Presiden Jokowi Ingin Papua Maju dan Aman

Oleh : Abner Wanggai

Presiden Jokowi ingin Papua menjadi daerah yang maju dan aman, tanpa gangguan dari organisaasi teroris. Karena faktor keamanan sangat penting bagi warga di Bumi Cendrawasih, agar mereka tak dibayang-bayangi ketakutan oleh ancaman KKB. Selain itu, Papua juga harus jadi wilayah yang maju, agar tidak ada ketimpangan antara wilayah Indonesia timur dan barat.

Papua bagaikan mutiara hitam yang berkilauan di Indonesia timur, tetapi sayang masyarakat di sana masih menghadapi 2 masalah yang cukup serius, yakni kemajuan yang belum seimbang dengan di Jawa dan keamanan yang masih diancam oleh KKB. Sehingga akan merugikan masyarakat Papua sendiri, karena menurunkan kepercayaan turis asing yang akan berwisata ke Bumi Cendrawasih.

Presiden Jokowi ingin agar Papua tetap aman, buktinya KKB sudah diklaim sebagai organisasi teroris. Sehinga pemberantasan KKB akan lebih efektif dan masif, ketika ada banyak bala bantuan. Baik dari BNPT maupun tim Densus 88 antiteror. Diharap, KKB akan segera musnah dari Papua, sehingga keamanan masyarakat akan lebih kondusif.

Ketika pemberantasan KKB makin serius maka mereka akan terdesak, karena salah satu markasnya sudah dikuasai oleh pasukan TNI. Sehingga diprediksi organisasi teroris ini akan bubar dalam waktu yang cepat, karena satu per satu anggotanya tertangkap oleh anggota satgas nemangkawi atau satgas yang lain.

Selain itu, Presiden Jokowi juga ingin agar Papua maju. Hal ini disampaikan oleh Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden. Menurut Moeldoko, presiden sangat serius dalam memajukan Papua, karena memegang rekor sebagai kepala negara yang paling sering mengunjungi Bumi cendrawasih (17 kali). Sehingga rakyat Papua makin mencintai Jokowi.

Papua akan selalu maju karena Presiden Jokowi juga serius dalam mewujudkannya. Caranya dengan memperpanjang otonomi khusus, sehingga dana otsus bisa dipakai untuk membangun infrastruktur di Papua. Yang sudah terwujud adalah jalan Trans Papua sepanjang lebih dari 4.000 KM dan sangat menolong masyarakat agar mobilitasnya makin lancar.

Ketika ada kemajuan dalam infrastruktur maka akan menguntungkan masyarakat Papua sendiri, karena akan memajukan mereka. Selain memudahkan mobilitas, maka harga bahan-bahan pokok bisa turun. Karena dulu beras, sagu, dll harus diangkut via udara, karena jalannya masih terjal dan banyak batu serta pohon. Biaya angkutnya tinggi karena harga avtur juga mahal.

Namun sekarang sudah ada jalan yang mulus, sehingga bisa sembako bisa diangkut via darat, dan otomatis akan menurunkan biaya transportasi. Sehingga lagi-lagi masyarakat yang diuntungkan karenanya.

Kemajuan di Papua juga menguntungkan karena akan membuat para turis asing tertarik untuk berlibur ke Raja Ampat, Puncak Jayawijaya, atau tempat wisata lain di Bumi Cendrawasih. Merek tertarik karena selain ingin melihat eksotisme alam Papua, juga merasa aman karena infratstrukturnya sudah modern, sehingga memudahkan perjalanan.

Para turis juga merasa aman karena tidak ada ancaman dari KKB atau OPM, sehingga mereka bisa berwisata dengan tenang. Organisasi teroris itu sudah diusir dari Papua dan semoga tak ada lagi kejadian buruk yang selanjutnya.

Kemajuan di Papua ditujukan kepada masyarakat, agar tidak ada ketimpangan antara Indonesia bagian barat dengan timur. Presiden ingin seluruh wilayah Indonesia maju, dan menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga masyarakat senang karena merasa diperhatikan oleh presidennya.

Kemajuan dan keamanan Papua sangat diharapkan oleh Presiden Jokowi, agar tidak lagi lekat dengan image terbelakang dan gersang. Wajah asli Papua sangat eksotis dan bisa dikunjungi oleh para wisatawan lokal dan asing, dan mereka merasa aman karena bebas dari ancaman KKB dan OPM.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

 

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By 0

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

All Rights Reserved © 2025