• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Seluruh Elemen Masyarakat Papua Dukung Pengesahan DOB

Seluruh Elemen Masyarakat Papua Dukung Pengesahan DOB

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 19 June 2022

Seluruh Elemen Masyarakat Papua Dukung Pengesahan DOB

Oleh : Levi Raema Wenda

Seluruh elemen Masyarakat Papua mendukung pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Dukungan ini datang dari berbagai kalangan baik itu dari tokoh adat, pejabat pemerintahan, akademisi, mahasiswa, sampai tokoh masyarakat yang ada di Papua.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengirimkan Dokumen Deklarasi Rakyat Papua Barat yang berisi dukungan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), dan pembentukan DOB di Papua kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Waterpauw mengatakan deklarasi dukungan Otsus dan DOB ini merupakan kesepakatan para bupati, walikota, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat Papua Barat.

Dukungan dari berbagai latar belakang ini merupakan kebulatan sikap dan komitmen dari Masyarakat di Papua Barat yang menginginkan adanya pemekaran dalam bentuk DOB dan Otsus.

Untuk diketahui pula deklarasi dukungan ini telah dibacakan di hadapan Forum Raker Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat pada 14 Juni 2022 di Gedung PKK, Arfai, dan dihadiri oleh sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).
DOB dan Otsus diselenggarakan atas dasar Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Peraturan ini lahir dengan pertimbangan untuk melindungi harkat martabat, serta memberi afirmasi kepada Orang Asli Papua (OAP). Peraturan ini juga sebagai dasar hukum untuk meningkatkan percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Papua.
Pelaksanaan DOB dan Otsus di Papua adalah bentuk pemberian kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarasa sendiri. Pelaksanaannya nanti agar mendapatkan hasil yang maksimal disesuaikan berdasarkan aspirasi dan hak dasar Masyarakat Papua.
Deklarasi dukungan terhadap pelaksanaan DOB dan Otsus ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan Rapat Kerja (raker) Paripurna Bupati dan Walikota se-Papua Barat. Raker tersebut merupakan wadah konsolidasi pemerintahan dan otonomi daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab.
Deklarasi ini sendiri ditandatangani oleh Bupati Maybrat, Teluk Wondama, Manokwari, Kaimana, Wakil Bupati Sorong Selatan, serta PJ Bupati Tambrauw. Kemudian deklarasi ini juga ditandatangani oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Rektor Universitas Papua, Tokoh Masyarakat, Tokoh Intelektual, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, hingga Tokoh Agama.
Dukungan atas pelaksanaan Otsus dan DOB ini bukanlah kali yang pertama, sebelumnya ratusan mahasiswa Papua yang tergabung ke dalam Konferensi Mahasiswa Papua pernah melakukan aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI dan Kementrian Dalam Negeri pada 31 Mei 2022. Mereka menyampaikan aspirasinya agar RUU DOB segera disahkan, demi terciptanya percepatan pembangunan bagi seluruh Rakyat Papua. Para mahasiswa ini juga mendukung penuh pelaksanaan Otsus di Papua.
Dukungan dari berbagai elemen masyarakat terhadap pengesahan DOB merupakan suatu bentuk harapan akan terciptanya Papua yang sejahtera dan damai. Pembentukan DOB merupakan aspirasi Masyarakat Papua sejak lama agar tercipta pemerataan pembangunan dan memajukan Papua agar sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua

 

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

June 26, 2026

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

June 26, 2026

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap Jakarta – Pemerintah bergerak cepat…

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi Jakarta – Pemerintah mengimbau…

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme Oleh: Ethan Shabir Uttara…

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.