Author: Kata Indonesia

Gelar Diskusi Perppu Cipta Kerja, Pengamat: Kebijakan yang Sangat Penting bagi Indonesia Moya Institute menggelar sebuah acara diskusi yang membahas mengenai Perppu Cipta Kerja dengan mendatangkan sejumlah pengamat dan membahas bagaimana pentingnya kebijakan tersebut bagi bangsa Indonesia. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyatakan bahwa keberadaan Perppu Cipta Kerja sangat dibutuhkan bagi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya Perppu Cipta Kerja mampu membuat bangsa ini lebih siap menghadapi resesi ekonomi global, mengisi kekosongan hukum sehingga membuat para investor menanamkan modalnya. “Indonesia membutuhkan investasi besar untuk membangun berbagai kebutuhan sesuai yang ditetapkan APBN. Keberadaan Perppu Ciptaker strategis untuk menghadapi tantangan…

Asas Keseimbangan Menjadi Keunggulan Dari KUHP Baru Oleh: Rizal Arifin Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan DPR bersama Pemerintah mempunyai keunggulan dari KUHP sebelumnya. Keunggulan tersebut salah satunya tentang muatan keseimbangan. Materi hukum pidana nasional mengatur keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, atau yang disebut dengan keseimbangan monodualistik. Artinya, selain memerhatikan segi objektif dari perbuatan, hukum pidana juga memerhatikan segi subjektif dari pelaku. Hal tersebut disebutkan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada (UGM), Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto dalam sosialisasi KUHP baru yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) di Ternate, Maluku…

Mengapresiasi KUHP Baru Berlandaskan Pancasila Oleh: Giana Andriani Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tengah disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan penegak hukum. Sosialisasi mengenai KUHP baru akan terus dilakukan selama tiga tahun ke depan. Sosialisasi KUHP baru ke para penegak hukum serta pengadilan dilakukan karena berkaitan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan, khususnya terkait penetapan putusan. KUHP baru diperlukan sebagai pedoman untuk menjaga kehormatan pengadilan. Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo telah resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menjadi sebuah Undang-Undang (UU) pada 2 Januari 2023. KUHP baru tersebut terdiri dari 37 bab, 624 Pasal dan 345…

Mengapresiasi Sosialisasi KUHP Baru di Ternate Oleh: Hidayat Z. (Kontributor Senior Lembaga Media Saptalika) Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) usai rancangannya disahkan oleh DPR RI pada 6 Desember 2022. Berdasarkan salinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Presiden Jokowi menandatangani beleid ini pada 2 Januari 2023. KUHP terbaru itu terdiri dari 37 bab, 624 pasal, dan 345 halaman. Kemudian, KUHP juga terbagi dalam dua bagian yaitu bagian pasal dan penjelasan. Sedangkan sosialisasi KUHP baru bertujuan untuk pengetahuan peserta akan ditransformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat mendapat pengetahuan yang baik. Hal tersebut tentu saja patut…

Hindari Kesalahan Tafsir, Pemerintah Masifkan Sosialisasi KUHP Baru Oleh : Rani Ananda Julia Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan perwujudan dari reformasi sistem Hukum Pidana Nasional secara menyeluruh. Hal ini merupakan kesempatan untuk melahirkan sistem Hukum Pidana Nasional yang komprehensif berdasarkan nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa, serta Hak Asasi Manusia yang sifatnya universal. Selain itu KUHP baru ini adalah sebuah mahakarya dalam hukum pidana yang seluruh norma hukumnya bersumber dari Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup berbangsa Indonesia. KUHP baru ini sendiri mulai berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya. Selama tiga tahun tersebut harus dilakukan sosialisasi kepada…

Mengapresiasi Selesainya Pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sulawesi Oleh : Alif Fikri Seluruh masyarakat patut mengapresiasi terkait dengan rampungnya pembangunan jalur kereta api trans Sulawesi, yang merupakan sebuah bukti nyata dari komitmen kuat yang dimiliki oleh Presiden Jokowi dalam menciptakan pemerataan pembangunan di semua wilayah di Indonesia sehingga tidak hanya jawasentris saja. Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah selesai merampungkan seluruh pembangunan proyek transportasi kereta api di Sulawesi. Kereta baru karya bangsa melaju pertama kali di wilayah tersebut. Sulawesi yang selama ini belum pernah memiliki transportasi berupa kereta api, namun di era kepemimpinan Jokowi kini dapat merasakan memiliki sarana…

Perppu Cipta Kerja Perkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia Oleh : Bagas Adrian Nathaniel Hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam rangka terus memperkuat daya saing perekonomian di Indonesia dalam menghadapi segala tantangan perekonomian global di tahun 2023 ini yang penuh akan ketidakpastian. Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah secara resmi menetapkan Perppu tentang Cipta Kerja (Ciptaker) pada tanggal 30 Desember 2022 lalu. Perppu tersebut merupakan upaya untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan bahwa Undang-Undang (UU) Ciptaker sebelumnya…

Tumpas KST Demi Kamtibmas Papua Oleh : Timotius Gobay Para aparat keamanan yang terdiri dari personel gabungan, baik dari pihak TNI maupun Polri memiliki komitmen yang sangat kuat untuk bisa menumpas kelompok separatis dan teroris (KST) di Papua demi terus menjamin adanya keamanan dan ketertiban serta situasi yang kondusif di Bumi Cenderawasih. Aksi teror bersenjata yang masih saja dan terus dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau juga disebut kelompok sipil bersenjata (KSB) dan disebut juga dengan kelompok separatis dan teroris (KST) di Papua hingga kini masih terjadi sehingga memang menjadi perhatian bagi semua pihak, khususnya para aparat keamanan Tentara…

Hadirkan Berbagai Pakar Hukum, Mahupiki Gelar Sosialisasi KUHP Nasional di Ternate Menghadirkan berbagai pakar hukum dan para guru besar, Mahupiki menggelar kegiatan sosialisasi terkait KUHP Nasional di Ternate, Maluku Utara, Senin (30/1/2023). Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) terus menggelar rangkaian kegiatan sosialisasi mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional di beberapa daerah di Indonesia. Terbaru, mereka melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut di Ternate, Maluku Utara, pada Senin (30/1). Dalam acara tersebut, turut hadir pula Plt Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Dr. Dhahana Putra, Bc.IP, Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Dr. Surastini Fitriasih, S.H,. M.H. dan Guru Besar…

Hadirkan Akademisi, MAHUPIKI Gelar Sosialisasi KUHP Baru di Ternate Ternate-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan efektif berlaku pada 2025 atau tiga tahun setelah disahkan. Komitmen Pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai KUHP terus digencarkan. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menggelar sosialisasi KUHP baru di Ternate, Maluku Utara, pada Senin (30/1/2023). Hadir sebagai narasumber Pakar Hukum Pidana Universtas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, Plt Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si., dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Dr. Surastini Fitriasih, S.H,. M.H. Prof. Dr. Marcus…

Hindari Kesalahpahaman Masyarakat, Mahupiki Gelar Sosialisasi KUHP Nasional di Ternate Untuk menghindari adanya kesalahpahaman yang mungkin terjadi pada masyarakat, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menggelar Sosialisasi KUHP Nasional di Ternate, Maluku Utara, pada Senin (30/1). Narasumber kegiatan adalah Plt Dirjen Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham Dr. Dhahana Putra., Bc.IP., S.H., M.Si., Guru Besar Hukum Pidana UGM, Prof Marcus Priyo Gunarto., S.H., M.Hum., Rektor Universitas Khairun, Dr. M Ridha Ajam., M.Hum., Ketua Senat Akademik FH UI, Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.. Dalam sosialisasi yang diinisiasi oleh Mahupiki, Plt Dirjen Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham Dr. Dhahana Putra., Bc.IP., S.H., M.Si., menerangkan…

Tingkatkan Pemahaman Masyarakat, Mahupiki Lanjutkan Sosialisasi KUHP Nasional di Ternate Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia atau Mahupiki berkomitmen untuk terus mengoptimalkan sosialisasi KUHP Nasional. Terbaru, acara sosialisasi tersebut diselenggarakan di Ternate, Maluku Utara dengan menghadirkan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto dan Plt. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si. Dalam kegiatan tersebut, Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H menyatakan bahwa keunggulan KUHP baru sebagai hukum pidana…