Author: Kata Indonesia

Oleh : Muhammad Ridwan Penyebaran Radikalisme kini kian meresahkan. Pasalnya bukan hanya masyarakat saja, aparat keamanan, hingga pegawai negeri sipil ikut terpapar paham menyimpang ini. Oleh sebab itu, diperlukan upaya bersama untuk melawan radikalisme. Permasalahan akibat paparan paham radikalisme kini kian meluas. Dampaknya tak hanya dialami oleh masyarakat, namun juga sejumlah pihak yang memiliki jabatan di pemerintahan, termasuk TNI, Polisi dan pegawai negeri sipil. Ajaran yang mengatasnamakan sebuah agama ini dianggap cukup mengancam. Pergerakkannya-pun semakin meningkat. Sehingga pemerintah harus segera ambil sikap. Berkenaan dengan polemik tersebut, Ketua Umum Yayasan Solusi Pemersatu Bangsa, yakni Baskara Sukarya menerangkan bahwa ada sekitar 3…

Oleh : Andhika Lazuardi (Pemerhati Sosial Politik) Persaudaraan Alumni 212 berencana akan mengadakan reuni pada 2 Desember 2019. Acara tersebut kemungkinan akan mengambil tempat di Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat. Dalam poster yang beredar, acara tersebut bertajuk ‘Munajat untuk Keselamatan Negeri’. Maulid Agung dan Reuni Alumni 212. Uniknya di bagian bawah poster tersebut tertera tulisan ‘Insyaallah akan dihadiri IB-HRS, Inisial tersebut tentu saja merujuk pada Pentolan FPI Imam Besar Habib Rizieq. Novel Bakmumin menyebutkan, mereka memang berharap agar Habib Rizieq Shihab selaku Pembina Tunggal PA 212 bisa menghadiri acara reuni di Monas. Saat ini PA 212 tengah menggodok teknis pelaksanaan…

Oleh : Rahmad Kurniawan Paham khilafah, Hizbut Tahrir Indonesia ditolak di hampir dua puluh negara, termasuk Indonesia. Gagasan penegakkan khilafah hanya dianggap sebagai gagasan utopis yang sulit diwujudkan kembali, termasuk di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim. Sebagian besar masyarakat Indonesia menolak paham khilafah yang diusung Ormas HTI ( Hizbut Tahrir Indonesia). Sebetulnya bukan konsep ajaran khilafahnya yang salah. Mengingat, paham ini ialah bagian dari sejarah besar umat Islam yang tak mungkin dilupakan. Apalagi berhubungan dengan Nabi besar junjungan Umat Islam. Namun, yang dipermasalahkan ialah penerapannya di negeri kita tercinta, Indonesia. Pasalnya, Nusantara adalah negara yang bersifat Republik dan bukan negara Islam.…

Oleh : Friska Anastasia (Blogger/Relawan Gerakan Literasi Terbit) Keberadaan berita hoax dan pemyebaran paham radikal belakangan ini bisa mendatangkan masalah dan berbuntut panjang. Bahkan, peredaran dan oenyebaranya yang masif cukup meresahkan masyarakat serta dapat menghancurkan pundamental dan sendi-sendi kebangsaan kita, yang pada akhirnya hancurnya bangsa Indonesia yang terpecah belah. Jika tidak ada kehati-hatian, masyarakat dan khsusunya warganet pun dengan mudah termakan tipuan hoax dan rayuan gombal propaganda radikal tersebut bahkan ikut menyebarkannya, tentunya akan sangat merugikan bagi stabilitas persatuan dan kebangsaan kita. Maka dari itu dibutuhkan gerakan untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat agar lebih bijak dan waspada dalam mencerna…

Oleh : Indah Rahmawati Salam (Pengamat Sosial Politik) Kewenangan Presiden atas hak menerbitkan Perppu tengah menjadi sorotan. Padahal Perrpu KPK merupakan hak prerogatif Presiden. Selain itu, pihak yang tidak puas dapat mengajukan uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi. Sudah sewajarnya pengambilan keputusan Perppu harus didasarkan pada situasi yang jelas dan jernih. Meski penerbitannya bisa berdasarkan kegentingan, namun tetap tidak diperbolehkan atas desakan maupun rongrongan pihak lain. Keputusan Presiden Jokowi terkait masalah ini dinilai sebagian pihak adalah sikap yang tepat. Mengingat, uji materi terhadap UU KPK ini memang dinilai perlu adanya. Sebab, menurut laporan tidak kesemua substansinya mengalami penolakan dan…

Oleh : Zainudin Ikhwan (Netizen/Relawan Pegiat Media Sosial Independen) Berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi beberapa waktu lalu di Papua yang menimbulkan kerugian materi bahkan jiwa salah satunya disebabkan oleh berita hoax yang dijadikan sebagai propaganda berbagai oknum baik dari dalam maupun luar negeri untuk membuat instabilitas di Papua. Saat ini pihak berwenang tengah terus menyelesaikan kasus-kasus tersebut dalam rangka penegakan hukum demi menciptakan kondusivitas wilayah Papua. Sementara itu, berbagai hasil dari pengusutan peristiwa-peristiwa tersebut, Pemerintah mengendus keterlibatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, dalam berbagai kerusuhan yang terjadi di Wamena, Jayawijaya,…

Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) belum berencana mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Reuni 212 yang rencananya digelar 2 Desember 2019 mendatang. Ketua Media Center PA 212 Habib Novel Bamukmin membenarkan pihaknya tidak mempunyai rencana untuk mengundang Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam Reuni 212, pada 2 Desember 2019 mendatang. Menurutnya, PA 212 sama sekali tidak merencanakan untuk mengundang Menteri Pertahanan Prabowo. “Untuk hadir atau tidak hadirnya Prabowo, saya tidak paham. Dan setahu saya tidak ada pembahasan,” katanya kepada wartawan, Senin (4/11). Meski demikian, Novel enggan menyampaikan alasan PA 212 tidak mengundang Prabowo dalam acara reuni tersebut. Ia…

Oleh : Rahmat Kartolo (Pengamat Sosial Politik) Pada Mei 2018 silam, Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Polres Probolinggo menangkap 4 terduga teroris di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan informasi, satu dari ke 4 terduga teroris tersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penyuluh Petani yang bekerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab Probolinggo. Hal ini mengindikasikan bahwa radikalisme dapat menyasar siapa saja, termasuk aparatur negara. Tidak hanya itu, awal bulan Oktober 2019 silam, Densus 88 Antiteror Polri menangkap seorang teroris di Solo berinisial NOS. Perempuan tersebut merupakan seorang polisi wanita (Polwan). Kabar tersebut juga telah dibenarkan oleh Kabag Penum Divisi…

Oleh : Alfisyah Kumalasari (Pengamat Sosial Politik) Paham khilafah kini tengah menjadi sorotan. Sebab, penerapannya dianggap menuai kontroversi. Bahkan khilafah dinilai bukan sistem pemerintahan dalam Islam, sehingga wajar kalau Ormas Islam terbesar, yaitu NU dan Muhammadiyah menolak tegas konsep khilafah. Dilihat dari ajaran paham Khilafah ini memang tak ada yang salah maupun menyimpang. Hanya saja, dalam pelaksanaannya menuai banyak kontroversi. Mengingat, paham ini adalah mengerucutkan pada satu agama saja, yakni Islam. Padahal di NKRI, seperti yang kita tahu, warga negaranya tak hanya memeluk agama tersebut. Terlebih, ada banyak keragaman yang harus di tolerir. Sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sehingga,…

Presiden Joko Widodo menegaskan agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dapat menyetop impor alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari luar negeri. Prabowo diharapkan dapat memanfaatkan anggaran kementerian untuk memacu pengembangan industri strategis di bidang pertahanan. “Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya, tetapi anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10). Jokowi pun meminta Prabowo untuk memperkuat kerja sama Kemenhan dengan BUMN hingga swasta. “Kerja sama dengan BUMN, kerja sama dengan swasta terus dilakukan, bahkan kita ingin agar produk-produk (pertahanan) yang ada itu bisa kita ekspor,” kata dia. Prabowo pun mengatakan pihaknya…

Oleh : Muhammad Zaki (Pengamat Sosial Politik) Paham Radikal dinilai masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi anti Pancasila ini dianggap dapat merusak harmoni antar masyarakat dan menciptakan disintegrasi bangsa. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodharwani mengakui, persoalan radikalisme di Indonesia sudah mulai meningkat sejak 10 tahun terakhir. Ia menuturkan, selama 10 tahun terakhir, alarm adanya gerakan radikalisme di Indonesia sesungguhnya sudah berbunyi. Termasuk ketika Indonesia sedang melakukan agenda Pemilu serta menurunnya kualitas toleransi di Indonesia. Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto mengatakan anak muda yang berusia 17 – 24 tahun amatlah…

Oleh : Ahmad Pahlevei (Pengamat Sosial Politik) Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berkomitmen untuk membuat Indonesia maju. Program nasional tersebut harus patut didukung dan diapresiasi. Sebab, hasil dari kinerja pemerintahan juga kita yang rasakan. Hasil dari kinerja pemerintahan dengan wujud beragam tentunya akan kembali kepada kita. Maka sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mendukung pemerintahan yang sah, yakni Presiden Jokowi dan Wakilnya Ma’ruf Amin. Pentingnya dukungan terhadap suatu sistem kerja ini ditengarai akan mampu mempengaruhi hasil kedepannya nanti. Tak muluk-muluk, pemerintah hanya ingin support khusus dalam menjalankan program-program selama kepemimpinan 5 tahun mendatang. Salah satu contoh dukungan datang dari mantan Presiden RI ke-6 Susilo…