Author: Kata Indonesia

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Erwin Aksa Mahmud menjadi sorotan usai mengungkap perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada 2017 lalu. Pria yang lahir di Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan pada 7 Desember 1975 itu menyebut Anies meminjam uang senilai Rp50 miliar kepada Sandiaga. Erwin mengklaim ikut menyusun draf isi perjanjian yang selanjutnya dibuat oleh Rikrik Rizkiyana selaku pengacara Sandi saat itu. “Intinya kalau tidak salah perjanjian utang piutang barangkali ya, yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit, kira-kira begitu…Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman ke Pak Anies karena…

Pemerintah Perhitungkan Resesi dan Persiapkan Pemilu dengan Matang Oleh : Farrel Haroon Jabar Pemerintah RI telah melakukan perhitungan yang mendetail dalam rangka upaya melakukan antisipasi akan adanya ancaman risiko resesi perekonomian global. Hal tersebut juga dilakukan dengan terus melakukan persiapan gelaran pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang dengan sangat matang dan sejak jauh hari. Perekonomian dunia memasuki tahun 2023 ini banyak pihak yang memprediksi akan segera menghadapi ancaman resesi, yakni pada saat pertumbuhan ekonomi bernilai negatif selama dua kuartal atau bahkan lebih dalam satu tahunnya. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bloomberg, terdapat setidaknya 6 (enam) negara yang cukup dekat dengan jurang…

Tokoh muda Kabupaten Bogor Nydia Hary Mulyanti mengimbau kepada umat Islam untuk melakukan Shalat Ghaib untuk korban gempa di Turki. “Sebagai bentuk spiritual, kami warga Kabupaten Bogor memanjatkan dan mendoakan Shalat Ghaib untuk saudara kami yang telah meninggal pada bencana gempa Turki. Insyallah husnul khatimah aminn ya rabb,” ungkap Nydia Hary Mulyanti ketika ditemui di Cidokom, Kabupaten Bogor, Selasa (7/2/2024). Nydia Hary juga bersedih berat melihat proses evakuasi para korban gempa di Turki dan Suriah. Mulai dari kondisi hujan dan badai salju, cuaca yang menggigil di musim dingin, serta proses evakuasi dari reruntuhan bangunan di subuh hari. “Saya yakin pemerintah Turki…

Masyarakat Diimbau Mewaspadai Serangan KST Oleh : Rebecca Marian Aparat keamanan berkomitmen untuk terus menegakkan hukum kepada Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk makin waspada akan serangan KST, termasuk propaganda paham separatis. KST adalah bagian dari Organisasi Papua Merdeka. Mereka menggunakan senjata untuk menakut-nakuti rakyat serta melawan aparat keamanan. Keberadaan KST tentu meresahkan, karena lama-lama mereka merajalela, dengan menyerang dan menimbulkan korban jiwa. Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyatakan bahwa jumlah gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selama semester I tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama di tahun 2021. Beliau juga mengingatkan…

Dengan hadirnya Transjakarta, masyarakat Ibu Kota memberikan apresiasi tinggi mereka lantaran banyak kemudahan dan fasilitas yang diberikan. Memang kehadiran PT Transjakarta dinilai menjadi salah satu tonggak utama dalam proses berkembangnya sarana transportasi umum di perkotaan Tanah Air. Terkait hal tersebut, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan bahwa sejak awal kemunculan Transjakarta pada tahun 2004 telah menjadi inspirasi pada pengembangan transportasi umum. Bahkan menurutnya keberadaan Transjakarta telah sejajar dengan pelayanan transportasi umum dengan berbagai kota di dunia. Sehingga daerah-daerah di Indonesia tidak perlu lagi belajar mengenai pengembangan transportasi umum ke luar negeri. “Daerah tidak perlu…

Sterilisasi Jalur Transjakarta, Masyarakat Wajib Tertib Berlalu Lintas Direktur Operasional PT Transjakarta menyampaikan bahwa pihaknya terus berkonsisten untuk mengimplementasikan seluruh aturan yang berlaku, termasuk pada Pasal 2 Ayat (7) Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak Transjakarta lantaran sampai saat ini masih saja banyak pengendara yang memasuki jalur busway sehingga memang harus tegas dilakukan sterilisasi. “Hingga saat ini masih banyak pengendara ‘nakal’ yang kedapatan nekat memasuki jalur busway,” kata Direktur Operasional tersebut. Pasalnya, sempat terjadi sebuah insiden tatkala pengendara sepeda motor masuk ke dalam jalur busway namun tidak merasa bersalah. PT Transjakarta mengaku…

Para Pemuda Papua Wajib Tolak KST Oleh : Timotius Gobay Kelompok Separatis dan Teroris (KST) makin meresahkan karena terus mengusik warga Papua. Mirisnya, di antara anggota KST ada yang masih berstatus pemuda. Mereka jadi anak buah kelompok berbahaya tersebut karena faktor ekonomi. Para pemuda dihimbau untuk sadar diri dan keluar dari KST, lalu melanjutkan hidup sebagai warga negara yang nasionalis. Salah satu problem yang belum terselesaikan di Papua adalah KST yang makin ganas. Mereka melakukan propaganda dan penyerangan terhadap warga sipil Papua, dan masih saja ngotot untuk memerdekakan diri. Padahal Papua adalah bagian yang sah dari Indonesia dan mereka tidak…

KUHP Nasional Menjunjung Semangat Demokrasi Oleh : Clara Diah Wulandari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional tetap menjunjung semangat demokrasi di Indonesia dan sudah ada jaminan dari banyak pihak. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir, karena KUHP nasional telah mengakomodir banyak kepentingan masyarakat. Beberapa Pasal dalam KUHP versi baru dianggap kontroversial sebab diprediksi akan mengancam demokrasi, karena ada larangan menghina presiden dan wakil presiden. Ada juga larangan untuk menghina DPR RI dan lembaga-lembaga negara. Padahal prediksi ini salah karena pemerintah menjunjung tinggi demokrasi dan yang dilarang adalah hinaan, bukan kritikan. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Edward Omar Sharif…

Tolak Politik Identitas di Pemilu 2024, Rumah Ibadah Bukan Tempat Kampanye Oleh : Devi Putri Anjani Masyarakat Indonesia harus bisa menolak adanya praktik politik identitas pada ajang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang. Apalagi terkait dengan rumah ibadah, justru jangan sampai tempat suci tersebut malah digunakan untuk ajang berkampanye dan mencapai tujuan politik praktis. Politik identitas sendiri secara umum biasanya dikaitkan dengan segala aktivitas dan gerakan sosial-politik, baik itu dilakukan oleh perorangan secara individu maupuk kelompok untuk bisa mendapatkan pengakuan yang jauh lebih luas dari publik. Jelas sekali bahwa dalam aktivitas tersebut, sama sekali tidak bisa dilepaskan dari…

Perppu Cipta Kerja Jaga Keseimbangan Perlindungan Buruh dan Investasi Oleh : Fabian Aditya Pratama Perppu Cipta Kerja menghadirkan adanya kepastian dalam penjagaan keseimbangan akan perlindungan para buruh atau pekerja dan juga terus menjaga supaya keberlanjutan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha terus terjamin. Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Kemudian menilik dalam konteks ketenagakerjaan, penerbitan Perppu tersebut merupakan sebuah bukti nyata dari bagaimana komitmen sangat kuat yang dimiliki oleh pemerintah untuk terus memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja dan juga menjamin keberlangsungan usaha untuk…

Penegakan Hukum Demi Hentikan Aksi Keji KST Papua Oleh : Saby Kosay Aksi keji yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua masih terus melakukan penebaran tindakan teror yang dapat meresahkan para warga di Bumi Cenderawasih sendiri. Diperlukan tindakan tegas dari para aparat keamanan agar mengembalikan situasi kondusif di Tanah Papua. Rentetan aksi teror yang terus dilakukan oleh KST di Papua, dengan menamakan diri mereka sebagai Kodap XXXV/Bintang Timur dan merupakan kelompok yang pimpinan Ananias Ati Mimin di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Tengah pada awal tahun 2023 ini memang sungguh sangat meresahkan masyarakat di wilayah tersebut.…

Tolak Demonstrasi, Gugatan Perppu Ciptaker Dapat Melalui MK Oleh : Alif Fikri Rencana demonstrasi kelompok buruh menolak Perppu Cipta Kerja pada 6 Februari 2023 patut untuk ditolak karena rawan penyusup dan menghambat lalu lintas masyarakat. Ketidakpuasan terhadap Perppu Ciptaker tersebut sebaiknya dapat disalurkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagaimana diketahui bahwa salah satu dasar dari penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) adalah bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik dari…