Author: Kata Indonesia

Gelar Sosialisasi di Semarang, MAHUPIKI dan Pakar: KUHP Baru Upaya Demokratisasi Hukum Pidana Indonesia Sekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Dr. Ahmad Sofyan, mengatakan sosialisasi KUHP Baru ini merupakan suatu hal yang positif agar masyarakat dari segala lapisan dapat memahami isi dari KUHP Baru. Hal itu penting agar pemahaman masyarakat terhadap KUHP Baru tidak terpisah – pisah dan memahaminya secara utuh serta mendalam. “Selain itu, KUHP Baru ini bersifat demokratis karena telah mendapat masukan dari berbagai pihak termasuk dari pakar – pakar hukum Indonesia dan menjadi produk hukum anak bangsa yang telah menggantikan produk masa kolonial,” ujar Sekjen…

MAHUPIKI Sosialisasikan KUHP Nasional di Semarang Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, (1/2/2023). Acara yang diselenggarakan di Hotel Patra Semarang merupakan hasil kerjasama Mahupiki dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Negeri Semarang (Unnes). Sekjen Mahupiki, Dr. Ahmad Sofyan, mengatakan kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan sekaligus mendiskusikan atau mendialogkan KUHP baru agar seluruh lapisan masyarakat memahami secara utuh substansi KUHP baru Senada, Wakil Rektor Bidang Akademik Unnes Semarang, Prof. Dr. Zaenuri Mastur juga menyatakan acara sosialisasi KUHP merupakan sarana mendiseminasikan kepada publik agar memahami substansinya, kemudian dapat diimplementasikan.…

MAHUPIKI Gelar Sosialisasi KUHP Baru di Kota Semarang Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Hotel Patra Semarang, Rabu (1/2). Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat daerah setempat, pakar hukum, civitas akademika, serta elemen masyarakat lainnya. Hadir sebagai narasumber pada acara ini yaitu Guru Besar Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. dan Guru Besar Hukum Pidana UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo SH, MA, PhD. Sementara Guru Universitas Krisnadwipayana, Prof. Indriyanto Seno Adji hadir melalui daring. Sekjen Mahupiki, Dr. Ahmad Sofyan, mengatakan kegiatan…

Hindari Salah Persepsi, Mahupiki dan Pakar Sosialisasi KUHP Baru di Semarang Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah secara resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. KUHP Nasional yang baru ini memiliki masa transisi selama tiga tahun setelah diundangkan. Dalam masa transisi tersebut, pemerintah bersama Bersama pihak terkait akan melakukan sosiaslisasi KUHP kepada berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerjasama dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES), menyelenggarakan sosialisasi KUHP baru di di Hotel Patra Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (1/2/2023). Sekjen Mahupiki, Ahmad Sofian,…

Menggandeng Pakar, Mahupiki Sosialisasi KUHP Baru di Kota Semarang Semarang-Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (1/2). Salah satu narasumber, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Topo Santoso mengungkapkan beberapa perbedaan antara KUHP nasional dengan KUHP yang lama atau Wetboek van Strafrecht (WvS). Menurutnya perbedaan tersebut antara lain sudah munculnya pembahasan beserta naskah akademiknya dalam bab atau buku tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. “Dalam KUHP nasional sebagian mirip dengan KUHP lama, tetapi salah satu yang…

Penerbitan Perppu Cipta Kerja Untuk Mengantisipasi Gejolak Ekonomi Oleh : Alif Fikri Penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi gejolak ekonomi yang terjadi tahun 2023. Lahirnya peraturan tersebut pun telah memenuhi unsur kegentingan sesuai dengan aturan yang ada. Tidak bisa dipungkiri bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) merupakan sebuah hal yang sangat penting, lantaran adanya aturan tersebut mampu menjadi sebuah langkah strategis dalam upaya antisipasi akan berbagai situasi genting, khususnya mengenai perekonomian global yang turut berdampak pada Indonesia. Persoalan mengenai kegentingan yang kemudian mendorong Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan…

Akademisi UGM Sebut Perppu Cipta Kerja Bisa Selamatkan Indonesia dari Krisis Pakar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, Nindyo Pramono mengatakan jika presiden memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dengan alasan kegentingan. Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya dalam mencegah Indonesia agar tidak terjerumus ke jurang krisis berkepanjangan. “Tentang kegentingan memaksa tentu merupakan diskresi (kewenangan penuh) yang menjadi ruang lingkup kewenangan Presiden. Penetapan Perppu diputuskan Presiden, agar Indonesia tidak masuk ke dalam situasi krisis,” jelas Nindyo Nindyo menilai, hadirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sangat penting dan bermanfaat bagi kelangsungan kepentingan…

KUHP Baru Berikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Oleh : Samuel Christian Galal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Baru memberikan jaminan perlindungan kepada korban kekerasan. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 262 KUHP tentang Kekerasan terhadap orang atau Barang secara bersama-sama di muka umum. Dalam ayat (1) disebutkan, setiap orang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori (Rp 500.000.000). Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7…

Mencegah Berita Hoaks Jelang Pemilu 2024 Oleh : Samuel Christian Galal Menjelang Pemilu 2024 masyarakat perlu waspada akan kehadiran hoaks dan propaganda yang umumnya beredar di media sosial. Hoaks sangat berbahaya karena bisa menyesatkan pikiran masyarakat dan memicu kerusuhan. Oleh karena itu penyebaran hoaks harus dicegah agar Pemilu berlangsung dengan damai. Hoaks adalah ancaman di dunia maya, karena gara-gara berita/gambar palsu itu, banyak yang terpengaruh dan akhirnya tersulut emosi. Begitu juga dengan konten provokatif. Semua diproduksi oleh para oknum, dengan tujuan melawan program pemerintah. Maraknya hoaks dan konten provokatif wajib membuat kita makin waspada dalam menyaring berita di internet. Salah…

Perppu Cipta Kerja Lindungi Lapangan Kerja dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Oleh : Barra Dwi Rajendra menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mampu memberikan perlindungan bagi terjaminnya pemberian lapangan kerja yang sangat luas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu, namun juga mampu terus mendorongan adanya pertumbuhan ekonomi di Tanah Air khususnya dalam menghadapi kondisi pada tahun 2023 yang penuh akan tantangan ini. Dengan adanya penerbitan tersebut, maka dalam konteks ketenagakerjaan, Perppu itu sendiri merupakan sebuah bukti nyata dari bagaimana komitmen juat yang dimiliki oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dan juga jaminan…

Rakyat Papua Menolak Intimidasi KST Papua Oleh : Saby Kosay Seluruh rakyat Papua menolak intimidasi yang dilakukan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) karena kelompok separatis tersebut meneror dan menyakiti warga sipil. KST juga tidak mendapat simpati masyarakat karena mereka sering merusak fasilitas umum dan merugikan banyak orang. KST mencoreng nama Papua karena membuat image bahwa wilayah tersebut kurang aman. Hal ini bisa merugikan karena berpengaruh buruk pada sektor pariwisata. Selain itu, masyarakat sipil juga dirugikan karena ketika ada intimidasi KST, mereka tidak bebas beraktivitas di luar rumah. Banyak yang takut kena peluru nyasar dan jadi korban jiwa gara-gara kedatangan kelompok…

Pakar Hukum Bisnis UGM: Kegentingan Perppu Cipta Kerja Merupakan Diskresi Presiden Persoalan kegentingan memaksa pada UU Cipta Kerja jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 merupakan diskresi Presiden. Dalam hal ini merupakan upaya mencegah Indonesia agar tidak masuk ke dalam situasi stagflasi (krisis). Demikian ditegaskan pakar hukum bisnis Universitas Gadjah Mada, Profesor Nindyo Pramono kepada media hari ini. “Tentang kegentingan memaksa tentu merupakan diskresi yang menjadi ruang lingkup kewenangan Presiden. Penetapan Perppu diputuskan Presiden, agar Indonesia tidak masuk ke dalam situasi krisis,” jelas Nindyo. Untuk itulah, menurut Nindyo, tindakan antisipatif dengan Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tersebut merupakan tindakan…