Cari Talenta Unggul, PLN Buka Rekrutmen di 7 Kota

PLN Group kembali membuka rekrutmen tingkat S1/D-IV dan D-III. Pembukaan rekrutmen tersebut diselenggarakan pada acara 26th Career Days 2019 yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM). Acara yang digelar di Grha Sabha Pramana UGM ini berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 7 – 8 September 2019.

Hadir pada pembukaan acara rekrutmen Direktur Human Capital Management PLN, Muhamad Ali. “Saat ini PLN sedang membangun infrastruktur yang luar biasa, yaitu proyek 35.000 MW. Untuk itu kami membutuhkan tenaga kerja terbaik untuk berkontribusi menerangi seluruh negeri.” Terang Ali saat sambutannya.

Ia menambahkan, pada tahun ini PLN membutuhkan sebanyak 3.400 calon pegawai baru yang akan diterima di tahun 2020 mendatang.

Senada dengan Ali, Dekan Fakultas Teknik UGM, Nizam mengatakan bahwa bisnis dan kondisi ekonomi saat ini menuntut pekerja untuk selalu berkreasi, ”Itu semua hanya bisa dicapai dengan human capital atau talenta yang unggul dan kreatif. Oleh karena itu sinergi antara perguruan tinggi dan pelaku industri harus selalu kita lakukan secara konkret,” tutur Nizam.

Tahapan tes pada rekrutmen periode kali ini akan diselenggarakan di 7 kota yang berbeda, yaitu Yogyakarta, Palembang, Kupang, Banjarmasin, Medan, Jakarta, dan Makassar. Bagi pelamar yang berada di luar wilayah tersebut PLN memberikan dimudahkan untuk melakukan pendaftaran secara online tanpa harus datang ke lokasi. Periode pendaftaran dibuka mulai 7 September 2019 sampai dengan 20 September 2019 pukul 23.59 WIB.

Rekrutmen kali ini membuka kesempatan bagi para pelamar tidak hanya untuk berkarir di PLN, tetapi juga di 11 anak perusahaan yang tergabung di PLN Group. Diantaranya adalah Indonesia Power, Pembangkitan Jawa Bali (PJB), Bright PLN Batam, ICON +, PLN Tarakan, PLN Batubara, PLN Geothermal, PLN-E, Haleyora Power, dan Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG).

Ali juga menghimbau agar pelamar berhati-hati terhadap maraknya penipuan rekrutmen. “Biasanya setelah membuka rekrutmen akan banyak hoax yang muncul, untuk itu kami menghimbau bahwa PLN hanya membuka rekrutmen di website resmi rekrutmen PLN. Hanya itu. Tidak melalui surat menyurat maupun melalui telfon. PLN juga tidak memungut biaya perjalanan apapun dalam proses rekrutmen dan seleksi,” imbuhnya.

Adapun pengumuman dan pendaftaran resmi rekrutmen hanya melalui website rekrutmen.pln.co.id. Sedangkan untuk penyampaian informasi rekrutmen, PLN hanya menggunakan akun email rekrutmen@pln.co.id. Adupun informasi lainnya mengenai PLN dapat diakses di www.pln.co.id.

 

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025