Author: Kata Indonesia

Pemerintah Sudah Jawab Aspirasi Buruh, Aksi Demo 28 Agustus Tidak Relevan Oleh : Ilham Perdana Menjelang rencana aksi buruh pada 28 Agustus 2025, ruang publik kembali diwarnai perdebatan mengenai relevansi demonstrasi di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang telah menjawab aspirasi pekerja. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, namun kebebasan tersebut sepatutnya dijalankan dengan cara yang tertib, damai, dan rasional agar tidak menimbulkan kerugian bagi buruh maupun masyarakat luas. Dalam konteks ini, aksi unjuk rasa berpotensi kehilangan relevansinya ketika aspirasi yang disuarakan sesungguhnya telah direspons secara nyata melalui program-program pemerintah. Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menegaskan bahwa anggotanya tidak akan terlibat dalam…

Jakarta—Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor menyerukan kepada seluruh alumni, keluarga besar Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM), serta pramuka muslim di seluruh Indonesia untuk ikut serta meramaikan Jambore Pramuka Muslim Dunia (World Moslem Scout Jamboree/WMSJ) yang akan digelar pada 9–14 September 2025 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Ajakan tersebut disampaikan oleh KH. Hasan Abdullah Sahal, dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui akun Instagram @wmsjamboree2025 pada Selasa (26/8/2025). “Dalam rangka mengharumkan nama Islam dan Indonesia di mata dunia, serta membangun ukhuwah Islamiah, mari kita bersama-sama ikut meramaikan WMSJ,” tegas Kiai Hasan. Beliau menambahkan, tradisi kepanduan memiliki akar kuat dalam ajaran Islam…

Masyarakat Diminta Tetap Tenang, Jangan Terpengaruh Ajakan Aksi 28 Agustus Jakarta — Menjelang rencana aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025, aparat keamanan dan pemerintah meminta masyarakat tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh provokasi. Aparat memastikan pengamanan dilakukan secara humanis dan aspirasi masyarakat akan tetap difasilitasi melalui jalur yang sesuai dengan aturan. Aksi yang rencananya melibatkan ribuan buruh dari berbagai daerah ini diketahui akan memusatkan konsentrasi di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan, serta di sejumlah kota industri di 38 provinsi. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan sebanyak 1.250 personel gabungan telah disiapkan untuk…

Pemerintah Resmi Hapus Tantiem Komisaris untuk Perbaikan BUMN JAKARTA – Pemerintah resmi menghapus pemberian tantiem bagi dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai tahun buku 2025. Kebijakan ini disebut sebagai langkah pembenahan tata kelola perusahaan pelat merah sekaligus upaya penghematan anggaran negara hingga Rp8 triliun setiap tahun. Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa aturan tersebut sudah melalui kajian menyeluruh sebelum diumumkan. “Sebelum sidang paripurna tadi, saya dipanggil terlebih dahulu oleh Bapak Presiden. Kami sampaikan laporan secara lengkap mengenai kebijakan ini. Dari kajian konservatif, penghematannya sekitar Rp8 triliun per tahun,” ujar Rosan. Kebijakan reformasi remunerasi…

Pemerintah Perkuat Swasembada Pangan Lewat Anggaran Alsintan dan Subsidi Tepat Sasaran JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam RAPBN 2026, dialokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan anggaran tersebut mencakup dukungan dari sisi produksi, konsumsi, hingga distribusi pangan. “Tadi Presiden mendesak pentingnya ketersediaan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung petani, nelayan, dan seluruh rantai pasok pangan nasional,” ujarnya. Dari total anggaran itu, Rp114,1 triliun diarahkan untuk memperkuat produksi. Pemerintah menyalurkan…

Utamakan Persatuan, Tolak Provokasi Aksi 28 Agustus Oleh : Raditya Rahman Rencana aksi besar-besaran pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR dan Istana Negara semakin mendapat sorotan publik. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan turun ke jalan membawa aspirasi mereka. Namun, di tengah dinamika tersebut, penting bagi masyarakat untuk tetap mengedepankan kondusivitas serta tidak mudah terprovokasi narasi yang berpotensi memecah persatuan. Stabilitas nasional harus menjadi prioritas bersama, karena hanya dalam suasana yang damai pembangunan dapat berjalan optimal. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa jalur konstitusional selalu terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan DPR…

Jaga Kondusivitas di Momen Kemerdekaan, Stop Gunakan Simbol Bajak Laut Oleh: Jovan Alfarizi Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi ajang refleksi nasional. Namun, tahun ini muncul polemik yang memancing perhatian publik. Sejumlah pemuda mengibarkan bendera bajak laut dari serial animasi populer sebagai pengganti Merah Putih. Peristiwa tersebut menimbulkan kecaman karena dianggap melecehkan simbol negara. Tindakan itu juga membuka perdebatan lebih luas tentang bagaimana masyarakat memandang hiburan dan simbol kehormatan nasional. Tokoh hukum dan aktivis antikorupsi nasional, Mohammad Trijanto, menilai tindakan mengganti bendera negara dengan simbol fiksi tidak bisa dianggap remeh. Ia memandang peristiwa ini bukan sekadar bentuk…

Penghapusan Tantiem Jadi Langkah Strategis Pembenahan BUMN JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN sebagai bagian dari reformasi pengelolaan perusahaan negara. Pernyataan itu disampaikan saat Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 di Jakarta. “Tadinya pengelolaannya kurang tepat secara logika ekonomi. Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima. Dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo. Presiden Prabowo menjelaskan, BUMN yang memiliki aset lebih dari USD 1.000 triliun seharusnya mampu menyumbang minimal USD 50 miliar untuk negara. Menurutnya, kontribusi itu bisa menutup defisit APBN.…

Pasca Perayaan Kemerdekaan, Nasionalisme Jangan Tergeser oleh Simbol Bajak Laut Jakarta – Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga kehormatan simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih, pasca perayaan Hari Kemerdekaan ke-80. Penegasan ini muncul setelah viral fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial animasi Jepang One Piece yang ramai di media sosial selama momen kemerdekaan. Sejumlah unggahan menunjukkan bendera bajak laut dipasang berdampingan bahkan lebih tinggi dari Merah Putih. Pemerintah menilai tindakan ini keliru karena kebebasan berekspresi tidak boleh merendahkan simbol negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tidak melarang masyarakat mengekspresikan diri melalui budaya populer. Namun ia menegaskan agar hal itu…

Desas-desus keretakan rumah tangga Pratama Arhan dan Azizah Salsha akhirnya terjawab. Pesepakbola nasional itu sudah mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa. Permohohan cerai itu rupanya sudah diajukan Arhan sejak awal Agustus. Arhan dan Azizah pun dijadwalkan menjalani sidang cerai perdananya pada 25 Agustus 2025. Sidang perceraian ini awalnya tidak terendus media yang berada di Pengadilan Agama Tigaraksa untuk meliput sidang perceraian Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina. Di waktu hampir bersamaan, nama Pratama Arhan dan Azizah Salsha dipanggil ke ruang sidang III. Mendengar pengumuman itu, media langsung mengonfirmasi ke pihak Pengadilan Agama Tigaraksa. Mereka membenarkan jika sidang perceraian Pratama Arhan…

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua sebagai Strategi Pemerataan Nasional Oleh: Elias Sondegau Pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Upaya ini tidak hanya bertujuan menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi strategi penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman sosial budaya yang dimilikinya, Papua menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam agenda pembangunan nasional. Salah satu langkah nyata yang tengah berjalan adalah kerja sama antara PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua. Kolaborasi ini…

Pemerintah Pacu Infrastruktur Papua Lewat Penjaminan Kredit dan Pembangunan Rumah Rakyat *Jayapura -* Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur di Papua melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini tidak hanya menyasar penyediaan fasilitas dasar, tetapi juga dukungan pembiayaan dan pembangunan hunian layak bagi masyarakat. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua untuk memperluas akses pembiayaan konstruksi. Penandatanganan kerja sama ini mencatat estimasi nilai pertanggungan hingga Rp900 miliar per tahun. Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto menegaskan, kolaborasi tersebut akan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat. “Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang…