Reformasi Tata Kelola Bursa Jadi Kunci Kemandirian Ekonomi Indonesia
Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan tata kelola pasar modal melalui reformasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai langkah strategis memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
Di tengah fluktuasi yang terjadi belakangan ini, pembenahan transparansi, kepastian regulasi, serta penguatan integritas pasar menjadi penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memperkokoh kemandirian ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.
Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan peningkatan tata kelola dan transparansi merupakan kebutuhan mendasar.
“Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” kata Edy.
Edy menjelaskan, penilaian lembaga internasional terhadap pasar keuangan kerap tidak lepas dari kepentingan tertentu.
“Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat. Standar siapa? Untuk kepentingan siapa standar itu? Tidak ada yang bebas nilai, bebas kepentingan,” tuturnya.
Menurutnya, standar global dapat memengaruhi arah investasi dan memperlihatkan bagaimana struktur ekonomi dunia masih didominasi aktor besar. Meski demikian, Edy mengingatkan bahwa pembenahan internal tetap menjadi langkah utama untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Sejalan dengan itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan, menilai masih kuatnya hegemoni aset keuangan global membuat negara berkembang seperti Indonesia rentan terdampak kebijakan negara maju.
“Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” kata Mervin.
Ia mencontohkan pengalaman taper tantrum 2013 yang menyebabkan tekanan besar terhadap rupiah dan IHSG, sekaligus mendorong kenaikan suku bunga yang membebani dunia usaha.
Menurutnya, pola arus modal global selalu bergerak menuju instrumen aman ketika terjadi gejolak geopolitik maupun perubahan kebijakan moneter negara maju.
Dalam konteks itu, Mervin menilai reformasi tata kelola pasar modal harus disertai penguatan fundamental ekonomi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada arus modal spekulatif. #
