Author: Kata Indonesia

Pemerintah terus melakukan reformasi struktural untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan untuk mendukung transformasi struktural, meningkatkan investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang ini mengatur ketetapan yang sebelumnya tumpang tindih menjadi lebih jelas, mereformasi izin usaha menjadi lebih mudah, membentuk Indonesia Investment Authority untuk iklim investasi yang lebih baik, dan merumuskan kembali Daftar Prioritas Investasi. Di tengah masa pandemi yang penuh tantangan dan memberikan dampak sosial-ekonomi, masih terdapat sinyal positif perekonomian dalam negeri baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Salah satu indikator yang menjadi sinyal positif adalah neraca perdagangan yang telah mengalami surplus lebih dari US$ 21…

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan Microsoft di Washington DC, Amerika Serikat (AS). Pertemuan itu membahas perkembangan rencana investasi membangun pusat data di Indonesia. Pertemuan dilakukan sebagai rangkaian kunjungan kerja Bahlil ke Amerika Serikat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Vice President of Azure Global Microsoft Mark Jacobsohn dan secara daring turut bergabung Presiden Direktur Microsoft Indonesia Haris Izmee. Bahlil mengapresiasi rencana Microsoft bagi Indonesia seperti yang pernah dikemukakan tahun lalu oleh CEO Microsoft saat bertemu Presiden Joko Widodo di Jakarta. Bahlil mengungkapkan, BKPM menjalankan apa yang menjadi hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan Microsoft. “Presiden Jokowi menginginkan Microsoft masuk ke Indonesia. Semuanya kami akan…

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan sejumlah reformasi yang telah dilakukan Indonesia telah berhasil meningkatkan beberapa indikator kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB), terutama dalam prosedur, biaya, dan waktu. Hal tersebut disampaikan Bahlil di hadapan World Bank, dalam rangkaian kunjungan kerja ke Amerika Serikat. “Pemerintah saat ini terus menerus berkomitmen melakukan perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia. Kita harap perbaikan-perbaikan ini membuahkan hasil positif. Investasi masuk, lapangan kerja tercipta, rakyat sejahtera. Itu tujuannya,” ucap Bahlil dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (17/7). Beberapa indikator disebut Bahlil mengalami perbaikan dengan pesat pada 2021, dibanding performa 2020. Antara lain,…

Investasi harus tetap agresif menarik investasi baik dari asing maupun domestik, meski pandemi masih melanda hingga saat ini. Menurut dia, implementasi UU Cipta Kerja juga akan menjadi poin krusial dalam pertumbuhan ekonomi nasional dari aspek realisasi investasi. Agung juga menilai upaya vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok jadi hal yang utama. Sinergi keduanya merupakan kunci akselerasi ekonomi dalam kondisi pandemi. “Investasi yang masuk saat ini akan butuh waktu direalisasikan, misalnya dalam hal administrasi, infrastruktur, dan kelembagaan. Sehingga harapannya saat pandemi bisa diatasi dengan program vaksin yang akan ada tambahan aktivitas ekonomi riil setelahnya,” kata Agung. Menurutnya saat ini, sejumlah sektor industri…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Di antaranya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah. PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya, PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar serta PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Menteri ATR Sofyan A. Djalil memastikan bahwa kelima peraturan pelaksana tersebut akan bermanfaat…

Oleh : Rebeca Marian DPR telah mengesahkan UU Otsus yang merupakan aspirasi rakyat Papua. Masyarakat pun optimis bahwa regulasi tersebut menjadi gerbang emas mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Otonomi khusus adalah keistimewaan yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat, sehingga mereka mendapat kucuran dana dari pemerintah untuk membangun daerahnya. Otsus yang berlangsung sejak 2001 akan diperpanjang tahun 2021. Masyarakat menyetujuinya karena merasa program ini sangat bermanfaat, karena bisa membangun infrastruktur di Papua. UU nomor 21 tahun 2001 alias UU Otsus telah disahkan tanggal 15 Juli 2021 pada rapat paripurna DPR RI. Paskalis Kossay, anggota Komisi Pertahanan dan Intelijen DPR RI…

Oleh : Cindy Ramadhani Tingginya angka pasien Corona belakangan ini membuat masyarakat ketakutan karena mereka tidak ingin tertular. Untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, maka pemerintah mempercepat program vaksinasi nasional, agar cepat selesai dan membentuk herd immunity. Ketika keadaan ini tercapai maka kondisi pandemi bisa dinyatakan berakhir. Vaksinasi adalah cara paling efektif dalam memerangi Corona. Ketika program vaksinasi nasional dimulai pada awal tahun 2021, maka masyarakat bersorak gembira karena akan mendapatkan kekebalan dari Corona. Apalagi program ini digratiskan oleh pemerintah, sehingga tidak akan memberatkan warga yang kondisi keuangannya agak goyah saat pandemi. Oscar Primadi, Sekretaris Jendral Kementrian Kesehatan menyatakan bahwa…

Pemerintah kembali mendatangkan vaksin COVID-19 untuk mendukung percepatan program vaksinasi nasional guna segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Hari ini, Kamis (22/07/2021) tiba sebanyak delapan juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku atau bulk vaccine, melalui Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. “Hari ini kita menyambut kedatangan vaksin Sinovac tahap ke-29 sebanyak delapan juta dosis. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah menjaga seluruh bangsa Indonesia dari bahaya virus COVID-19. Karena itu kita menyambut baik hadirnya vaksin ini dan semoga akan semakin memperkuat langkah kita melewati ujian yang sungguh kita rasakan berat ini,” kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan…

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)  meyakini keputusan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli mendatang sebagai langkah yang cermat. “Kami percaya keputusan itu merupakan yang terbaik dan tentunya dengan perhitungan yang sangat cermat,” ujar Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, di Jakarta, Rabu (21/7/2021). “NU sangat mendukung kebijakan pemerintah menambah masa PPKM Darurat sampai 25 Juli 2021 mendatang, kami juga berdoa semoga pada tanggal 26 Juli 2021 PPKM Darurat ini diperkirakan secara bertahap dibuka,” imbuhnya. Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah menyiapkan bantuan  sebagai konsekuensi perpanjangan  masa PPKM Darurat. “PBNU memberikan apresiasi yang tinggi kepada…

Indonesia mempunyai beraneka ragam agama. Ada 6 agama yang diakui. Setiap agama mempunyai pemahaman tersendiri tentang persatuan. Semua ajaran agama, pasti tidak pernah melegalkan perpecahan. Tetapi akhir-akhir ini banyak insiden adu domba pihak tidak bertanggung jawab untuk membenturkan ajaran agama di Indonesia. Warga Indonesia berhak mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing, dan negara wajib melindungi serta menjaminnya. Hal ini diperkuat dengan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. KH. Said Aqil Siradj pernah mengatakan, ”Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, terlebih lagi hingga menyebarkan kebencian…

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law telah menjawab keraguan investasi untuk berinvestasi. Pasalnya, regulasi tersebut memberikan jaminan kemudahan dalam berinvestasi bagi para pengusaha di Tanah Air. “Selama ini banyak investor merasa ragu melakukan investasi di Indonesia sebab proses perizinan cukup lama dan berbelit-belit. Untuk itu, pemerintah sudah sahkan Omnibus Law dan segala turunannya dan menjawab berbagai masalah. Pengesahan Omnibus Law sekaligus jadi awal reformasi perizinan Indonesia dengan mengubah 79 peraturan dan 1.244 pasal,” kata Luhut dalam Webinar Virtual Investor Daily. lebih lanjut Luhut menjelaskan, melalui UU Cipta Kerja yang…

Kehadiran UU Cipta Kerja tentang sertifikasi halal menjadi solusi yang memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sesuai UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH. UU Cipta Kerja merupakan salah satu produk hukum yang memberi berbagai kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang ini memberikan penyederhanaan dan percepatan proses perizinan usaha di Indonesia yang sebelumnya terkesan masih cukup kompleks. Selain itu, ada pula kemudahan dari UU Cipta Kerja tentang sertifikasi halal yang akan membantu pelaku UMK untuk melaksanakan kewajiban mereka. Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH), sertifikasi halal pada suatu produk…