Author: Kata Indonesia

Keberadaan Pasal Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Sudah Tepat Oleh : Deka Prawira Keberadaan Pasal mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden serta perubahannya yang sebelumnya hanyalah merupakan delik biasa menjadi delik aduan dalam RKUHP merupakan hal yang sudah sangat tepat. Selain bentuk penyamarataan kedudukan di mata hukum, keberadaan pasal tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai ujaran kebencian yang selama ini banyak beredar khususnya di media sosial. Presiden sebagai seorang kepala negara yang telah mengemban amanah seluruh rakyat dalam pemilihan yang berlandaskan demokrasi memang sudah sepatutnya untuk terus didukung oleh seluruh masyarakatnya. Hal tersebut tentu juga akan berdampak pada bagaimana kelancaran seluruh…

Implementasi Nasionalisme Cegah Penyebaran Radikalisme Oleh : Muhammad Yasin Radikalisme masih menjadi ancaman bangsa di era keterbukaan informasi. Oleh sebab itu, diperlukan implementasi nasionalisme guna mencegah penyebaran paham radikal yang dapat menciptakan perpecahan bangsa. Bukan menjadi hal yang baik apabila dalam suatu negara dengan azas demokrasi seperti Indonesia, namun masih ada saja orang-orang atau sekelompok masyarakat yang ternyata menganut paham radikal garis keras. Hal tersebut tentunya akan mengancam kerukunan antar warga negara dengan tidak adanya sikap toleransi di masyarakat. Selain itu, memang sudah sangat tidak sesuai dengan cita-cita luhur dari para pendiri bangsa yang menggaungkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka…

Indonesia Dorong Investasi Berkelanjutan Dalam KTT G20 Oleh : Alfisyah Dianasari Investasi merupakan hal yang masih digadang-gadang oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional, kini pemerintah juga tengah mematangkan persiapan untuk investasi berkelanjutan. Presidensi G20 Indonesia melalui Forum on International Policy Levers for Sustainable Investement yang telah diselenggarakan pada 13 Juni 2022 lalu, menyusun kebijakan pendukung yang dapat mendorong pembiayaan dan investasi berkelanjutan. Forum yang diselenggarakan secara hybrid di Bali tersebut dihadiri oleh anggota G20, undangan dan organisasi internasional dengan 64 delegasi yang berpartisipasi secara luring dan 54 delegasi yang berpartisipasi secara daring. Forum tersebut bertujuan untuk membahas kebijakan pendukung yang…

Negara hadir lewat pasokan listrik PT PLN (Persero) ke 71 desa terpencil dengan jumlah 3.339 pelanggan di Provinsi Sulawesi Barat sepanjang 2021 hingga triwulan I 2022. Pembangunan infrastruktur kelistrikan ke desa-desa tersebut didanai oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 73,4 miliar. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN, Adi Priyanto mengatakan, untuk menyalurkan listrik ke desa-desa tersebut, PLN membangun sejumlah infrastruktur kelistrikan yaitu jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 188 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 95 kms, serta 98 unit gardu distribusi dengan total kapasitas sebesar 4.100 kVA. “Upaya ini kami lakukan untuk memberikan…

Seluruh Elemen Masyarakat Papua Dukung Pengesahan DOB Oleh : Levi Raema Wenda Seluruh elemen Masyarakat Papua mendukung pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Dukungan ini datang dari berbagai kalangan baik itu dari tokoh adat, pejabat pemerintahan, akademisi, mahasiswa, sampai tokoh masyarakat yang ada di Papua. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengirimkan Dokumen Deklarasi Rakyat Papua Barat yang berisi dukungan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), dan pembentukan DOB di Papua kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta. Waterpauw mengatakan deklarasi dukungan Otsus dan DOB ini merupakan kesepakatan para bupati, walikota, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat…

Perketat Prokes, Cegah Kenaikan Kasus Covid-19 Oleh : Restu Pertiwi Fenomena kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia semakin meresahkan. Hal ini membuat Zubairi Djoerban selaku Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta Pemerintah agar memperketat kembali penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19 di tengah kenaikan kasus yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Zubairi memahami kondisi psikologis masyarakat Indonesia sudah bosan dengan pengetatan selama dua tahun lebih pandemi Covid-19. Namun, ia mengingatkan penularan virus ini masih sangat fluktuatif dan berpotensi mengalami lonjakan terutama akibat kemunculan varian baru. Berdasarkan riset data yang penulis temukan, tercatat selama periode 8-14 Juni 2022, jumlah…

Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengumumkan tiga nama bakal calon presiden (capres) pada Rakernas NasDem di Jakarta, Jumat (17/6). Salah satu nama yang diusung Nasdem adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menanggapi hal tersebut, Ketua Ganjarist Eko Kuntadhi mengapresiasi rekomendasi partai tersebut. Menurutnya, NasDem mendengarkan aspirasi dari masyarakat kalangan bawah yang mendukung Ganjar agar maju sebagai presiden. “Saya sebagai Ketua Relawan Ganjar ini (mengucapkan) makasih, bahwa apa yang sudah kita lakukan ternyata diapresiasi oleh Partai NasDem. Ini membuktikan sebetulnya suara yang kami aspirasikan ditangkap dengan baik oleh NasDem. NasDem membaca banget suara publik, itu yang saya lihat,” jelas Eko dikutip dalam…

Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Prabowo menyebut pertemuan tersebut dalam bentuk membangun kerjasama. “Baru saja saya menerima kunjungan dari Ketum PKB beserta jajaran pimpinan puncaknya tadi, Cak Imin walaupun memang sahabat lama dan kita sebenarnya sudah melakukan diskusi intensif selama beberapa bulan ini,” jelas Prabowo kepada wartawan, Sabtu (18/6/2022). Prabowo mengatakan pertemuan tersebut membicarakan kerjasama yang akan dibangun. Menurutnya, Gerindra dan PKB siap menghadapi proses pemilu 2024. “Namun malam hari ini saya mendapat kehormatan menerima beliau Ketum PKB di Kertanegara Nomor…

Revisi UU Cipta Kerja Menjadi Magnet Bagi Investor Luar Negeri Oleh : Rudi Darmawan Pemerintah berkomitmen untuk menyempurnakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya perbaikan (revisi) tersebut, UU Cipta Kerja diyakini dapat menjadi magnet bagi investor luar negeri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) memang patut direvisi, dan revisi ini rupanya menjadi daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan menilai, bahwa hal tersebut merupakan daya tarik para investor asing. Tentu saja dalam UU Omnibus Law ini ada hal-hal yang diuntungkan oleh…

Pemerintah Maksimalkan Kesiapan Jelang KTT G20 Oleh : Savira Ayu Pemerintah terus memaksimalkan persiapan jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Dengan persiapan yang matang, acara KTT G20 diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Setelah Italia, presidensi G20 dipegang oleh Indonesia. Hal ini sangat bagus karena pertama kalinya sebuah negara berkembang dipercaya jadi presidensi. Ini artinya posisi Indonesia di dunia internasional cukup kuat dan Presiden Jokowi dihormati oleh banyak pemimpin negara lainnya. Kepercayaan ini harus dibuktikan dengan menyelenggarakan KTT G20 dengan sebaik-baiknya. KTT G20 tanggal 15 hingga 16 November 2022 yang akan diselenggarakan di Bali dipersiapkan dengan sangat matang. Menteri Perhubungan…

Waspadai Peningkatan Kasus Covid dengan Perketat Prokes dan Vaksinasi Oleh : Restu Pertiwi Fenomena saat ini menunjukkan bahwa Indonesia kembali mengalami kenaikan kasus Covid-19. Kenaikan ini diduga merupakan imbas dari masuknya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Berdasarkan data riset yang penulis dapat pada Rabu 15 Juni 2022, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 1.242 kasus positif. Menurut berita yang penulis baca, Indonesia melaporkan ada 20 kasus positif subvariant Omicron BA.4 dan BA.5 dengan gejala meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, mual, badan pegal, dan tidak bergejala. Dicky Budiman selaku Epidemolog dari Griffith University mengungkapkan bahwa ada tiga alasan mengapa kasus…

Pemerintah Berkomitmen Bangun Pemerataan Kesejahteraan di Indonesia Oleh : Deka Prawira Pemerintah terus melakukan pemerataan agar seluruh rakyat di negeri ini merasakan keadilan. Berbagai upaya tersebut ditempuh melalui implementasi sejumlah program nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara maupun keberlanjutan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Pemerataan kesejahteraan adalah misi utama pemerintah tahun 2022 ini dan pemerintah berusaha mengaplikasikan Sila kelima Pancasila yakni ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Dalam mempraktekkan keadilan sosial maka butuh pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai yang maju hanya di Pulau Jawa sementara di daerah lain terabaikan. Langkah pertama dalam…