Author: Kata Indonesia

Mahupiki dan Para Guru Besar Hukum Pidana Gelar Sosialisasi KUHP Baru di Kota Ternate DPR RI telah resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sebuah Undang-Undang (UU). KUHP baru tersebut terdiri dari 37 bab, 624 Pasal dan 345 halaman yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian pasal dan penjelas. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerjasama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Khairun Ternate menggelar acara sosialisasi KUHP baru di Hotel Sahid Bela Ternate, Maluku Utara, Senin (30/1). Narasumber acara sosialisasi ini adalah Plt. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Dr. Dhahana Putra SH, M.Si, Guru Besar Hukum Pidana…

Mahupiki Selenggarakan Sosialisasi KUHP di Ternate Sosialisasi KUHP yang diselenggarakan Mahukupi bekerjasama dengan civitas akademika hadir di Hotel Sahid Bela, Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin (30/1/2023). Kegiatan ini merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan setelah Medan, Padang, dan Pontianak. Dalam sambutannya, Sekjen Mahupiki, Ahmad Sofyan mengatakan Mahupiki dengan FH Universitas Khairun menyelenggarakan sosialisasi yang bertujuan tidak hanya menginformasikan bahwa kita punya KUHP baru, tetapi juga mendialogkan KUHP agar publik secara sederhana memahaminya. “Banyak aspek yang nanti akan dibahas di acara ini, sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan bagi stakeholder. Stakeholder dapat bertanya langsung pada narasumber dibandingkan bertanya lewat media massa atau…

Mahupiki Gencarkan Sosialisasi KUHP Nasional di Ternate, Maluku Utara Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) dan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate mengadakan kegiatan sosialisasi KUHP Nasional terbaru. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Hotel Sahid Bela Ternate, Maluku Utara, Senin (30/1). Narasumber yang hadir antara lain Plt. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Dr. Dhahana Putra SH, M.Si, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, dan Ketua Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Dr. Surastini Fitriasih SH, MH. Sekjen Mahupiki, Ahmad Sofian mengatakan, penyelenggaraan sosialisasi ini bertujuan tidak hanya menginformasikan bahwa kita punya KUHP…

MAHUPIKI dan Guru Besar UGM Paparkan Keunggulan KUHP Baru di Ternate Dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh MAHUPIKI, Akademisi menegaskan bahwa KUHP baru merupakan upaya untuk melakukan pembaruan sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Pancalisa. Adapun narasumber yang hadir dalam acara sosialisasi yang berlokasi di Ternate, Maluku Utara, pada Senin (30/1/2023) adalah Pakar Hukum Pidana Universtas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, Ketua Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Surastini Fitriasih, serta Plt Dirjen Peraturan Perundang – Undangan Kemenkumham Dr. Dhahana Putra. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada (UGM), Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto dalam sosialisasinya mengatakan…

Gandeng Guru Besar, Sosialisasi MAHUPIKI di Ternate: Wujudkan KUHP Nasional Berdasarkan Pancasila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini masih berlaku di Indonesia merupakan KUHP lama atau WvS dari Belanda, yang sejatinya mengadopsi KUHP dari Perancis, karena Belanda pernah dijajah oleh Perancis pada 1806. Kemudian diadopsi oleh Belanda dan disebarkan di berbagai negara jajahan. Keinginan untuk merubah KUHP sudah dilakukan sejak 1958 sejak adanya LPHN. Selama 7 Presiden dan 7 Pemerintahan adalah masa perjuangan untuk membuat KUHP nasional milik bangsa Indonesia sendiri. Hal tersebut dijelaskannya Plt Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Dhahana Putra, Bc. IP, dalam sebuah acara sosialisasi KUHP baru…

Perppu Ciptaker Jadi Solusi Agar tidak ada Penyalahgunaan Kekuasaan Polemik terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencuat akhir-akhir ini. Pakar hukum tata negara di UNS Agus Riewanto menyatakan, putusan MK hanya menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat yang berarti sebatas hanya cara pembuatannya saja perlu diperbaiki namun isi (materiilnya) dianggap perlu oleh negara. Riewanto menjelaskan, jika saja Perppu Ciptaker yang sama seperti omnibus law tidak ada saat ini maka kinerja Presiden dapat dianggap penyalagunaan kekuasaan (abuse of power). “Perppu itu untuk memberikan kepastian pemerintah bisa bekerja berdasarkan hukum. Kalau tidak ada maka abuse…

Survei SMRC: Masyarakat Menaruh Harapan pada Perppu Ciptaker Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menuturkan, berdasarkan hasil survei ada tren persepsi publik positif terhadap kondisi pemenuhan rumah tangga, ekonomi ke depan, keadaan politik nasional, maupun keamanan, bahkan hampir sama seperti sebelum krisis. “Untuk saat ini Indonesia sedang dianggap berada dalam keadaan baik-baik saja oleh publik, tidak mengkhawatirkan,” ujar Sirojudin dalam seri webinar nasional Moya Institute bersama Narada Center dan ITB-Ahmad Dahlan bertema Perppu Cipta Kerja dan Antisipasi Resesi Global, Jumat (27/1/2023). Mengejutkannya, lanjut Sirojudin, meski kesan opininya keputusan Jokowi menuai polemik tetapi justru berbanding terbalik dari…

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa ekonomi dunia saat ini memang masih dalam upaya pemulihan. Namun harus tetap diwaspadai dengan adanya ketidakpastian dari berbagai negara. “Global masih belum bersahabat dan bergejolak, tapi dengan keyakinan mari kita optimis,” kata dia dalam acara Laporan transparansi dan Akuntabilitas BI, Senin (30/1/2023). Perry mengatakan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi RI diyakini bisa menyentuh kisaran 4,5% – 5,3%. Apalagi dengan didorong konsumsi, maka ekonomi bisa semakin kuat. Sedangkan dari sisi inflasi diharapkan bisa mengarah ke 5%. Lalu inflasi inti pada semester I berada di bawah 4%. “Indeks harga konsumen (IHK) setelah adanya based effect…

Dukung Tindakan Tegas Terhadap KST Papua Oleh : Rebecca Marian Seluruh elemen masyarakat harus turut serta mendukung semua tindakan tegas yang dilakukan oleh para aparat keamanan dan terdiri dari personel gabungan TNI dan Polri untuk menindak apapun kejahatan dan kriminalitas yang dilakukan oleh KST Papua karena sangat menggangu situasi dan kondusifitas masyarakat setempat. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau juga yang disebut sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua seolah memang tidak akan ada habisnya untuk terus melakukan penebaran aksi teror kepada masyarakat. Belum lama ini, simpatisan KST Papua telah tertangkap saat hendak melakukan penyelundupan senjata api ke Organisasi Papua…

Infrastruktur Pendukung IKN Hampir Selesai Oleh : David Kiva Prambudi Ibu kota negara (IKN) akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Selatan. Pemindahan ini tentu dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur, sehingga nanti pusat pemerintahan akan berjalan dengan lancar. Hal tersebut dapat tercapai karena didukung oleh jalan raya dan infrastruktur lain yang memadai. Pemindahan ibu kota berjalan makin serius, dimana sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh Presiden Jokowi. Proses pemindahannya tentu tidak bisa hanya dalam seminggu. Saat ini masih dalam proses persiapan, terutama untuk Penajam Paser Utara yang terus dibangun sehingga akan menjadi ibu kota yang apik dan…

Perppu Cipta Kerja Sudah Sesuai Prosedur Oleh : Bimo Ariyan Beeran Penerbitan Perppu Cipta Kerja sejatinya sudah sangat sesuai dengan prosedur dan sama sekali tidak menyalahi aturan secara formil, lantaran justru hal tersebut merupakan jawaban atas putusan MK yang menyatakan bahwa UU Ciptaker sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Belum lagi adanya urgensitas untuk segera mengantisipasi banyaknya risiko ancaman akan ketidakpastian global yang tengah terjadi. Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) untuk menggantikan dan mengisi adanya kekosongan hukum, sebab UU Cipta Kerja sebelumnya telah dinyatakan…

Menolak Politisasi Tempat Ibadah Jelang Pemilu 2024 Oleh : David Falih Hansa Pemilu tahun 2024 sudah di depan mata dan masa kampanye sebentar lagi akan dimulai. Masyarakat tengah bersiap menyambut pesta demokrasi tersebut, namun mereka menolak keras kampanye yang diselenggarakan di tempat ibadah karena tidak etis dan melanggar peraturan. Pemilu 2024 diprediksi berlangsung dengan seru karena calon-calon presidennya baru dan diharap membawa banyak perubahan positif di Indonesia. Sebelum pemilu tentu ada masa kampanye untuk memperkenalkan dan mempromosikan calon presiden dan calon legislatif. Masyarakat berharap kampanye berjalan secara tertib dan damai tanpa ada potensi kerusuhan antar pendukung. Namun tetap saja ada…