Author: Kata Indonesia

Pengamat Optimis Perppu Ciptaker Diperlukan Untuk Jaga Investasi Hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diyakini sudah sangat tepat. Sebab, aturan tersebut menjadi salah satu cara Indonesia menghadapi resesi ekonomi tahun 2023. Terkait hal tersebut, Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyatakan Perppu Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum. Menurutnya, Perppu dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi situasi ekonomi global. “Indonesia membutuhkan investasi besar untuk membangun berbagai kebutuhan sesuai yang ditetapkan APBN. Keberadaan Perppu Ciptaker strategis untuk menghadapi tantangan global dan resesi ekonomi” kata Trubus Selain…

Menghadapi tantangan Global, Pengamat : Perpu Ciptakerja Sangat Diperlukan Bagi Indonesia Hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diyakini sudah sangat tepat. Sebab, aturan tersebut menjadi salah satu cara Indonesia menghadapi resesi ekonomi tahun 2023. Terkait hal tersebut, Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyatakan Perppu Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum. Menurutnya, Perppu dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi situasi ekonomi global. “Indonesia membutuhkan investasi besar untuk membangun berbagai kebutuhan sesuai yang ditetapkan APBN. Keberadaan Perppu Ciptaker strategis untuk menghadapi tantangan global dan resesi ekonomi”…

Perppu Cipta Kerja Penting bagi Indonesia, Pengamat: Kebijakan Strategis Hadapi Resesi Ekonomi Global Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Bukan tanpa alasan, menurutnya Perppu Cipta Kerja mampu menjadi solusi atas resesi ekonomi dan tantangan global yang saat ini terjadi. Serta sangat mampu mengisi kekosongan hukum yang dibutuhkan oleh para investor. “Indonesia membutuhkan investasi besar untuk membangun berbagai kebutuhan sesuai yang ditetapkan APBN. Keberadaan Perppu Ciptaker strategis untuk menghadapi tantangan global dan resesi ekonomi. Aturan ini sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum,…

Trubus Rahadiansyah: Perppu Ciptaker Sangat Diperlukan Untuk Bawa Indonesia Siap Hadapi Tantangan Global Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum. Menurut Tubus keberadan Perppu dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi situsi global. “Indonesia membutuhkan investasi besar untuk membangun berbagai kebutuhan sesuai yang ditetapkan APBN. Keberadaan Perppu Ciptaker strategis untuk menghadapi tantangan global dan resesi ekonomi. Aturan ini sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum, karena investor sangat membutuhkan kepastian hukum,’’ kata Trubus dalam keterangannya, hari ini. Selain ancaman…

Sebanyak 12.951 pelanggan sektor pertanian, peternakan dan perikanan di Jawa Barat telah merasakan manfaat listrik PLN untuk usaha mereka melalui Program _Electrifying Agriculture_ (EA). Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 3.444 pelanggan atau 36,23 persen dibandingkan tahun 2021 dimana jumlahnya baru 9.163 pelanggan. Program EA merupakan salah satu inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya operasional usaha melalui pemanfaatan listrik dan teknologi modern di sektor pertanian, peternakan dan perikanan. “Dengan bergabung dalam EA, pelanggan dapat memanfaatkan teknologi modern berbasis energi listrik untuk mendongkrak produktivitas dan menekan biaya operasional mereka, sehingga kesejahteraannya pun meningkat,” ujar General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa…

Perppu Cipta Kerja Kebijakan Strategis Selamatkan Rakyat Oleh : Lukman Keenan Adar Penerbitan Perppu Cipta Kerja yang dilakukan oleh Pemerintah menjadi sebuah kebijakan yang sangat strategis untuk bisa menyelamatkan rakyat dan juga perekonomian nasional dari banyaknya ancaman akan ketidakpastian global yang saat ini sedang terjadi. Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo tepat pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2022 lalu telah secara resmi melakukan penerbitan akan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Dengan adanya penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut, maka secara otomatis juga merupakan pengganti akan keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020…

Kerukunan Umat Beragama Mampu Halau Politik Identitas Oleh : David Kiva Prambudi Kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama harus terus dijaga oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Hal tersebut sangat mampu untuk menghalau terjadinya potensi praktik politik identitas yang sangat mengancam dan memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa ini. Terlebih, sejatinya kemajemukan yang dimiliki oleh Tanah Air merupakan sebuah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga jangan sampai mudah diadu domba oleh segelintir kelompok hanya demi meraih kepentingan politik mereka semata. Politik identitas merupakan sebuah cara berpolitik yang didasarkan atas adanya kesamaan identitas yang terjalin antara seorang individu ataupun suatu kelompok…

KUHP Nasional Kuatkan Eksistensi Hukum Indonesia Oleh : Ridwan Putra Khalan Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa ini lantaran mampu untuk menguatkan adanya eksistensi hukum yang berada di Tanah Air karena notabene negara ini merupakan sebuah negara hukum. Dalam rangka mewujudkan adanya hukum pidana nasional asli yang dimiliki oleh anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini dan berdasarkan dengan falsafah dasar negara Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah RI telah menetapkan pengesahan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum…

PMI Sukses Memberdayakan Pemuda Papua Giatkan Pertanian Oleh : Rebecca Marian Isu ketahanan pangan memang membutuhkan tindakan nyata, tak ingin diam melihat lahan kosong, anak muda yang tergabung dalam Papua Muda Inspiratif (PMI) melakukan penanaman jagung di lahan yang dulunya mati di lembah Kebar, Distrik Kebar Timur, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat. Penanaman jagung tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua, khususnya di Kebar, Papua Barat. Tercatat ada sekitar 200 hektar lahan kosong milik warga yang dipercayakan kepada PMI untuk dikelola dengan baik. PMI telah berhasil menggandeng investor untuk turut serta mendukung penanaman jagung di lahan tersebut. PMI sendiri…

Pengamat: Sangat Diperlukan, Perppu Ciptaker Bawa Indonesia Siap Hadapi Tantangan Global Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum. Keberadan Perppu, lanjut Trubus, dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi situsi global. “Indonesia membutuhkan investasi besar untuk membangun berbagai kebutuhan sesuai yang ditetapkan APBN. Keberadaan Perppu Ciptaker strategis untuk menghadapi tantangan global dan resesi ekonomi. Aturan ini sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum, karena investor sangat membutuhkan kepastian hukum,’’ kata Trubus dalam keterangannya, hari ini. Selain ancaman resesi global…

Perppu Cipta Kerja Mencegah Potensi Resesi Ekonomi Oleh : Eva Kalyna Audrey Adanya potensi ancaman resesi dunia yang juga akan berimbas pada masyarakat Indonesia ternyata mampu terselamatkan dan diantisipasi dengan sangat baik oleh Pemerintah dengan adanya penerbitan Perppu Cipta Kerja. Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penerbitan tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022 lalu. Bukan tanpa alasan mengapa Perppu Cipta kerja harus segera diterbitkan. Menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja itu dilakukan lantaran mempertimbangkan adanya kebutuhan yang mendesak dalam…

Pemilu Damai Cegah Perpecahan Oleh : Fabian Aditya Pratama Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sudah semestinya dijalankan secara damai tanpa gangguan serta terbebas dari sikap saling menjatuhkan. Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 tentu saja harus menjadi Pemilu yang damai demi mencegah adanya perpecahan yang terjadi di antara masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyerukan kepada segenap elemen masyarakat dan pemerintah yang nantinya terlibat dalam proses Pemilu 2024 untuk menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif. Proses dan tahapan demokrasi melalui Pemilu diharapkan tidak menggunakan cara yang tidak sehat sehingga merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua MUI…