Implementasi Nasionalisme Cegah Penyebaran Radikalisme

Implementasi Nasionalisme Cegah Penyebaran Radikalisme

Oleh : Muhammad Yasin

Radikalisme masih menjadi ancaman bangsa di era keterbukaan informasi. Oleh sebab itu, diperlukan implementasi nasionalisme guna mencegah penyebaran paham radikal yang dapat menciptakan perpecahan bangsa.

Bukan menjadi hal yang baik apabila dalam suatu negara dengan azas demokrasi seperti Indonesia, namun masih ada saja orang-orang atau sekelompok masyarakat yang ternyata menganut paham radikal garis keras.

Hal tersebut tentunya akan mengancam kerukunan antar warga negara dengan tidak adanya sikap toleransi di masyarakat. Selain itu, memang sudah sangat tidak sesuai dengan cita-cita luhur dari para pendiri bangsa yang menggaungkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Maka dari itu sangat penting adanya sebuah implementasi Nasionalisme, khususnya bagi para remaja generasi penerus Bangsa supaya mereka tidak mudah tergerus dengan arus globalisasi dan justru malah lupa dengan jati diri kebangsaannya sendiri serta akhirnya lebih menggaungkan sesuatu yang berasal dari luar negeri.

Hal tersebut sangat nyata, utamanya dalam era serba digital seperti sekarang ini. Bagaimana respon dari para milenial dalam berselancar di media sosial, seluruh aspek tersebut tidak luput dari pantauan Pangdam Jaya Mayjen Untung Budiharto. Maka dari itu dirinya berharap generasi muda agar mampu untuk lebih mengkapitalisasi rasa Nasionalisme pada generasi penerus.
Dalam rangka mengajarkan semangat Nasionalisme kepada para palajar khususnya, Pangdam Jaya Mayjen Untung Budiharto langsung membentuk sebuah program yang dinamakan Army Go to School dengan tujuan utama yakni memberikan edukasi kepada para milenial mengenai wawasan Nasionalisme. Tentunya gerakan tersebut berguna untuk bisa mencegah masuknya paham-paham terlarang di kalangan anak muda.
Mayjen Untung Budiharto mengatakan bahwa kegiatan tersebut akan secara langsung didatangi oleh pada Komandan Distrik Militer (Dandim) yang akan datang ke sekolah-sekolah supaya para milenial tersebut mampu untuk memiliki kesadaran bela negara dan bela Pancasila secara kuat.
Bukan tanpa alasan program ini dibuat, Pangdam Jaya tersebut menjelaskan bahwa dirinya hendak mempersiapkan para anak muda supaya tetap bisa menjaga eksistensi bangsa. Baginya, dasar dari penjagaan akan eksistensi Bangsa ini terletak dalam basic pemahaman ideologi NKRI. Sangat penting menurutnya supaya semangat untuk membangun Bangsa harus bisa dilanggengkan secara turun-menurun.
Senada dengan yang dikatakan oleh Mayjen Untung Budiharto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa Nasionalisme memang merupakan hal yang sangat penting untuk bisa diajarkan kepada generasi muda penerus Bangsa. Hal tersebut lantaran terdapat bela negara, nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara serta rela untuk berkorban demi bangsa dan negara.
Ketika para milenial sudah benar-benar melekat dalam hati mereka mengenai gagasan Nasionalisme tersebut, maka Muhadjir Effendy mengaku bahwa mereka akan dengan mudah mampu untuk mencegah penyebarluasan ajaran radikalisme. Lebih lanjut, dirinya juga menilai bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa generasi muda adalah merupakan ujung tombak dari upaya bela negara.
Muhadjir juga mengimbau kepada seluruh generasi muda agar mampu membentuk mental dan jiwa kepemimpinan mereka serta berani untuk bersikap keras bahkan kepada diri mereka sendiri. Hal tersebut baginya adalah sebuah prasyarat supaya mudah mengendalikan diri dan tidak gampang terpengaruh dengan lingkungan yang negatif, utamanya yang menjurus pada hal-hal berbau radikalisme dan intoleransi apalagi sampai bermuara pada berbagai macam tindak kekerasan serta ekstremisne yang tentunya bisa mengancam keutuhan NKRI.
Pada kesempatan yang lain, Wakil Ketua DPR Jazilul Fawaid mengaku bahwa dirinya sangat prihatin dengan kasus radikalisme yang belakangan ternyata masih ada dan terus bergerak ke berbagai arah. Dirinya menegaskan bahwa hal tersebut tentu sangatlah berbahaya untuk Bangsa dan akar permasalahan dari kemunculan gagasan radikalisme adalah kurangnya atau menurunnya rasa Nasionalisme.
Nasionalisme sendiri memang merupakan hal yang sangat penting karena itu menjadi dasar utama pembentukan ideologi cinta tanah air. Apabila generasi penerus Bangsa telah luntur semangat nasionalismenya, maka bukan tidak mungkin radikalisme serta ekstrimisme akan semakin menjamur di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025