Author: Kata Indonesia

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) meminta adanya sinergitas, koordinasi dan komunikasi yang intens antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, KONI, dan Panitia Pelaksana dalam menyukseskan PON XX di Papua pada Oktober 2021. Dalam rilis yang diterima kataindonesia.com hal ini diungkapkan Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik, S.Sos saat membuka Kegiatan Konperensi Daerah (Konperda) III GAMKI Papua di Jayapura, Kamis (10/6/2021). “Butuh dukungan dan sinergitas dari pemerintah pusat, daerah, PP PON, dan KONI sehingga jika ada kekurangan dapat ditindaklanjuti dan bisa diselesaikan. Apalagi sampai hari ini, negeri kita masih dilanda pandemi Covid-19 yang berdampak pada APBN dan APBD,” ujar Konperda GAMKI…

Badan Pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) dan Pemerintah Kota Palu meneken nota kesepahaman tentang pembumian Pancasila. Acara Penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPIP, Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D beserta jajaran dan Walikota Palu H. Hardianto Rasyid, S.E beserta jajaran di ruang rapat utama Gedung BPIP, Kamis (10/6). Dalam sambutannya Walikota Palu mengucapkan terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kepala BPIP beserta jajarannya yang telah menerimanya dengan baik sekaligus berharap dengan nota kesepahaman ini, Pemerintah Kota Palu mampu menguatkan tatanan masyarakat Kota Palu yang Pancasilais. Hardianto menyadari bahwa Provinsi Sulawesi Tengah terutama beberapa kabupaten seperti Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi masih…

Pandemi mengubah tatanan pembelajaran, dari tatap muka (luring) menjadi jarak jauh (daring). Orang tua mendapat porsi pendampingan anak lebih dari biasanya selama mereka belajar di rumah. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengapresiasi terbitnya modul Mendampingi Anak Didik Belajar dengan Gembira & Berakhlakul Karimah Aktif. Modul ini disusun oleh tim Rumah Kita Bersama dibawah pimpinan Lies Marcoes. Menurut Dirjen Pendis, modul ini penting dalam penguatan pembelajaran akhlak. “Pembelajaran akhlakul karimah adalah keharusan,” ujar Guru Besar UIN Bandung saat memberikan sambutan pada rilis modul Mendampingi Anak Didik Belajar dengan Gembira & Berakhlakul Karimah Aktif, di Jakarta, Jumat (11/6/2021). Dikatakan pria…

Meski sejumlah oknum dan kelompok tertentu terus merongrong Pancasila sebagai ideologi negara, namun kecintaan ormas juga makin kuat pada fondasi negara tersebut. Di antaranya komitmen yang telah diikrarkan Nahdlatul Ulama (NU). Ketua NU Makassar, Dr KH Kaswad Sartono mengutarakan bahwa Pancasila diajarkan di seluruh pesantren NU, dihafalkan menggunakan bahasa Arab. Bahkan sejak awal dan sebelum proklamasi didengungkan, NU menerima Pancasila sebagai dasar NKRI. “Dalam NU, negara bagian dari Islam. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Kalau ada orang yang tidak cinta tanah airnya itu keimanannya belum sempurna,” kata Kaswad dalam Dialog Publik Pancasila Tak Lekang oleh Waktu yang diselenggarakan PDIP Sulsel, di Upnormal,…

Direktur Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Polri Komisaris Besar M. D. Shodiq mengatakan belum ditemukan metode yang tepat dalam proses deradikalisasi pelaku terorisme. “Penelitian tentang radikalisme menuju pemahaman modern belum ada teori-teori yang tepat mengimplementasikan bagaimana radikal menuju pemahaman modern,” kata Shodiq dalam diskusi Kajian Terorisme SKSG UI, Sabtu, 12 Juni 2021. Shodiq mengatakan, selama 21 tahun menghadapi pelaku terorisme, berbagai metode dilakukan dalam deradikalisasi. Misalnya, pada 2008-2009, pihaknya mendatangkan tokoh-tokoh jihadis di Jazirah Arab, seperti tokoh Al Qaeda yang sudah kembali pada pemahaman modern.

Masyarakat diminta segera menyudahi polemik terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena dinilai tidak konstruktif. Pasalnya, keputusan aparatur negara, dalam hal ini pimpinan KPK, telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikatakan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Agus Surono. Karenanya itu, Prof Agus juga mendukung sikap Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, yang pada beberapa berita media massa menyerukan untuk menyudahi polemik tersebut. “Moeldoko benar saat mengatakan bahwa hasil TWK dalam proses alih status pegawai sebagai aparatur sipil negara (ASN) sudah final. Itu memang…

Bali akan menyambut wisatawan mancanegara mulai Juli 2021. Hotel pun ikut bersiap dalam pembukaan pariwisata ini. Salah satu hotel yang menunjukkan kesiapannya adalah phmhotels. pmhotels merupakan bagian dari grup usaha pariwisata di Indonesia, Panorama Group. Melalui rilis yang diterima kataindonesia.com Sabtu (12/6) pmhotels menyatakan menyambut baik rencana pembukaan ini dengan ikut berpartisipasi dalam Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2021 di The Nusa Dua, Bali, yang diselenggarakan oleh Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) pada 10 & 11 Juni 2021. Turut hadir dalam kesempatan acara BBTF 2021 adalah Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu…

Kasus positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Trennya bahkan terus meningkat pasca lebaran Idul Fitri, akibat masyarakat yang memaksa mudik lebaran dan bersilaturahmi secara fisik. Satgas Penanganan Covid-19 mencatat, pada Sabtu (12/6) ada tambahan 7.465 kasus harian. Bahkan, pada Kamis (10/6) kasus harian corona bertambah 8.892 orang. Ini merupakan rekor tertinggi sejak Februari 2021. Dus, demi mencegah berlanjutnya lonjakan kasus, Satgas Penanganan Covid-19 menghimbau masyarakat untuk menaati Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Pemberlakuan PPKM mikro bertujuan untuk menekan mobilitas masyarakat sehingga dapat menekan penularan pasca lebaran Idul Fitri. Masyarakat dan sektor-sektor yang beroperasi selama masa PPKM…

Oleh : Putu Prawira Pasal penghinaan Presiden akan dimasukkan ke dalam RKUHP langsung disetujui masyarakat, karena sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara. Sehingga jika ada yang terang-terangan menghina dengan membuat anekdot, akan tersangkut pasal dan kena ancaman penjara. Presiden Jokowi adalah presiden yang paling dicintai oleh rakyat, buktinya beliau terpilih kembali menjadi RI-1 pada pilpres tahun 2019 lalu dan elektabilitasnya tinggi. Masyarakat menilai presiden saat ini sudah bertindak adil dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Indonesia. Sehingga mereka puas dengan kepemimpinan beliau. Oleh karena itu, ketika ada pasal penghinaan presiden yang akan dimasukkan ke dalam…

Oleh : Abdulah Hamid UU Cipta Kerja adalah payung hukum bagi hampir segala bidang, mulai dari investasi, ekonomi, ketenagakerjaan, sampai pertambangan. UU ini dibuat untuk merapikan berbagai regulasi di Indonesia agar tidak tumpang tindih. Sehingga tidak ada kebingungan di masyarakat, harus menuruti aturan yang mana. Sebutan bagi UU Cipta Kerja adalah UU sapujagat karena memiliki belasan klaster, mulai dari UMKM hingga ketenagakerjaan. UU ini memang sempat jadi kontroversial karena ada banyak perubahan yang terjadi setelah ia diresmikan. Namun perubahan ini tentu dengan konteks yang positif, bukan yang negatif seperti yang diprasangka oleh beberapa pihak. Justru UU Cipta Kerja dibuat untuk…

Oleh : Moses Waker Kelompok separatis dan teroris (KST) wajib dihukum berat karena mereka mengganggu ketertiban masyarakat. Selain itu, KST juga menghambat pembangunan, karena beberapa kali mengganggu proyek jalan trans Papua. KST wajib diberantas karena masyarakat di bumi Cendrawasih tak bisa maju jika mereka masih berkeliaran. Papua terkenal akan eksotisme alamnya dan keindahan tempat wisatanya seperti Raja Ampat dan Puncak Jayawijaya. Akan tetapi, Papua juga terkenal akan hal negatif, yaitu kelompok separatis dan teroris (dulu bernama kelompok kriminal bersenjata). Oleh karena itu, pemerintah berusaha menghapus image jelek dengan memberantas KST. KST kembali berulah dengan membunuh warga sipil di Kampung Eromaga,…

Oleh: Xeraphine S Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), mulai melakukan segala macam cara, sebagai tanggapan atas putusan diberhentikannya mereka dari lembaga antirasuah tersebut. Manuver-manuver kelompok tersebut harus diwaspadai, karena sangat mengganggu jalannya upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Dari jumlah tersebut, 24 orang diputuskan masih dapat mengukuti pendidikan kebangsaan, sementara 51 orang mendapatkan rapor merah dan tidak bisa melanjutkan karir mereka di KPK. Rencanannya, 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan tidak memenuhi syarat untuk tetap berada di dalam lingkungan KPK, akan diberhentikan…