang tersebut disahkan di Jakarta…

Guru Besar Hukum dan Mahupiki Jelaskan Keunggulan KUHP Nasional di Manokwari Oleh : Reenee Winda Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional asli milik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah RI telah menetapkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sebuah wujud penyesuaian terhadap banyak hal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan perwujudan reformasi sistem Hukum Pidana Nasional secara menyeluruh, yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa Indonesia dan HAM secara universal. Hal tersebut dipaparkan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum…

Menolak Sistem Khilafah yang Tidak Mencerminkan Ajaran Agama dan Merusak Persatuan Oleh : Ridwan Putra Khalan Sistem khilafah sejatinya justru sama sekali tidak mencerminkan ajaran agama manapun, bahkan termasuk dalam Islam sendiri. Maka sudah barang tentu hendaknya masyarakat bisa menyatukan pandangan untuk menolak adanya sistem dan konsep tersebut lantaran memang sangat merusak persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsep khilafah merupakan sebuah konsep yang sangat bertentangan dengan NKRI. Bagaimana tidak, pasalnya konsep tersebut sangat mampu untuk menimbulkan benturan antarkelompok di Tanah Air dan juga mengancam keberlangsungan NKRI sebagai hasil konsensus nasional yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Terkait dengan…

Masyarakat Dukung Perppu Cipta Kerja Mampu Hadapi Resesi Global Oleh : Maya Naura Lingga Masyarakat mendukung penuh percepatan penerbitan Perppu Cipta Kerja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikarenakan mampu untuk menghadapi segala ancaman dan risiko akan terjadi resesi ekonomi global. Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Dirinya mengungkapkan terdapat beberapa alasan mengapa aturan tersebut harus segera diterbitkan. Menurutnya, salah satunya adalah lantaran bagaimana kondisi global yang memang saat ini sedang penuh akan ketidakpastian. Lebih lanjut, Presiden RI ketujuh tersebut kembali…

Pemilu 2024 Harus Mengutamakan Persatuan Bangsa Oleh : Bimo Ariyan Beeran Pemilihan umum (Pemilu) yang diadakan 5 tahun sekali menjadi peristiwa penting. Oleh sebab itu, Pemilu 2024 harus berlangsung damai dan mengutamakan persatuan bangsa agar tidak terbentuk polarisasi dan masyarakat tidak tercerai berai. Pemilu 2024 sudah di depan mata dan beberapa saat lagi mulai masa kampanye. Pemilu tahun depan sangat mendebarkan karena ada banyak calon presiden baru, yang beberapa tahun ini diprediksi oleh masyarakat. Begitu juga dengan calon legislatif yang bertekad untuk memajukan Indonesia dengan menjadi wakil rakyat. Namun Pemilu mendatang membuat sebagian masyarakat khawatir karena berpotensi rawan kerusuhan. Penyebabnya…

Tindak Tegas KST Papua Penyandera Pesawat Susi Air Oleh : Timotius Gobay Rakyat Papua mendukung tindakan tegas aparat keamanan terhadap Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua, yang tega menyandera penumpang Pesawat Susi Air. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi kejadian serupa dikemudian hari. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau juga yang bisa disebut dengan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua sudah sangat identik dengan gerombolan teroris. Maka secara otomatis, menurut Pakar Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel bahwa dengan adanya pelabelan teroris tersebut, sudah barang tentu KST menjadi musuh bersama. Dirinya menjelaskan bahwa dengan telah dianggapnya KST Papua sebagai kelompok…

Gandeng Guru Besar, MAHUPIKI Sosialisasi KUHP Nasional di Manokwari Papua Barat Sekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Dr.Ahmad Sofyan mengatakan sosialisasi KUHP Nasional dirancang bukan hanya mendiseminasikan kepada masyarakat namun juga berdialog langsung dengan penyusunnya tentang KUHP Nasional atau KUHP Baru. Hal tersebut diungkapkan Sekjen MAHUPIKI dalam Sosialisasi KUHP Baru yang diadakan Mahupik bekerjasama dengan Universitas Papua di Hotel Swissbel Manokwari Papua Barat, Rabu (8/2/2023). Pada kesempatan ini, Guru Besar Universitas Padjadjaran, Prof. Romli Atmasasmita mengatakan selama ini Indonesia menggunakan KUHP yang berasal dari Belanda dengan nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (WvS), dan telah ada…