Author: Kata Indonesia

KUHP Baru Sangat Demokratis Oleh : Farrel Haroon Jabar KUHP Nasional terbaru memiliki visi dan misi untuk lebih mengedepankan demokratisasi pada sebuah negara hukum dan terus menjamin adanya kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat ketika hendak menyalurkan kritikan mereka kepada pemerintah. Menyadari bagaimana kondisi dan situasi yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa ini memang memiliki karakter dengan tingkat diversitas yang tinggi, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Pemerintah RI terus berupaya untuk menjembatani berbagai macam perbedaan sudut pandang dalam membentuk Undang-Undang (UU), termasuk juga tatkala seluruh proses pembentukan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang…

Pers Berperan Besar Ciptakan Pemilu Damai Oleh : Dwi Cahya Alfarizi Pers memiliki andil dalam pembangunan bangsa, melalui Pers lah segala berita tentang pemerintah, parlemen, sosial dan politik bisa diketahui oleh masyarakat secara luas, tak terkecuali hajat pemilihan umum (Pemilu) 2024, pers dianggap memiliki peran yang sangat strategis. Pers akan memiliki peran penting dalam membendung pembelahan sosial atau polarisasi yang pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Jelang pemilu 2024 tentu saja Pers memiliki andil untuk meredam atau mengurangi potensi perpecahan antar masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pilihan politis. Dalam kesempatan seminar yang digelar oleh Dewan Pers. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum…

Gerakan Separatis Papua Sulit Diwujudkan Oleh : Rebecca Marian Secara de facto dan de jure, Papua merupakan salah satu wilayah yang tergabung dalam Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia berhak melarang siapapun atau kelompok manapun yang berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi jika hal tersebut dilakukan dengan aksi terror dan separatis di kalangan masyarakat. Hingga saat ini, di Papua masih sering terjadi konflik terkait persoalan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang kompleks. Gerakan separatis bukan hal yang baru di Papua, pendahulu dari OPM dan KKB bahkan sudah eksis sejak tahun 1940-an. Pada masa pendudukan Jepang, di Papua (1942 –…

Perppu Cipta Kerja Mempercepat Proses Sertifikasi Halal Oleh : Shenna Aprilya Zahra Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2022 baru saja ditandatangani oleh Presiden Jokowi akhir tahun 2022 lalu. Perppu ini sangat penting bagi pengusaha bidang makanan dan kosmetik karena mempercepat proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal sangat penting bagi pengusaha kuliner dan kosmetik, karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim. Mereka tentu ingin makan, minum, dan memakai kosmetik yang halal, serta tidak mengandung babi dan turunannya. Misalnya gelatin babi. Atau makan snack tapi ternyata pada proses pembuatannya dioles dengan kuas tertentu. Jika sudah punya sertifikat, maka menjadi…

Tokoh Masyarakat Wajib Berperan Aktif Meredam KST Oleh : Saby Kosay Kelompok Separatis (KST) makin meresahkan masyarakat karena berkali-kali membuat kerusuhan di Papua. Oleh karena itu, tokoh masyarakat berperan aktif dalam menghalau KST dan mencegah agar mereka tidak menyakiti masyarakat di Papua. Sudah puluhan tahun KST, sebagai anak buah OPM, bercokol di Bumi Cendrawasih dan mereka selalu memiliki alasan yang sama: ingin merdeka dari Indonesia dan mendambakan keadilan. Untuk mencapai tujuannya maka KST melakukan berbagai cara, mulai dari penyebaran hoaks di media sosial sampai penyerangan secara terang-terangan di pemukiman warga. Masyarakat perlu mewaspadai serangan KST agar tidak ada lagi yang…

Perppu Cipta Kerja Sangat Dibutuhkan Indonesia Oleh : Lukman Keenan Adar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 atau Perppu Cipta Kerja baru saja ditandatangani oleh Presiden Jokowi akhir tahun 2022. Perppu ini sangat dibutuhkan Indonesia karena berkat kehadirannya, stabilitas ekonomi akan membaik khususnya pasca terdampak Covid-19. Pandemi membuat semua hal berubah dan sayangnya ada sedikit kegoncangan di sektor ekonomi, serta ancaman resesi. Terlebih kondisi ini juga terjadi secara global. Namun pemerintah tidak menyerah begitu saja karena harus tetap kerja keras dalam mengatasinya, agar tidak terperosok dalam inflasi parah atau krisis moneter jilid dua. Salah satu jurus pemerintah…

Bekerja Sama Wujudkan Kedamaian Pemilu 2024 Oleh : Ananda Prameswari Kurang dari 2 tahun lagi, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum secara serentak, yakni pemilihan anggota legislatif DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Beragam upaya harus dilakukan demi terwujudnya pemilu yang aman dan damai. Seluruh elemen masyarakat diminta untuk turut serta mengawal pesta demokrasi tersebut. Apalagi ajang pemilu memang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Di sisi lain, tokoh masyarakat hingga pemuka agama juga bisa mengambil peran agar tidak ada residu pemilu yang menimbulkan kebencian sehingga menjadi kerugian besar bagi bangsa. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan seluruh pihak…

Maraknya isu penculikan anak selama beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah, membuat orang tua dan guru was-was dan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekolah. Tokoh muda millenial di Kabupaten Bogor Nydia Hary Mulyanti mengatakan, bahwa saat ini yang dapat dilakukan dalam pencegahan aksi teror penculikan anak yaitu koordinasi antara wali murid dan guru di Sekolah. “Wali murid dan guru di Sekolah harus saling memberikan informasi yang benar perihal kegiatan siswa siswi di Sekolah, misalkan aktif di group- group wa dll,” jelas Nydia ketika ditemui di Ciseeng Kabupaten Bogor, Jumat (3/2/2023). Selain memberikan pengawasan, Nydia mengatakan orangtua juga perlu mengajarkan anak mengenai…

Tindak Tegas Oknum Penyuplai Senjata Untuk KST Papua Oleh : Moses Waker Kelompok Separatis Teroris (KST) telah menjadi pengganggu kedamaian khususnya di Tanah Papua. Kelompok tersebut kerap berulah brutal hingga memakan korban jiwa. Mereka juga tidak segan untuk merusak fasilitas umum yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Anggota Komisi I DPR RI Bidang Pertahanan, Yan P Mandenas meminta agar mata rantai penyuplai senjata api dan amunisi kepada KST harus diputus. Dirinya yakin bahwa teror KST akan menurun bila hal ini dapat diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa KST telah berani mencari suplai senjata api dan amunisi. Tentu saja kemampuan intelijen yang…

Mendukung Peran Aktif Civitas Kampus Melawan Radikalisme Oleh : Ashila Salsabila Radikalisme merupakan akar dari terorisme. Radikalisme (dalam KBBI) adalah (1) paham atau aliran dalam politik, (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, (3) sikap ekstrem dalam politik. Dalam perspektif ilmiah, kata radikal (radix) yang berarti ‘akar’ atau ‘mengakar’ sebenarnya bermakna positif, terutama berpikir secara radikal dan fundamental (out of the box) untuk mencari substansi masalah dalam konteks ilmu pengetahuan. Namun, jika kata radikal berkembang menjadi -isme atau paham (radikalisme), konotasinya menjadi negatif. Ini nantinya akan berpotensi berkembang menjadi terorisme,…

Komitmen Kebangsaan Cegah Politik Identitas Jelang Pemilu 2024 Oleh : Barra Dwi Rajendra Komitmen kebangsaan dan semangat moderasi beragama dari seluruh elemen masyarakat Indonesia memang merupakan hal yang sangat penting untuk terus dijaga. Hal tersebut juga akan mampu melawan adanya praktik politik identitas yang sangat merusak pesta demokrasi pada gelaran Pemilu 2024 mendatang. Politik identitas merupakan sebuah hal terkait dengan politik yang dasar utamanya dilakukan untuk bisa merangkul kesamaan atas dasar persamaan-persamaan tertentu yang melekat pada seseorang atau kelompok tertentu seperti pada adanya kesamaan etnis, agama hingga jenis kelamin. Tentunya dalam proses merangkul adanya kesamaan tersebut bukan begitu saja dilakukan,…

Perppu Cipta Kerja Untuk Kepentingan Ekonomi Jangka Panjang Oleh : Tyas Permata Wiyana Melihat kondisi perekonomian Indonesia dalam waktu dekat mungkin bisa dibilang Indonesia adalah negara yang aman dari perlambatan ekonomi dunia. Namun dalam jangka panjang tentunya diperlukan mitigasi agar perekonomian Indonesia bisa tetap stabil, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Ekonom dari LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengatakan, keberadaan Perppu Cipta Kerja dibutuhkan saat untuk kondisi makro ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang. Isu ketenagakerjaan misalnya, relatif tidak kompetitif baik dari skill lalu tingkat upah serta birokrasinya. Sehingga Perppu Cipta Kerja diterbitkan karena…