Oleh: Rahmat Siregar
Rencana Pemindahan Ibu Kota nyatanya memang sudah ada sejak lama, namun sepertinya baru kali ini pemerintah Indonesia berani mengambil sikap dan tindakan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Rencana tersebut juga sangat mungkin direalisasikan seiring beban Jakarta yang semakin berat dan perlunya pemerataan pembangunan.
Rencana Pemindahan Ibu Kota sudah ada sejak era Presiden Soekarno, sehingga pemindahan Ibu Kota merupakan cita-cita pendiri bangsa sejak lama. Tentu saja hajat besar ini sudah dipikir masak-masak oleh pemerintah.
Namun saat kala itu ada hal yang membuat Soekarno menangguhkan rencananya tersebut, dimana saat itu Indonesia ditawari untuk menjadi tuan rumah Asian Games sehingga tidak mungkin event sebesar itu digelar di Ibu Kota Baru, Sehingga rencana memindahkan Ibu Kota terbengkalai.
Salah satu pertimbangan pemindahan Ibu Kota adalah aspek pemisahan administrasi pemerintahan dengan industrialisasi.
Negara Indonesia harus berani memperjuangkan cita-cita pendiri bangsa, salah satunya adalah dengan pemindahan Ibu Kota, harapanya hal tersebut dapat menekan polusi maupun kepadatan penduduk yang ada dalam satu titik.
Saat ini jumlah penduduk di Ibu Kota Jakarta berkisar pada angka 10 juta jiwa yang dinilai cukup mengkhawatirkan keadaan Pulau jawa. Bahkan 60 persen penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, salah satu imbasnya adalah masyarakat mulai kekurangan air bersih.
Selain persoalan terkait pemisahan administrasi dan lokasi industrialisasi, Jakarta juga dianggap berada pada jalur gempa bumi.
Sementara itu Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum bisa memutuskan pemimpin Badan Otorita Ibu Kota baru walau sudah banyak menerima usulan kandidat. Dirinya pun membeberkan syarat menjadi kepala badan otorita tersebut.
Jokowi menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan kelas berat karena menyangkut masalah keuangan terutama keuangan global, tapi paham juga mengenai urban planning, mengenai tata kota dan memiliki jaringan internasional.
Jokowi mengatakan, untuk memudahkan Indonesia dalam melakukan berbagai kerjasama, pemerintah telah mengundang tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru.
Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan Mantan perdana menteri Inggris Tony Blair. Dewan pengarah tersebut dinilai merupakan figur yang memiliki reputasi baik di kancah internasional.
Pemilihan figur-figur tersebut diharapkan dapat membangun trust dari dunia Internasional. Dengan terbangunnya kepercayaan, maka akan dapat memudahkan bagi Indonesia untuk melakukan berbagai kerjasama.
Jokowi juga mengklaim bahwa para dewan pengarah tersebut tidak akan diberikan upah atau gaji. Lantaran Sheikh Mohammed bin Zayed saja sudah memiliki harta kekayaan senilai USD 1.4 triliun.
Meski tidak diberikan upah, Jokowi menuturkan bahwa mereka akan mendapatkan penghargaan tertinggi. Lantaran sudah membangun sejarah baru yaitu pemindahan ibu kota.
Sementara itu, berkaitan dengan bentuk pemerintahan Ibu Kota baru nantinya, kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, Jokowi menuturkan hal tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR.
Dalam hal kesiapan kelistrikan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah menyiapkan skema untuk menerangi Ibu Kota Baru yang berada di Kalimantan Timur. Salah satunya, perusahaan plat merah tersebut akan menggunakan smart meter yang terbaik di dunia.
Wakil Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo menuturkan, PLN sudah berkolaborasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan pemerintah daerah setempat untuk menggunakan energi kelistrikan yang terbaik.
Selain menggunakan smart meter, pihaknya juga menyiapkan skema energi untuk kendaraan melalui Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Teknologi ini tidak hanya andal tetapi juga menjadi yang terbaik di dunia.
Pada kesempatan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan listrik Ibu Kota baru di Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara akan memerlukan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 1.555 MW untuk mensuplai listrik di wilayah tersebut.
Sedangkan data dari Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan total ibu kota baru tersebut mencapai 1.196 MW.
Rencana Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota tentu menjadi hal yang positif sehingga patut didukung dan diapresiasi. Kita berharap bahwa usulan terkait pemindahan Ibu Kota tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
