• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Berkomitmen Bangun Pemerataan Kesejahteraan di Indonesia

Pemerintah Berkomitmen Bangun Pemerataan Kesejahteraan di Indonesia

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 18 June 2022

Pemerintah Berkomitmen Bangun Pemerataan Kesejahteraan di Indonesia

Oleh : Deka Prawira

Pemerintah terus melakukan pemerataan agar seluruh rakyat di negeri ini merasakan keadilan. Berbagai upaya tersebut ditempuh melalui implementasi sejumlah program nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara maupun keberlanjutan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.

Pemerataan kesejahteraan adalah misi utama pemerintah tahun 2022 ini dan pemerintah berusaha mengaplikasikan Sila kelima Pancasila yakni ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’.

Dalam mempraktekkan keadilan sosial maka butuh pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai yang maju hanya di Pulau Jawa sementara di daerah lain terabaikan.
Langkah pertama dalam pemerataan kesejahteraan adalah dengan meneruskan aturan desentralisasi, yakni pemerintah daerah diberi wewenang untuk ikut mengatur dan membangun wilayahnya. Hingga diharapkan akan ada modernisasi dari Sabang sampai Merauke. Hal ini terus dilakukan dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pasal 1.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah berupaya menciptakan pemerataan di seluruh Indonesia. Caranya dengan pembangunan Ibu Kota NegaraNusantara, Jalan Tol Trans-Sumatera, dan Food Estate di Luar Jawa. Dalam artian, pembangunan tidak hanya dilakukan di Jawa tetapi juga di pulau-pulau lain sehingga tidak jadi Jawa-sentris.
Tujuan pemindahan Ibu Kota Negara dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, adalah pembangunan di Borneo dan kawasan sekitarnya. Setelah Kalimantan Timur menjadi wilayah yang modern, lalu bagian lain juga dibangun agar terus maju. Nanti juga disusul dengan pembangunan di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lain.
Pembangunan di Kalimantan memang harus dilakukan karena jangan sampai Jawa-sentris alias semua ada di Pulau Jawa. Warga Negara Indonesia tidak hanya berada di Jawa, tetapi juga ada di pulau-pulau lain. Jangan sampai ada kesenjangan sehingga di Kalimantan masih ada rakyat yang buta huruf karena kurangnya akses pendidikan.
Jawa-sentris memang harus dihapus karena Indonesia terbentang dari Pulau Sumatera sampai Papua. Jika pemerintah ingin mengaplikasikan Sila Kelima Pancasila maka keadilan diciptakan di seluruh pulau. Caranya dengan membangun infrastruktur berupa jalan raya, jalan tol, jembatan, bendungan, gedung sekolah, dll.
Pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot juga ada di Sumatera dengan proyek Jalan Tol Trans-Sumatera. Jalan sepanjang 2.704 kilometer terbentang dari Lampung ke Aceh dan akan memudahkan rakyat untuk beraktivitas. Terutama ketika mereka akan mudik lebaran, sehingga lebih cepat sampai.
Jika ada Jalan Tol Trans-Sumatera maka akan mempercepat juga pengiriman barang. Kecepatan adalah kunci sehingga proses perdagangan makin lancar dan berakibat baik bagi perekonomian masyarakat. Akibatnya, rakyat akan lebih memiliki akses dalam mengkonsumsi produk-produk tertentu.
Kemudian, Food Estate di Luar Jawa berlokasi di Kalimantan Tengah. Lokasi memang sengaja diambil di Borneo karena di sana masih memiliki lahan yang cukup luas untuk ditanami padi dan singkong. Sedangkan di Pulau Jawa sudah terlalu penuh jika membuat persawahan-persawahan yang baru.
Sri Mulyani menambahkan, Indonesia di ASEAN adalah negara dengan perekonomian terbesar, juga di jajaran negara-negara G20. Dalam arti, Indonesia tumbuh dari negara menengah ke bawah jadi negara menengah ke atas dan terus maju. Oleh karena itu perlu adanya pemerataan pembangunan agar tidak ada ketimpangan antara di luar Jawa dengan di Jawa.
Ketika terjadi pemerataan pembangunan maka berdampak pada rakyat. Mereka bisa mengakses jalan yang bagus dan memiliki bendungan yang representatif. Masyarakat tidak akan takut kekeringan jika kemarau berlangsung.
Pemerintah terus berusaha untuk memegang komitmen dalam membangun pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Dalam menaikkan tingkat kemakmuran rakyat maka dibangunlah infrastruktur, tak hanya di Jawa tetapi juga di Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Dengan cara ini maka akan ada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi tiap Warga Negara Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

 

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

June 26, 2026

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

June 26, 2026

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap Jakarta – Pemerintah bergerak cepat…

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi Jakarta – Pemerintah mengimbau…

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme Oleh: Ethan Shabir Uttara…

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.