Author: Kata Indonesia

Cegah Politik Identitas Digunakan untuk Kepentingan Politis Oleh : Fabian Aditya Pratama Pencegahan akan adanya praktik politik identitas di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk terus diperjuangkan. Hal tersebut lantaran seringnya aktivitas itu digunakan hanya untuk mencapai sebuah tujuan akan kepentingan yang menguntungkan kelompok atau pribadi tertentu saja dan bermuatan sangat politis. Justru hal yang paling ideal adalah memilih sosok pemimpin yang mampu menjunjung kepentingan masyarakat dan bangsa ini di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Istilah politik identitas memang sudah sejak lama dikonstruksi sebagai suatu narasi politik oleh kelompok elit politik tertentu di Indonesia sebagai sebuah wacana instrumen…

KUHP Nasional Produk Hukum Demokratis Oleh : Deka Prawira Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dinilai merupakan sebuah produk hukum yang sangat demokratis oleh sejumlah akademisi. Hal tersebut dikarenakan KUHP buatan anak bangs aini, telah menampung seluruh aspirasi publik bahkan hingga masyarakat adat dalam segala proses pembuatan dan penyusunannya, Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional asli milik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah RI telah menetapkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sebuah wujud penyesuaian terhadap banyak hal. Beberapa…

Kenalkan KUHP Baru, Pemerintah Terus Lakukan Sosialisasi di Sejumlah Wilayah di Indonesia Oleh: Dewi Nur Fitriana Setelah 77 tahun merdeka, Indonesia akhirnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional buatan anak bangsa yang terdiri dari 37 Bab, 624 Pasal, dan 345 Halaman yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian Pasal dan Penjelas. Pasca disahkannya pada 6 Desember 2022 lalu, KUHP akan mulai berlaku efektif tiga tahun terhitung sejak diundangkan atau pada tahun 2026. Meski sudah disahkan oleh DPR RI dan telah diundangkan pada 2 Januari 2023 sebagai Undang-Undang (UU) No. 1/2023, pemerintah tetap terus melakukan sosialisasi KUHP di sejumlah wilayah…

Mahupiki Jelaskan Keunggulan KUHP Baru di Semarang Oleh : Agus Syarifudin )* Sosialisasi KUHP Nasional terus dilakukan dengan mengedepankan literasi bahwa sistem hukum tersebut mengakomodir dan menghormati nilai-nilai budaya khas bangsa Indonesia. KUHP Nasional juga mampu melindungi adanya ruang privat yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di Tanah Air dengan keberlakuan Pasal Kohabitasi yang berjenis delik aduan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU) KUHP pada tanggal 6 Desember 2022 lalu. Rencananya, keberadaan UU KUHP ini akan mampu menggantikan keberlakuan KUHP lama peninggalan jaman kolonial Belanda yang bahkan…

KUHP Baru Jamin Keadilan Hukum Bagi Semua Pihak Oleh: Reenee Winda (Senior Journalist/Kontributor Senior) Presiden RI, Joko Widodo telah menandatangani Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP usai rancangannya disahkan oleh DPR RI pada 6 Desember 2022 lalu. KUHP baru diharapkan dapat menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. KUHP baru merupakan produk hukum buatan para profesor Indonesia, dan menggantikan posisi KUHP lama yang merupakan produk hukum buatan Belanda di era kolonial. Dengan KUHP baru maka diharap hukum pidana di Indonesia menjadi lebih baik, karena tiap pasalnya mengatur kehidupan masyarakat dengan lebih detail. KUHP terbaru itu terdiri dari…

Pembangunan IKN Nusantara Dilengkapi Sensor Cuaca Canggih Oleh : Bagas Adrian Nathaniel Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dilakukan oleh pemerintah telah dilengkapi dengan sensor cuaca yang sangat canggih dan bahkan mampu untuk mendeteksi banyak hal lainnya. Terbukti bahwa pembangunan ibu kota baru Indonesia itu bukanlah hal yang main-main dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Berbagai macam upaya untuk semakin mendukung suksesi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, khususnya pada tahun 2023 ini terus digencarkan oleh pemerintah. Terkait aspek keamanannya, pihak Polers Penajam Paser Utara (PPU) juga memiliki komitmen tinggi serta upayanya untuk terus mengamamankan berlangsungnya pembangunan tersebut. Tentunya,…

Tokoh Adat Papua Imbau KST Hentikan Aksi Teror Oleh :Alfred Jigibalom Para tokoh adat dan juga tokoh masyarakat di Bumi Cenderawasih mengimbau kepada KST Papua agar segera menghentikan seluruh aksi teror yang telah mereka lakukan. Bahkan para tokoh adat ini menolak tegas keberadaan KST dan OPM yang sangat mengancam kesatuan dan persatuan NKRI. Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua diduga telah melakukan aksi penembakan terhadap Sahar, seorang warga sipil yang berprofesi sebagai seorang pekerja bengkel di kawasan Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah pada Senin tanggal 30 Januari 2023 kemarin. Terkait hal tersebut, Kepala Satgas Damai Cartenz,…

Perppu Cipta Kerja Jamin Kesejahteraan Buruh dan Perkuat Daya Saing Industri Oleh : Naufal Putra Bratajaya Adanya Perppu Cipta Kerja mampu semakin menjamin tingkat kesejahteraan dari para buruh di Indonesia, termasuk juga mampu semakin memperkuat daya saing mereka dalam industri di jaman sekarang ini yang menjadi semakin ketat akibat adanya globalisasi. Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) pada Jumat tanggal 30 Desember 2022 lalu. Menurutnya, keadaan di dunia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Bukan hanya karena situasi dan keadaan yang terjadi…

Bumikan KUHP Nasional di Semarang, Mahupiki: Produk Hukum Demokratis Para akademisi menilai bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan sebuah produk hukum yang sangat demokratis lantaran juga turut mengakomodasi dan menghormati keberadaan masyarakat adat serta hukum adat (living law). Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Prof. Indriyanto Seno Adji menilai bahwa tindak pidana secara umum bersifat sangat dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika global, regional, hingga nasional. Oleh karenanya perlunya pembaruan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia melalui KUHP nasional ini. Pihaknya pun menyayangkan pemahaman dari beberapa orang terhadap KUHP nasional yang tidak secara mendalam, utuh dan rinci. “Pemahaman yang…

Sosialisasikan KUHP Nasional di Semarang, Akademisi: Bentuk Reformasi Hukum Pidana Indonesia Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Semarang pada (1/2/2023). Adapun narasumber dalam sosialisasi tersebut diataranya, sejumlah Guru Besar Bidang Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI), yaitu Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Fakultas Hukum UI, Prof Dr. Topo Santoso, dan Guru Besar Universitas Krisnadwipayana Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji. Dalam paparannya, Prof. Topo, menyampaikan salah satu perbedaan antara KUHP baru atau nasional dengan KUHP yang lama atau Wetboek van Strafrecht (WvS) adalah sudah munculnya pembahasan…

Akademisi menyatakan bahwa Pasal Kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan bentuk penghormatan dari nilai-nilai keindonesiaan sekaligus melindungi ruang privat masyarakat, serta sama sekali tidak berpengaruh pada kedatangan turis asing dan investasi di Indonesia. Dalam acara sosialisasi KUHP Nasional yang digelar Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) di Hotel Patra Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (1/2/2023), Sekjen Mahupiki, Dr. Ahmad Sofyan, berharap agar seluruh lapisan masyarakat memahami secara utuh substansi KUHP baru. Senada, Wakil Rektor Bidang Akademik Unnes Semarang, Prof. Dr. Zaenuri Mastur dalam sambutannya juga menyatakan kebahagiaannya, mengingat Semarang menjadi salah satu wilayah terselenggaranya sosialisasi KUHP.…

Pakar Hukum Pidana Gencar Sosialisasi KUHP Baru, Kini Giliran di Kota Semarang Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) gencar melakukan sosialisasi KUHP baru. Kali ini, Mahupiki menyelenggarakan sosialisasi KUHP baru di Kota Semarang, Rabu (1/2/2023). Sosialisasi KUHP tersebut juga dihadiri oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo dan Guru Besar Universitas Krisnadipayana, Prof. Indriyanto Seno Aji. Pakar hukum yang juga sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Topo Santoso menjelaskan keunggulan utama dari KUHP baru yaitu menggunakan Bahasa Indonesia. ” KUHP nasional ini bedanya bahasa Indonesia.…