Fundamental Ekonomi Nasional Tetap Kuat di Tengah Guncangan Pasar

Fundamental Ekonomi Nasional Tetap Kuat di Tengah Guncangan Pasar

Jakarta — Guncangan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak semata-mata mencerminkan volatilitas jangka pendek pasar keuangan. Sejumlah kalangan memandang dinamika tersebut justru menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pembenahan struktural di dalam negeri.

 

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, mengatakan bahwa guncangan pasar harus dibaca sebagai pengingat perlunya peningkatan tata kelola dan transparansi ekonomi. Menurut dia, penguatan fundamental merupakan agenda jangka panjang yang tidak bergantung pada situasi pasar sesaat.

 

“Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” ujar Edy.

 

Ia menilai gejolak di BEI tidak dapat dipandang semata sebagai peristiwa teknis pasar modal. Penilaian lembaga asing seperti MSCI dan Moody’s, yang memengaruhi peringkat maupun outlook, menurut Edy, menggunakan standar global yang tidak sepenuhnya netral.

 

“Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan Indonesia tidak sesuai dengan standar. MSCI, Moody’s, dan segala macam itu lalu menurunkan peringkat. Standar siapa? Untuk kepentingan siapa standar itu? Tidak ada yang bebas nilai, bebas kepentingan,” kata Edy.

 

Ia menjelaskan, standar dan peringkat internasional kerap menjadi rujukan utama dalam menentukan rekomendasi investasi, termasuk penilaian atas saham tertentu. “Standar itu menjadi dasar menentukan mana saham yang baik atau tidak, mana yang direkomendasikan dibeli. Siapa pembelinya? Apakah ada kaitan, langsung atau tidak langsung, dengan penyusun standar?” ujarnya.

 

Meski demikian, Edy mengingatkan bahwa guncangan pasar saham tidak serta-merta mencerminkan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat. “Saham-saham yang terguncang itu apakah terkait hajat hidup orang banyak? Ataukah lebih banyak menyangkut kepentingan segelintir pihak?” katanya.

 

Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika global. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai perkembangan terbaru justru menunjukkan ketahanan ekonomi nasional yang relatif solid.

 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 5,39 persen pada kuartal IV-2025, tertinggi sejak pandemi Covid-19, dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen. Di sisi fiskal, defisit anggaran tetap berada di bawah 3 persen terhadap PDB, sementara rasio utang pemerintah sekitar 40 persen terhadap PDB.

 

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah optimistis berbagai kebijakan dan penguatan kelembagaan yang sedang berjalan akan menjawab kekhawatiran pasar. “Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” ujarnya.

 

Dengan demikian, guncangan pasar dinilai dapat menjadi momentum reflektif untuk mempercepat reformasi tata kelola ekonomi, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan fondasi ekonomi nasional semakin tangguh menghadapi dinamika global. (*)

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By 0

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

All Rights Reserved © 2025