MBG Menjadi Penggerak Ekonomi Rakyat dan Penguatan Ketahanan Pangan Nasional
Oleh: Wicaksono Supajar
Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan kebijakan yang mampu menghadirkan manfaat secara langsung bagi masyarakat, termasuk mereka yang selama ini menjadi penggerak sektor produksi di pedesaan. Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peran strategis karena tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini memperlihatkan bagaimana kebutuhan sosial dapat diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi produktif untuk menciptakan manfaat yang lebih luas.
Salah satu nilai penting MBG adalah kemampuannya menciptakan permintaan pangan secara berkelanjutan. Kebutuhan bahan makanan untuk puluhan juta penerima manfaat memberikan peluang pasar yang besar bagi produk pertanian, peternakan, dan perikanan dalam negeri. Kondisi tersebut dapat menjadi dorongan bagi peningkatan produksi masyarakat sekaligus memberikan kepastian pemasaran bagi para produsen lokal. Dengan adanya kebutuhan yang terencana, petani dan peternak memiliki kesempatan memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta membangun hubungan perdagangan yang lebih stabil.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis yang memberikan manfaat tidak hanya kepada penerima makanan, tetapi juga kepada pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri makanan. Menurutnya, keterhubungan antara sektor produksi pangan dan pelaksanaan MBG harus semakin diperkuat agar hasil produksi masyarakat dapat terserap secara optimal. Pandangan tersebut menegaskan pentingnya menjadikan program pemenuhan gizi sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan nasional yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
Besarnya skala pelaksanaan MBG semakin memperlihatkan potensi ekonomi yang dapat dihasilkan. Berdasarkan data BGN hingga November 2026, program ini telah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat setiap hari dengan dukungan 26.723 dapur. Sekitar 82 persen pasokan disebut berasal dari pelaku UMKM, koperasi, pedagang kecil, pemasok lokal, asosiasi, dan peternak. Keterlibatan tersebut menjadi gambaran bahwa MBG membuka ruang partisipasi ekonomi yang luas, sekaligus mempertemukan kebutuhan program pemerintah dengan kemampuan produksi masyarakat.
Bagi UMKM, keberadaan MBG dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan skala usaha dan memperluas jaringan pemasaran. Pedagang bahan pangan, penyedia telur, peternak ayam, pengolah hasil pertanian, hingga pemasok kebutuhan dapur memperoleh peluang untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang lebih terorganisasi. Perputaran transaksi yang muncul dari kegiatan tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan pelaku usaha, membuka kesempatan kerja, serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, manfaat MBG dapat menjangkau lebih banyak keluarga melalui aktivitas produksi dan perdagangan.
Dampak tersebut juga penting bagi pembangunan ekonomi daerah. Ketika kebutuhan dapur MBG dipenuhi melalui hasil produksi masyarakat setempat, perputaran uang dapat berlangsung di wilayah yang sama.
Pendapatan petani dan peternak berpotensi digunakan kembali untuk membeli sarana produksi, membayar tenaga kerja, memenuhi kebutuhan keluarga, serta mengembangkan usaha. Aktivitas ini menciptakan efek berganda yang dapat menghidupkan perdagangan lokal dan memperkuat hubungan ekonomi antarpelaku usaha. MBG dengan demikian memiliki peluang menjadi salah satu instrumen pemerataan kesempatan ekonomi, terutama di kawasan pedesaan.
Contoh penerapan pendekatan tersebut terlihat di Papua. Kementerian Dalam Negeri melalui Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda Inspektorat Jenderal, Arie Satria, mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani lokal. Arie menilai kebutuhan pangan MBG dapat menjadi peluang untuk meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat sekaligus mendorong perputaran uang di daerah.
Pengutamaan produk lokal juga dapat membantu daerah mengoptimalkan potensi komoditas unggulannya. Setiap wilayah memiliki karakteristik produksi yang berbeda, mulai dari beras, sayuran, buah-buahan, telur, daging, ikan, hingga susu. Apabila potensi tersebut dihubungkan dengan kebutuhan dapur MBG, daerah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan sektor produksi sekaligus memperkuat kemandirian pasokan pangan. Pemerintah daerah, koperasi, dan kelompok usaha dapat bekerja sama membangun sistem pengadaan yang lebih terencana sehingga manfaat program tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah perkotaan.
Untuk memastikan manfaat tersebut terdistribusi secara adil, pemerintah juga mendorong pembenahan tata kelola rantai pasok. Sudaryono menekankan pentingnya memperpendek jalur distribusi agar petani dan peternak memperoleh keuntungan yang layak, sementara pengelola dapur mendapatkan bahan pangan dengan harga wajar dan kualitas terjamin. Pengembangan platform Loka MBG menjadi salah satu upaya untuk menghubungkan peternak, asosiasi, koperasi, dan pemasok lokal dengan kebutuhan pengadaan. Mekanisme penjual terverifikasi juga dapat memperkuat transparansi serta memberikan ruang lebih besar bagi produsen yang benar-benar memiliki kapasitas usaha.
MBG menghadirkan peluang untuk menghubungkan pembangunan sumber daya manusia dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Anak-anak memperoleh akses makanan bergizi, sementara petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM mendapatkan kesempatan memperluas pasar serta meningkatkan produktivitas. Apabila didukung pengadaan yang transparan, penguatan kapasitas produksi, dan koordinasi pemerintah pusat serta daerah, program ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Keberhasilan MBG bukan hanya tentang tersedianya makanan bergizi, melainkan juga tentang terbentuknya ekosistem ekonomi yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk berkembang.
*Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Pangan dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
