Penyederhanaan Birokrasi Mendukung Kemajuan Bangsa

Oleh: Alfisyah Kumalasari

Reformasi merupakan salah satu prioritas kerja Kabinet Indonesia Maju. Karenanya, penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran dan berkelanjutan akan dilakukan Pemerintah, disertai dengan penguatan kapabilitas institusi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Dengan terciptanya birokrasi yang profesional melalui pemangkasan birokrasi, kemajuan bangsa akan segera terwujud.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan agar ada dampak nyata reformasi birokrasi terhadap pelayanan publik.
Ma’ruf mengatakan, Reformasi birokrasi harus berujung pada pelayanan publik yang cepat, mudah, dan murah, serta tetap dapat diakses dalam segala kondisi.
Dirinya menyatakan bahwa pemerintah masih harus terus melakukan penataan di berbagai bidang di birokrasi. Seperti penataan regulasi, reformasi struktural, transformasi budaya dan tata kelola berbasis digital.

Tentu saja salah satu tantangan yang akan dihadapi dalam proses perubahan tersebut antara lain adalah mengubah pola pikir dan budaya kerja. Tentunya ada hal yang perlu disiapkan seperti pendudukan yang baik untuk membentuk tenaga kerja yang unggul.
Reformasi pendidikan tentu juga diperlukan guna menyiapkan tenaga kerja yang unggul, baik pendidikan formal maupun pendidikan vokasi.
Eko Prasodjo selaku Ketua TI-RBN pernah melaporkan bahwa program kerjya yang telah dilakukan oleh TI-RBN selama periode 2015 hingga 2019. Antara lan yakni, perbaikan sistem rekruitmen CPNS, pelaksanaan manajemen kinerja yang baik, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi agar lebih efisien dan efektif melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Serta mendorong lahirnya berbagai inovasi pelayanan publik di Kementerian/Lembega maupun Pemda, Penataan Kelembagaan dengan mengurangi 23 LNS di tahun 2017 dan Pelayanan PTSP di pusat dan daerah disempurnakan menjadi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).
Eko Prasodjo juga menambahkan dengan rekomendasi kepada Wakil Presiden untuk pelaksanaan reformasi birokrasi selanjutnya. Rekomendasi tersebut diantaranya adalah penguatan reformasi birokras baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Sementara itu, Menteri kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga berharap agar berbagai puhak pemangku kepentingan dapat menyampaikan keluhan dan masukan, karena KKP dinilai tidak akan merasa dibebani.
Edhy mengatakan bahwa pihaknya ingin membangun komunikasi terarah dan tidak lagi bersifat top down, tetapi yang diinginkan adalah komunikasi dari bawah ke atas.
Dirinya juga berharap agar visi kelautan dan perikanan di tanah air dapat disatukan sehingga tidak ada lagi dinas di daerah yang memperoleh bantuan yang tidak jelas asal-usulnya.

Edhy juga berharap agar berbagai pihak pemangku kepentingan dapat menyampaikan berbagai keluhan dan masukan, karena KKP dinilai tidak akan merasa dibebani.
Pada kesempatan sebelumnya, Edhy juga menyatakan bahwa prinsip pemerintah berupaya untuk menyederhanakan proses perizinan, namun ia juga menekankan agar para pelaku usaha menjaga komitmennya untuk patuh terhadap aturan yang berlaku.
Mengenai kendala perizinan yang dialami oleh para pelaku usaha terkait dengan peraturan daerah (Perda), Menteri Edhy menyampaikan akan segera mengkoordinasikannya dengan pemerintah daerah (pemda) terkait.
Dengan begitu, harapannya tidak ada lagi perizinan pemda yang menghambat atau berlawanan dengan upaya pemerintah pusat untuk mengoptimalkan perikanan budidaya.
Penyederhanaan Birokrasi tentu merupakan sesuatu yang penting, agar urusan yang berkaitan dengan surat-menyurat termasuk pengajuan perijinan itu bisa lebih cepat dan tidak berbelit-belit hingga bisa mencapai empat bulan. Kalau bisa dipercepat kenapa tidak?

Sebelumnya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan, koordinasi antarlembaga selama ini menjadi permasalahan yang serius dalam pengembangan inovasi. Hal ini salah satunya karena adanya ego sektoral antarlembaga.
Oleh Karena itu, jalan satu-satunya yang harus dilakukan yaitu memangkas peraturan-peraturan yang dinilai dapat menghambat birokrasi pemerintahan. Selama 5 tahun terakhir, Mohammad Nasir mengaku bahwa dirinya telah mencabut sekitar 40 peraturan menteri (permen) yang dinilai sudah tidak relevan untuk masa kini.

Dulu sebelum dilakukan penyederhanaan birokrasi, Nasir mengatakan, untuk mengajukan Program Studi, syarat kelengkapan administrasinya sangatlah banyak dan dilakukan secara manual, tetapi dengan adanya pemangkasan birokrasi, saat ini hanya memerlukan waktu 2 minggu.
Penyederhanaan birokrasi tentu merupakan wujud dari kemajuan sebuah negara dalam membantu urusan rakyat, jika suatu pekerjaan bisa dipercepat mengapa harus bergerak lambat.

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By 0

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025