APBN 2027: Mendorong Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi
Oleh: Bara Winatha
Pengesahan APBN 2027 menjadi langkah penting pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran negara tidak hanya diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, perlindungan masyarakat, serta perluasan investasi. Dengan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dan belanja negara sekitar Rp4.106,3 triliun, pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN 2027 dirancang ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bersama DPR menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, dengan defisit anggaran tetap dijaga pada level 2,4 persen terhadap produk domestik bruto. Kerangka tersebut menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.
Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan menjadi salah satu faktor yang mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari kemampuan program pemerintah menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Target pembangunan yang disepakati mencakup tingkat kemiskinan pada kisaran 6–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,3–4,87 persen, peningkatan indeks modal manusia menjadi 0,575, serta kenaikan proporsi lapangan kerja formal menjadi 40,81 persen. Pemerintah juga menargetkan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 juta hingga 3,49 juta.
Kinerja ekonomi pada semester pertama 2026 menjadi salah satu modal bagi pemerintah untuk mencapai sasaran tersebut. Perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026, sementara inflasi tetap terkendali dan penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan. Dari sisi belanja, APBN 2027 memberikan perhatian besar pada sektor yang berkaitan langsung dengan kualitas manusia dan ketahanan ekonomi. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, ketahanan pangan Rp195,3 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun.
Anggaran pendidikan diarahkan untuk berbagai program seperti Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta beasiswa dan pengembangan talenta melalui LPDP. Penguatan pendidikan memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas modal manusia yang pada akhirnya dapat memperkuat produktivitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi Indonesia.
Sementara itu, perlindungan sosial diarahkan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, miskin, dan rentan. Kebijakan tersebut menjadi penyangga daya beli sekaligus bagian dari upaya mempercepat pengurangan kemiskinan. Ketahanan pangan juga memperoleh dukungan anggaran untuk memperkuat kemampuan Indonesia menjaga ketersediaan pangan dan mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan global.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan bahwa pencapaian sasaran pembangunan harus disertai pengukuran manfaat dari setiap program yang dibiayai APBN. Menurutnya, pelaksanaan program pemerintah perlu dibarengi dengan evaluasi mengenai dampak nyata yang diterima masyarakat. Dibandingkan usulan dalam Nota Keuangan 2027, pendapatan dan belanja negara masing-masing mengalami peningkatan Rp9,1 triliun, sementara defisit tetap dipertahankan sebesar 2,4 persen terhadap PDB.
Arsitektur APBN 2027 sendiri difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional. Klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Pemerintah juga menyiapkan program pendukung berupa pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan APBN 2027 perlu diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, besarnya anggaran negara harus diterjemahkan menjadi manfaat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor padat karya, ketahanan pangan, pendidikan, riset dan inovasi, kesehatan, lingkungan, penegakan hukum, serta pembangunan ekonomi di daerah.
Sahroni juga menekankan pentingnya memastikan anggaran yang telah direncanakan dapat digunakan secara tepat sasaran dan terlindungi dari kebocoran. Hal tersebut menjadi penting karena kualitas pengelolaan anggaran akan menentukan seberapa besar manfaat APBN dapat dirasakan masyarakat. Pengawasan dan evaluasi karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan fiskal.
Selain belanja pemerintah, investasi negara juga ditempatkan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan. Pemerintah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga serta Danantara untuk mengidentifikasi ruang investasi, menciptakan produk dan jasa, serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Pendekatan tersebut diharapkan memperbesar efek pengganda APBN terhadap aktivitas ekonomi, terutama melalui investasi yang mampu menghasilkan kegiatan produktif dalam jangka panjang.
Melalui kombinasi kebijakan pertumbuhan, perlindungan sosial, pendidikan, ketahanan pangan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja, APBN 2027 diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang lebih luas. Keberhasilan anggaran dapat dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesempatan kerja, menjaga daya beli, memperkuat produktivitas, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, APBN 2027 menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan secara berkelanjutan.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
