Author: Kata Indonesia

Oleh: Achmad Faisal Pegawai KPK yang lolos TWK sebanyak 1.271 orang, telah dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu lagi dibahas. Apalagi TWK pegawai KPK adalah sah dan legal serta sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku, sebagai mekanisme untuk memastikan pegawai KPK saat alih status menjadi ASN. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, TWK sebagai sarana alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah sah. Status pegawai KPK sebagai ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU KPK. Sementara proses untuk membuat pegawai KPK menjadi ASN…

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyebutkan Undang-Undang Cipta Kerja efektif mendorong investasi masuk ke Indonesia. Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menilai hal itu mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi triwulan II-2021. “Sudah bisa mempengaruhi pertumbuhan karena kontributor investasi cukup tinggi ya 30 persen dari total PDB Indonesia jadi memang kontributor yang sangat penting setelah konsumsi rumah tangga,” katanya Menurutnya, investasi triwulan II-2021 sudah mulai membaik dibandingkan awal terjadinya pandemi Covid-19. Bhima menyebut sebelumnya banyak investasi yang tertunda serta penurunan permintaan domestik dan internasional. Selain itu, indikator perbaikan investasi dapat dilihat melalui Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang pada Mei…

Libur lebaran bagi santri pesantren sudah selesai. Mereka bertahap akan berangkat ke pesantrennya untuk kembali belajar dan mengaji. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi berharap pesantren dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan para santri di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Pesantren perlu memperketat penerapan protokol kesehatan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran Covid-19. Sebab, kondisi setelah liburan, biasanya diikuti dengan peningkatan potensi penyebaran Covid-19. “Sebagai langkah antisipasi, pesantren diharapkan memperketat protokol kesehatan berkenaan dengan kedatangan para santri dari berbagai daerah. Jangan lupa berkoordinasi dengan gugus tugas pencegahan penyebaran Covid-19 setempat,” terang Wamenag di Jakarta, Senin (7/6/2021). “Untuk pesantren yang berada di…

Oleh : Denny Indriyana RUU KUHP sedang jadi perhatian karena mencantumkan pasal-pasal tentang penghinaan presiden. Masyarakat sangat mendukungnya karena seorang kepala negara tentu tidak boleh dihina oleh rakyatnya sendiri. Jika ia waras, maka akan menghormati Presiden karena Presiden merupakan pilihan rakyat. Sejak pilpres 2014 berakhir, masih saja ada aroma permusuhan dari kedua pendukung. Hal ini agak aneh karena kedua paslon saat ini baik-baik saja, tetapi fans fanatik satu pihak masih tidak terima. Akhirnya untuk mengungkapkan kekesalannya, mereka mengkritik keras setiap kebijakan pemerintah dan bahkan nekat membuat plesetan atau meme dengan materi foto/berita Presiden Jokowi. Meme ini beda jauh dengan karikatur…

Kalangan milenial dianggap berperan penting untuk mewujudkan program moderasi beragama yang tengah digagas pemerintah. Asisten Deputi Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Thomas Ardian Siregar mengatakan, para milenial tersebut bisa menjadi agen moderasi beragama untuk kehidupan bangsa yang rukun dan damai. “Milenial dapat menyosialisasikan muatan moderasi beragama di kalangan masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai dan rukun,” ujar Thomas dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Jumat (11/6/2021). Menurut Thomas, moderasi beragama terlihat dari empat indikator. Indikator itu antara lain komitmen kebangsaan yang kuat, sikap toleran terhadap sesama, dan memiliki prinsip menolak tindakan kekerasan baik…

Oleh : Timotius Gobay Warganet milenial Papua mendukung penuh penegakan hukum terhadap Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua. Warganet menganggap KST merupakan sumber konflik bagi warga dan selalu menebarkan hoaks, khususnya di media sosial. Pergerakan Kelompok Separatis Teroris yang merupakan bagian dari KKB rupanya masih menjadi ancaman bagi keamanan masyarakat Papua dan kedaulatan NKRI di bumi cenderawasih. Mereka yang mengibarkan bendera bintang kejora rupanya masih menginginkan berpisah dari Indonesia dan menghalalkan segala cara untuk menebar teror terhadap warga sipil Papua. Aksi kekerasan yang kerap terjadi di Papua sepertinya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Bahkan dari tahun ke tahun, tercatat…

Papua Muda Inspiratif adalah sebuah pergerakan masiv anak muda Papua untuk impact sosial bagi pemberdayaan sumber daya manusia dan tanah Papua. Menjawab tantangan ketertinggalan Papua akan pemanfaatan bidang teknologi dan bisnis marketing,Di sponsori oleh PT Pertadaya Gas. Papua Muda Inspiratif memberikan kelas Pelatihan Start Up Bisnis gratis bagi muda/i Papua yang memiliki minat dalam bidang bisnis dan teknokogi. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Mentor dan Speaker : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Day 1 : 12 Juni 2021 ( Sabtu) – Keynote Speaker, Billy Mambrasar ( Bisnis Insight, How to Begin Start Up, What is start up ? ) Special Staff To The President of Indonesia – Simon…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi menyerahkan pengelolaan empat arena olahraga kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021, Kamis (10/06/2021). Keempat arena itu adalah akuatik dan Istora Papua Bangkit di kawasan Olahraga Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur. Lalu, arena kriket dan lapangan hoki (indoor dan outdoor) di Kompleks Olahraga Doyo Baru, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, kegiatan serah terima pengelolaan dilakukan agar venue yang tuntas dibangun dapat segera dimanfaatkan. “Saya menitipkan pesan kepada rekan-rekan Pemprov Papua untuk menjaga,…

Oleh : Raditya Rahman Independensi merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh lembaga penegak hukum, dan prinsip tersebut harus tetap digalakkan sebagaimana amanat undang-undang KPK. Publik pun meyakini bahwa alih status pegawai KPK tidak mempengaruhi independensi pegawai dalam memberantas kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah independensi pegawai tergerus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Kemandirian Lembaga Antikorupsi dalam memberantas praktik rasuah di Indonesia dipastikan tetap kuat. Juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan, TWK merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut merupakan amanat dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2019. Sehingga tidak benar bahwa…

Oleh : Timotius Gobay Penumpasan anggota Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua terus dilakukan oleh aparat, karena tingkah mereka makin lama makin menggila. Setelah tega membakar sekolah dan membunuh guru, anggota KST tega membunuh warga sipil pendatang dan Kepala Desa. Kebiadaban mereka membuat para pentolan KST dijadikan DPO dan masyarakat berharap mereka segera tertangkap. Warga sipil juga bekerja sama agar KST cepat dibekuk. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan di Papua benar-benar pesat. Setelah ada jembatan Youtefa, ada pula Jalan Trans Papua dan berbagai infrastruktur lainnya. Semua ini demi kesejahteraan rakyat di Bumi Cendrawasih dan menghindari ketimpangan kemajuan antara…

Oleh : Abdul Rahman Kasus Corona makin menggila beberapa minggu ini, karena ada lonjakan pasien di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Kudus, Madura, hingga Jakarta, menjadi zona merah bahkan hitam. Masyarakat diminta untuk lebih waspada dan meningkatkan kedisiplinan dalam menaati protokol kesehatan, agar tidak tertular Corona. Kapan pandemi akan berakhir? Sepertinya pertanyaan ini agak sulit dijawab, karena masih banyak pasien covid di Indonesia. Menurut data tim satgas covid, per hari bisa 5.000 orang yang terinfeksi Corona, sehingga total pasien ada 2,5 juta orang. Angka ini tentu mengerikan, karena bisa-bisa penduduk Indonesia berkurang secara drastis. Kenaikan jumlah pasien Corona terjadi…

Oleh : Muhammad Yasin Pasal penghinaan kepala negara belakangan kembali viral karena ada pihak yang menuduh bahwa aturan ini mencederai demokrasi. Padahal pasal ini dibuat demi menjaga martabat da marwah Presiden sebagai simbol negara. Jika kita adalah WNI yang baik tentu tidak terima jika kepala negara dihina oleh orang lain. Sejak tahun 2014, Presiden Jokowi menjadi RI-1, tetapi sayangnya tak semua orang bersikap fair. Dalam artian, masih ada sisa-sisa dendam antara pendukung masing-masing paslon, padahal pilpres sudah lama berlalu. Pendukung yang jadi oposisi selalu bersikap sinis dan bersebrangan dengan tiap peraturan pemerintah. Bahkan dari mereka ada yang nekat membuat meme,…