PLN Group kembali membuka rekrutmen tingkat S1/D-IV dan D-III. Pembukaan rekrutmen tersebut diselenggarakan pada acara 26th Career Days 2019 yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM). Acara yang digelar di Grha Sabha Pramana UGM ini berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 7 – 8 September 2019. Hadir pada pembukaan acara rekrutmen Direktur Human Capital Management PLN, Muhamad Ali. “Saat ini PLN sedang membangun infrastruktur yang luar biasa, yaitu proyek 35.000 MW. Untuk itu kami membutuhkan tenaga kerja terbaik untuk berkontribusi menerangi seluruh negeri.” Terang Ali saat sambutannya. Ia menambahkan, pada tahun ini PLN membutuhkan sebanyak 3.400 calon pegawai baru yang…
Author: Kata Indonesia
Oleh : Sabby Kosay (Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta) Kisruh disintegrasi yang getol digaungkan kelompok separatis ini agaknya membuat banyak pihak geram. Termasuk Menhan Ryamizard Ryacudu. Yang mana ikut menegaskan jika Papua ialah bagian integral NKRI sampai kapanpun juga. Sehingga tak ada yang bisa mengganggu gugat ketetapan ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi, yakni pemerintah akan menjaga Papua agar tetap menjadi wilayah yang aman dan damai dalam bingkai NKRI. Sehingga tidak ada celah maupun kemungkinan Papua untuk lepas dari tanah air, Indonesia. Pihaknya juga mengatakan bahwa untuk menjamin situasi keamanan yang kondusif di wilayah Papua telah didesain pendekatan…
Oleh : Sabby Kosay (Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta) Pernyataan Gubernur Lukas Enembe disayangkan beberapa warga Papua, ia mengatakan perlunya melibatkan pihak asing dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi cenderawasih, tujuannya adalah agar provinsi paling timur Indonesia tersebut kembali kondusif. Hal tersebut tentu akan memunculkan pertanyaan, benarkan Gubernur Lukas Enembe menginginkan agar orang – orang asing diundang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya kita harus memahami bahwa salah satu prinsip dalam hubungan internasional adalah dilarang mencampuri atau mengintervensi urusan negara lain. Sehingga apabila Indonesia mengundang negara lain untuk ikut menyelesaikan masalah di Papua, artinya kita telah memberikan celah intervensi dari…
Oleh :Rebecca Marian (Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta) Meski kelompok separatis di Papua semakin berulah, namun sebagian besar masyarakat Papua secara sadar mengatakan bahwa dirinya adalah orang Indonesia dan tetap menginginkan agar Papua tidak terpisah dari NKRI. Papua sebagai salah satu bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah melalui proses referendum yang dikenal dengan PEPERA dimana hasilnya telah disahkan melalui resolusi PBB No 2504 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 November 1969. Resolusi tersebut diusulkan oleh 6 negara dan diterima oleh Majelis umum PBB dengan timbangan suara 84 setuju, 0 yang menentang dan 30 abstain.…
Oleh : Yeremia Kagoya (Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta) Pemerintah menjamin bahwa pelaku rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timr mapun provokator kerusuhan Papua akan ditindak tegas tanpa tebang pilih. Hal itu menjadi bukti bahwa keadilan akan terus ditegakkan sebagai bukti hadirnya negara kepada masyarakat. Penindakan tegas terhadap seluruh pelaku rasisme kepada mahasiswa Papua pekan lalu telah banyak dinanti. Apalagi seiring ditemukannya bukti baru, juga dirilis nama-nama pelaku baru. Meski tindakan rasis secara langsung tidak menyakiti fisik. Namun dinilai mampu menciderai hak asasi manusia. Menilik dari esensi keamanan bernegara disana banyak disebutkan peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan antara hal satu dengan…
Oleh : Yeremia Kagoya (mahasiswa Papua tingal.di Jakarta) Pernyataan Papua merupakan bagian dari NKRI bukan hanya ucapan semata, namun nyata adanya. Apalagi jika ditilik dari nilai historis, maka akan terlihat jelas bahwa Papua adalah satu tubuh dengan ibu pertiwi karena proses masuknya Papua telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sejarah panjang rapat penentuan pendapat rakyat (Pepera) telag dilaksanakan mulai tanggal 24 Juli hingga Agustus 1969. Mulanya PBB mengutus 50 orang stafnya ke Papua, namun kemudian jumlah ini dikurangi hingga setengahnya, yang mana akhirnya hanya ditetapkan sebanyak 16 orang termasuk staf administrasi. PBB setuju untuk membatasi jumlah pejabatnya sehingga yang mengawasi…
Penandatanganan deklarasi kesepakatan dalam rangka menjaga Papua Tanah Damai, ditandatangani di Jayapura, Rabu (5/9) malam, disaksikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Dalam sambutannya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa deklarasi atau kesepakatan bersama sebagai anak bangsa dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat, Indonesia adalah satu keluarga, sebangsa dan setanah air. “Sebuah negara besar yang di dalamnya berbagai macam suku bangsa, budaya dan bahasa serta diikat menjadi satu kekuatan yaitu Bhinneka Tunggal Ika,” katanya Selanjutnya Panglima TNI menyampaikan, Bhinneka Tunggal Ika adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan perbedaan satu sama lain…
Kepercayaan dunia pada kemampuan masyarakat dan pemerintah Indonesia menjaga perdamaian di Papua sangat tinggi. Kepercayaan itu didasarkan pada fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang memiliki peran besar dalam menjaga dan menegakkan perdamaian di banyak tempat di muka bumi. “Kepercayaan masyarakat dunia pada kemampuan kita menyelesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat sangat tinggi. Bagaimanapun juga Indonesia adalah role model yang dalam berbagai kesempatan berhasil membuktikan bahwa demokrasi adalah formulasi terbaik untuk menyelesaikan benturan kepentingan,” begitu antara lain pesan yang disampaikan dosen hubungan internasional dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Teguh Santosa, yang diterima redaksi.…
Puluhan Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Batam yang tergabung dalam perkumpulan mahasiswa se-Batam menggelar aksi unjukrasa di bundaran BP Batam dan di kantor DPRD Batam. Mereka menyatakan sikap mendukung penuh Papua tetap berada di pangkuan ibu pertiwi (NKRI). Saat unjukrasa digelar di gedung DPRD Batam, puluhan mahasiswa menyatakan sikap mendukung penuh upaya pemerintah dalam hal ini kepolisian dan aparat TNI untuk memberantas tindakan provokasi dan upaya makar oleh sekelompok oknum yang menginginkan Papua lepas dari NKRI. “Kami mahasiswa Batam mendukung persatuan dan kesatuan serta solidaritas antarumat dalam dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas di Papua. Kami mnedukung penuh aparat penegak hukum…
Oleh : Anggara Purista (Netizen/Mahasiswa Sosiologi UIN Jakarta) Warga negara mana yang menginginkan negaranya berada dalam perpecahan atau perlgolakan? Lalu warga negara mana yang menginginkan permasalahan di negaranya berlarut larut? Tak ada satu pun yang menginginkan pastinya. Termasuk warga negara Indonesia ini yang tak ingin persatuan dan kesatuannya ada yang merusak. Tapi sadar atau tidak terkadang kita lupa bahwa keberagaman merupakan anugerah yang harus dihargai dan dijunjung tinggi serta dihormati. Padahal faktanya negara ini berdiri atas dasar keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut seharusnya membuat kita lebih hebat. Membuat Indonesia sebagai satu negara yang hebat. Kita memiliki agama dan ras yang…
Oleh: Karya Yuda pratama ( Relawan FPMSI) Cerita ini diawali dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ketika terdapat sebuah bendera merah putih yang dibuang diparit dekat asrama Papua membuat beberapa orang atau ormas mengeluarkan kata-kata-kata rasis . Hal ini berbuntut panjang tanggal 28 Oktober 2019 Ribuan warga di Kota Jayapura, Papua, menggelar unjuk rasa, menyikapi dugaan tindakan rasial. Akibatnya banyak kantor-kantor dan berbagai infrastruktur yang rusak. Kerusuhan Papua tidak hanya terjadi kali ini namun sudah terjadi beberapa kali ini. Seperti yang diketahui bahwa setiap kerusahan pasti selalu ada provokator atau dalang dibalik semua itu tidak terkecual pada kerusuhan di Papua. Kalau…
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan akan melakukan investigasi penyebab terbakarnya 1 unit bus di area apron Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali, pada pukul 13.00 WITA, Jumat (6/9) hari ini. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B Pramesti menegaskan, akan melakukan investigasi terhadap penyebab terbakarnya 1 unit bus tersebut. Investigasi akan melibatkan Direktorat Bandar Udara Ditjen Hubud, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV – Bali, PT Angkasa Pura I dan kepolisian setempat untuk mengetahui penyebabnya. “Kami dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, turut prihatin atas kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali…