• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Mewaspadai Kekejaman Kelompok Separatis Jelang HUT OPM di Papua

Mewaspadai Kekejaman Kelompok Separatis Jelang HUT OPM di Papua

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 8 November 2019

Oleh : Sabby Kosay (Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta)

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah kelompok separatis yang sering melakukan kekejaman kepada warga sipil. Menjelang 1 Desember, masyarakat diminta waspada karena kelompok separatis Papua sering melakukan aksi brutal untuk menunjukkan eksistensinya.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang pada saat ini di Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, bahkan sempat menyatakan untk memisahkan diri dari Indonesia.

Mereka tak segan-segan untuk melakukan aksi militer separatis, salah satunya dalah dengan menyandera 1.300 warga dan mengakibatkan seorang anggota Brimob tewas.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam) sudah mempersiapkan antisipasi menjelang hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember mendatang.

Pihaknya mengatakan, hal yang menjadi penanganan kelak merupakan antisipasi terkait dengan bidang politik. Sementara terkait pengamanan, hal itu sudah berlangsung dengan sendirinya karena sudah ada standar yang jelas.

Jika kita mengkaji soal OPM, sungguh mereka sebenarnya bukanlah berjuang atas nama Papua. Mereka adalah segelintir orang yang mengaku Papua Namun sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh orang lain atau bisa jadi orang asing atau berkepentingan asing.

Lebih tepatnya, OPM adalah pengkhianat bangsa dan penghianat kepada bumi cenderawasih. Papua yang damai selalu dibuatnya penuh ancaman dan kekacauan.

OPM sendiri sudah lama menjadi organisasi separatis dan bahkan telah berusaha melepaskan diri dari Indonesia semenjak masa pemerintahan Republik Indonesia, tapi bukan hanya tentang itu, melainkan lebih kepada ancaman dan aksi bejat yang telah ditorehkan oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya tersebut.

Ulang tahun OPM sungguh tak perlu dirayakan, jika kelompok tersebut hanya ingin menodai sesama anak bangsa. Penghianatan yang mereka lakukan telah menggerogoti kedamaian tanah Papua tersebut. Entah mereka bergerak sendiri atau sudah dimanfaatkan oleh pihak Asing, yang jelas OPM telah banyak melakukan propaganda secara underground melalui internet untuk memperoleh simpati internasional dengan mengeksploitasi permasalahan HAM di Papua.

Propaganda tersebut pun ternyata cukup efektif bagi OPM untuk mencari dukungan yang ditunjukkan dengan banyaknya lembaga Penggiat HAM yang memberikan perhatian pada aktivis Papua Merdeka, antara lain Amnesty Internasional, Human Right Watch, Komnasham, Kontras dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, ulang tahun OPM sendiri haruslah diwaspadai. Jangan sampai para pengkhianat NKRI terus-menerus mengancam kedamaian di Bumi Papua. Semua pihak harus bisa bersikap dan bertindak demi Papua yang maju dan damai.

Kesejahteraan warga Papua akan menjadi mimpi jika pengkhianat bangsa belum dihapuskan dari Bumi Papua.

Tahun lalu, kepala staf kantor Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebutkan bahwa pembangunan jalan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga juga dilakukan oleh OPM. Pemerintah pun mengutuk keras aksi pembantaian tersebut.

Moeldoko menilai, aksi kelompok kriminal bersenjata terhadap masyarakat sipil tersebut pun merupakan aksi terorisme.

Saat itu berbagai media memberitakan terkait terjadinya pembunuhan terhadap 31 pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Pembunuhan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal Bersenjata dan menyebabkan 31 pekerja dari perusahaan milim BUMN PT Istaka Karya Tewas.

Menanggapi terkait dengan hari ulangtahun OPM, tak sedikit masyarakat Papua yang menolak rencana peringatan ulang tahun OPM. Mereka yang menolak agenda tersebut juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas kelompok yang akan melaksanakan kegiatan peringatan ulang tahun OPM, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat Papua.

Tak menutup kemungkinan OPM dan organisasi sayapnya akan membuat percikan huru-hara dalam peringatan ulang tahunnya. Seperti provokasi di media sosial misalnya.

Masyarakat juga dihimbau untuk hati-hati terhadap segala upaya provokasi dari kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI, apalagi kita tahu bahwa OPM memiliki persenjataan yang disupplay dari negara asing, jangan sampai rasa persatuan kita terkoyak oleh segelintir orang yang ingin melepaskan diri dari pangkuan NKRI. Perjuangan kali tentu saja tidak hanya melawan bangsa lain, tetapi juga melawan bangsa sendiri.

 

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam

August 19, 2026

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

August 19, 2026

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam MIMIKA – Kekerasan yang diduga…

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT Oleh: Servatius Yosef Bencana gempa bumi…

Kapasitas Terbatas! Jadilah Bagian dari 300 Tokoh Pendidikan Dunia di GIHES 2026

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Panitia Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor bersama Forum Pondok Alumni Gontor (FPAG) akan…

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.