Author: Kata Indonesia

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua mengimbau umat di wilayahnya untuk turut menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada Oktober 2021. Ketua FKUB Provinsi Papua Pendeta Lipiyus Biniluk di Jayapura, Jumat, mengatakan pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah mengajak duduk bersama semua tokoh lintas agama yang ada di Papua. “Kami apresiasi banyak masukan, arahan dan merasa penting untuk bekerjasama ke depannya,” katanya. Menurut Pendeta Lipiyus, sepakat banyak hal penting yang perlu dikomunikasikan di mana pihaknya bisa melakukan hal-hal sesuai tupoksi masing-masing. “Tugas kami berdoa, sehingga dengan informasi yang diperoleh maka akan didukung dalam doa,” ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua…

Masalah Papua yang pelik dan khususbutuh penanganan yang komperhensif. Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP-UGM) mengusulkan reinstrumentasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Bambang Purwoko melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Kamis, menyebut ada tiga hal penting terkait usulan reinstrumentasi UU Otsus Papua. “Pertama, perluasan jangkauan otonomi khusus Papua hingga ke tingkat kabupaten/kota. Penyempurnaan ini penting untuk menjawab masalah otonomi khusus yang selama ini masih bersifat umum,” kata dia. Menurut Bambang, perluasan jangkauan Otsus Papua penting untuk memastikan agar program itu dapat dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat kampung. Kedua, lanjut Bambang, pengaturan penggunaan dana otsus agar bisa dinikmati masyarakat…

Oleh : Alfisyah Dianasari Tahun 2021 calon jamaah haji Indonesia batal lagi berangkat ke tanah suci. Penundaan ini memang mengecewakan, tetapi bagaimana lagi? Dalam masa pandemi, perjalanan ke luar negeri masih sangat riskan. Masyarakat juga tak usah takut dana haji akan diapa-apakan, karena pemerintah sudah menjamin keamanannya. Naik haji adalah rukun Islam dan seluruh muslim di dunia pasti ingin melakukannya, minimal sekali seumur hidup. Tak heran saat musim haji, jamaah selalu membludak, walau mereka harus membayar puluhan juta rupiah untuk pergi ke Mekah, Madinah, dan kota-kota lain di Saudi Arabia. Namun sayangnya tahun 2021 dunia masih dilanda pandemi, sehingga jumlah…

Oleh : Abner Wanggai Presiden Jokowi ingin Papua menjadi daerah yang maju dan aman, tanpa gangguan dari organisaasi teroris. Karena faktor keamanan sangat penting bagi warga di Bumi Cendrawasih, agar mereka tak dibayang-bayangi ketakutan oleh ancaman KKB. Selain itu, Papua juga harus jadi wilayah yang maju, agar tidak ada ketimpangan antara wilayah Indonesia timur dan barat. Papua bagaikan mutiara hitam yang berkilauan di Indonesia timur, tetapi sayang masyarakat di sana masih menghadapi 2 masalah yang cukup serius, yakni kemajuan yang belum seimbang dengan di Jawa dan keamanan yang masih diancam oleh KKB. Sehingga akan merugikan masyarakat Papua sendiri, karena menurunkan…

Oleh: Achmad Faisal Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja (Ciptaker), dimana keberadaan UU tersebut diyakini sangat membantu dunia usaha. UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi yang selama ini tumpang tindih sehingga menghalangi investasi. Dengan lancarnya dunia usaha, termasuk investasi, maka sektor ekonomi di negeri ini pasti akan meningkat. Presiden Joko Widodo dalam forum APEC CEO Dialogues 2020 mengatakan, pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan menyederhanakan regulasi dari 79 undang-undang menjadi satu undang-undang. Tujuannya untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas. Menurut Presiden, pembenahan regulasi dan birokrasi dilakukan agar perekonomian tumbuh. Terutama di masa-masa sulit yang terjadi saat ini. UU…

Oleh : David Oscar Pada awal Juni 2021, pemerintah telah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro demi menekan laju penyebaran covid-19 di Indonesia. PPKM mikro jilid 9 ini, akan dimulai dari tanggal 1 sampai 14 Juni 2021 alias berlangsung selama 2 pekan. Masyarakat mendukung PPKM Mikro diseluruh Provinsi demi mempercepat pengendalian virus Corona dan pemulihan ekonomi nasional. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto mengatakan ada sedikit perubahan ketentuan pada PPKM mikro kali ini. Ia menyebut ada empat provinsi baru yang akan ikut melaksanakan PPKM mikro. Dengan demikian, 34 provinsi Indonesia akan melaksanakan…

Oleh : Ade Kurniawan Pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan tidak berhasil mendapatkan kesempatan kedua, disinyalir memiliki agenda politik. Sehingga dianggap berbahaya bagi kesehatan internal KPK. Amat wajar jika mereka diminta untuk mengundurkan diri, karena kenyataannya memang tidak lolos TWK. Sedangkan syarat untuk jadi ASN harus lulus TWK. Sebanyak 51 pegawai KPK gagal diangkat jadi ASN karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Selain itu, mereka tidak bisa dibina lagi karena rapornya merah, dan memiliki agenda politik tertentu. Sehingga jika diangkat jadi pegawai negeri akan bisa melemahkan KPK dari dalam. Naasib ke-51 pegawai KPK itu beda dari 24…

Presiden Joko Widodo menunjuk Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, sebagai Ketua Tugas (Satgas) Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun tugas satgas berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tugasnya adalah mendorong efektivitas pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Yang menarik juga tugas Satgas adalah melakukan sosialisasi secara masif dan terarah kepada masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam rangka menyinergikan substansi, strategi, dan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/ otoritas/pemerintah daerah, dibentuk Satuan Tugas Percepatan…

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar mengatakan, wawasan kebangsaan merupakan slaah satu kunci terwujudnya toleransi dan nasionalisme. Hal tersebut dikatakan Sekjen saat menyampaian pembekalan pada Pelatihan Fasilitator Moderasi Beragama Bagi Pimpinan Angkatan III Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Kegamaan Balitbang Diklat Kemenag di Serpong Tangerang Selatan. “Wawasan kebangsaan menjadi kunci penguatan kebhinekaan, toleransi, dan nasionalisme di tengah era tantangan disrupsi dan globalisasi peradaban,” terang Sekjen, Kamis (05/06). Mengutip pandangan Prof. Dr. Muladi, Nizar mengungkapkan, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Memperkuat wawasan kebangsaan khususnya…

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menginginkan produk makanan berbahan kedelai, tempe sebagai warisan budaya dunia yang diakui United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). “Siapa yang setuju tempe menjadi warisan budaya dunia yang diakui UNESCO? Setelah Rendang sudah go international. Sekarang saatnya tempe ya, guys,” tulis Sandiaga melalui Instagram-nya, Rabu (2/6/2021). Dalam Weekly Press Briefing, Sandiaga mengatakan, rendang terlebih dahulu sudah menjadi warisan budaya dunia. Kini saatnya tempe yang merupakan panganan kearifan lokal yang tentunya tidak kalah hebat dari rendang, ikut menyusul sebagai warisan budaya dunia. Sandiaga menilai, upaya ini perlu dilakukan melalui promosi kuliner dan pariwisata…

Ancaman terorisme lintas batas adalah permasalahan global yang terjadi di berbagai belahan dunia dan memerlukan penanganan serius secara kolektif melalui kolaborasi dan kerjasama antar negara. Pendekatan yang berimbang antara soft approach dan hard approach menjadi kunci utama penanganan masalah terorisme lintas batas. Guna memperkuat kerjasama bilateral Indonesia dan Yordania terkait pencegahan terorisme, Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. didampingi oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andhika Chrisnayudhanto melakukan kunjungan kerja ke Yordania. Kunjungan Kepala BNPT dimulai dengan melakukan pertemuan bilateral dengan Director of GID (General Intelligence Directorate), Major General Ahmad Husni. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling…

Pemerintah terus melakukan berbagai meminimalisir keberadaan para penceramah yang tidak mengedepankan ajaran pluralisme di tempat-tempat ibadah. Salah satunya dengan memberikan pemahaman tentang moderasi beragama dan wawasan kebangsaan yang kuat pada saat bersamaan. “Jadi bukan sertifikasi seperti yang dibayangkan. Jadi dai dikumpulkan sama Kementerian Agama (Kemenag) di kasih wawasan kebangsaan dikasih moderasi kemudian dikasihkan sertifikat, kemudian sertifikat ini menjadi modal atau syarat untuk bisa berceramah, tidak seperti itu,” tegas Yaqut dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI yang dikutip, Selasa (1/6/2021). Akan tetapi, kata Yaqut, Kemenag hanya memberikan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Itu pun dilakukan dengan…