Author: Kata Indonesia

Pemerintah telah menerbitkan UU Cipta Kerja yang salah satunya ditujukan untuk menyederhanakan proses perizinan yang saat ini dirasakan masih berbelit-belit. Pada industri hulu migas, kondisi tersebut masih menjadi kendala, baik di pusat maupun daerah. Demikian kesimpulan dari acara Media Briefing IPA CONVEX 2021 yang bertema ‘Peluang dan Tantangan Investasi Migas Pasca Terbitnya Omnibuslaw’ pada Rabu (14/7/2021), secara daring. Acara menghadirkan tiga narasumber penting di industry hulu migas, yaitu Komite Investasi Kementerian Investasi dan BKPM, Rizal Calvary Marimbo, Kepala Divisi Hukum SKK Migas, Didik Sasonon Setyadi, dan VP Legal, Commercial & Planning Premier Oil Natuna Sea B.V, Ali Nasir. Menurut Rizal, Omnibuslaw menjadi harapan…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kembali menggelar Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Jasa Konstruksi yang dilaksanakan di Makassar secara hybrid. Melalui sosialisasi ini diharapkan percepatan reformasi struktural dan transformasi ekonomi dapat segera tercapai, mengingat UU Cipta Kerja diharapkan akan mendorong penyediaan lapangan kerja, kemudahan bagi masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyederhanaan sistem perizinan. “UU Cipta Kerja diharapkan juga memberikan dampak positif untuk kemajuan sektor Jasa Konstruksi, seperti kemudahan perizinan berusaha, penguatan peran masyarakat jasa konstruksi, dan inovasi proses bisnis. Tentunya untuk melaksanakannya kita butuh…

Implementasi UU Cipta Kerja menjadi salah satu bagian penting dari upaya pemulihan ekonomi nasional. UU Cipta Kerja mendorong terciptanya transformasi ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, termasuk penyederhanaan perizinan. “Pada kondisi mutakhir saat ini, dengan diundangkannya  UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, semakin jelas kebijakan tentang keharusan aktualisasi  keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya pada Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) KLHK, Kamis (1/7), di Jakarta. Menteri Siti menjelaskan bobot utama UUCK ialah penyederhanaan prosedur dan mengatasi hambatan birokratis. UUCK menegaskan posisi perizinan sebagai instrumen pengawasan. UUCK juga memberikan jalan…

Pemerintah telah menerbitkan UU Cipta Kerja yang salah satunya ditujukan untuk menyederhanakan proses perizinan yang saat ini dirasakan masih berbelit-belit. Pada industri hulu migas, kondisi tersebut masih menjadi kendala, baik di pusat maupun daerah. Komite Investasi Kementerian Investasi dan BKPM, Rizal Calvary Marimbo mengatakan Omnibuslaw menjadi harapan untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia yang masih kalah dari negara lain di Asia Tenggara “Dengan adanya Omnibuslaw UU Cipta Kerja, kita berharap persoalan perijinan bisa disederhanakan, ada kepastian hukum yang lebih baik, serta aturan yang tidak tumpang tindih karena Indonesia memiliki daya tarik ketersediaan sumber daya alam,” jelasnya dalam Media Briefing IPA CONVEX…

Pemerintah terus melakukan reformasi struktural untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan untuk mendukung transformasi struktural, meningkatkan investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi guna pemulihan ekonomi nasional (PEN). Undang-Undang ini mengatur ketetapan yang sebelumnya tumpang tindih menjadi lebih jelas, mereformasi izin usaha menjadi lebih mudah, membentuk Indonesia Investment Authority untuk iklim investasi yang lebih baik, dan merumuskan kembali Daftar Prioritas Investasi. Di tengah masa pandemi yang penuh tantangan dan memberikan dampak sosial-ekonomi, masih terdapat sinyal positif perekonomian dalam negeri baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Salah satu indikator yang menjadi sinyal positif adalah neraca perdagangan yang telah mengalami surplus lebih dari…

Oleh : Saby Kosay Sejak tahun 2014 hingga saat ini, kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah berhanti untuk terus membangun tanah Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli orang Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam membangun Papua dengan memberikan kewenangan penuh melalui undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua hingga keluarnya Inpres No. 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Berbagai kebijakan program pembanguinan di Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan…

Oleh: Asep Maulana Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih saja diprotes oleh sebagian orang. Mereka seharusnya langsung membawanya ke jalur hukum, bukannya hanya protes di media sosial. KPK benar-benar menjadi buah bibir ketika para pegawainya diangkat jadi ASN, penyebabnya karena mereka harus melaksanakan ujian bernama tes wawasan kebangsaan (TWK). Ada saja yang nyinyir dan curiga bahwa TWK hanya modus semata untuk menyingkirkan pihak tertentu. Padahal tes ini tak hanya untuk pegawai KPK, melainkan juga untuk calon PNS lain. Jika ada yang masih mempermasalahkan tes wawasan kebangsaan, maka jangan hanya beropini di depan wartawan atau di sosial media. Pasalnya, hal itu hanya…

Sebagai PLTU terbesar di Indonesia yang menyumbang 17% dari energi listrik kebutuhan Jawa-Madura-Bali, keberadaan Indonesia Power Suralaya Power Generation Unit (PGU) sangatlah vital di sistem kelistrikan Indonesia. Seperti halnya yang saat ini terjadi di Indonesia bahkan di Dunia yaitu pandemi Covid 19, listrik sangat dibutuhkan untuk membantu tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya, baik itu di rumah sakit, puskesmas, laboratorium ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan listrik tersebut Indonesia Power terus berkomitmen untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam menyediakan energi listrik dengan menjaga keandalan pembangkit dan seluruh komponen pendukungnya. Komponen terpenting dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan listrik tidak lain adalah pegawai, yang…

Oleh : Made Raditya Masyarakat mendukung tindakan aparat untuk menangkap para kartel dan mafia Alat Kesehatan yang diduga beroperasi di masa pandemi Covid-19. Selain melanggar hukum, mereka juga menambah beban penderitaan masyarakat di masa krisis akibat pandemi Covid-19. Corona adalah penyakit yang menggemparkan dunia sejak tahun 2020. Korban-korban berguguran dan jumlah pasien Covid terus bertambah. Sedihnya, di Indonesia tidak ada wilayah yang bebas Corona. Para pasien juga terus berjuang agar lekas sembuh, walau hanya isolasi mandiri karena tidak ada ranjang di Rumah Sakit. Selain berjuang untuk sembuh maka pasien juga dipusingkan dengan harga obat Corona dan vitamin yang makin tinggi.…

LSPR Communication and Business Institute – Jakarta merupakan salah satu institusi pendidikan ilmu komunikasi dan bisnis pendidikan di Indonesia, LSPR dengan bangga menghasilkan lulusan berkualitas tinggi yang siap berkembang di lingkungan profesional. LSPR didirikan pada tahun 1992 oleh Ibu Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR. Salah satu program studi yang ditawarkan di LSPR yaitu jurusan Performing Arts Communication (PAC). Pesan dari Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Mikhael Yulius Cobis, M.Si, M.M Performing Arts Communication (PAC) lahir di awal era komunikasi dan industri kreatif pada Januari 2008. Kedengarannya tidak mungkin untuk menggabungkan studi seni pertunjukan dan studi komunikasi menjadi sebuah studi yang…

Oleh: Abie Hoax menjadi tantangan dalam penanganan pandemi Covid-19. Masyarakat pun diminta untuk kritis dalam menyikapi informasi yang berkembang. Berapa hari terakhir jagat maya dihebohkan dengan pernyataan seorang dokter Bernama Lois di salah satu acara talkshow TV nasional (Hotman Paris Show). Alih-alih pernyataan yang disampaikan dapat menginspirasi khalayak namun justru menimbulkan kontroversi dan anarkisme dari sebuah informasi. Kontroversi yang ditimbulkan dr Lois berawal dari pernyataan bahwa orang-orang yang meninggal bukan karena Covid-19, tapi akibat interaksi obat. Selain itu, yang bersangkutan juga menyatakan dengan tegas tidak percaya pada Covid-19. Tayangan tersebut kemudian viral di media sosial mengingat isu yang dibahas cukup…

Oleh : Aditya Akbar Di tengah kondisi penuhnya IGD dan banyaknya kasus yang meninggal karena Covid-19, masih ada orang yang tidak bertanggungjawab dengan menyebarkan hoaks tolak PPKM. Masyarakat mendukung tindakan tegas bagi penyebar hoax tersebut karena dapat menciptakan keresahan publik yang saat ini fokus berjuang melawan pandemi Covid-19. Polda Jawa Tengah telah menyatakan bahwa pihaknya tengah memburu pelaku pembuat maupun penyebar hoaks seruan aksi penolakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Banyumas, Tegal Kota dan Kabupaten/kota Pekalongan Jawa Tengah. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Alqudusy menyebutkan pihaknya masih menyelidiki siapakah pembuat pertama pesan hoaks tersebut. Pihaknya…