• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pelatihan Komcad, Langkah Tepat Tingkatkan Kemampuan dan Kesiapan Pertahanan Negara

Pelatihan Komcad, Langkah Tepat Tingkatkan Kemampuan dan Kesiapan Pertahanan Negara

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 5 October 2026

Pelatihan Komcad, Langkah Tepat Tingkatkan Kemampuan dan Kesiapan Pertahanan Negara

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kemampuan dan kesiapan pertahanan negara, tidak hanya melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan, tetapi juga dengan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki disiplin, kemampuan, dan karakter bela negara.

 

Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan dan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Program ini menjadi bagian dari sistem pertahanan semesta yang menempatkan kesiapan seluruh komponen bangsa sebagai unsur penting dalam mendukung pertahanan nasional.

 

Penguatan tersebut sejalan dengan kebijakan pertahanan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan perlu terus dilakukan secara bertahap untuk menjaga wilayah udara, laut, dan daratan Indonesia sekaligus memperkuat daya tangkal negara.

 

Dalam konteks itu, pelatihan Komcad bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya membekali peserta dengan kemampuan dasar kemiliteran, tetapi juga memperkuat karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan wawasan kebangsaan.

 

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, kebutuhan pertahanan negara tidak hanya berkaitan dengan kemampuan militer dan keamanan.

 

“Pertahanan negara membutuhkan dukungan kapasitas nasional yang luas, bukan hanya di bidang kemiliteran, di bidang keamanan, tapi juga di bidang kesehatan, teknologi, cyber, pangan, energi, informasi, ekonomi,” ungkap Tito.

 

Menurut Tito, pembinaan melalui Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) perlu diarahkan untuk meningkatkan profesionalitas dan kapasitas ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan.

 

Karakter aparatur yang disiplin, mampu bekerja di bawah tekanan, memahami koordinasi, serta tetap bertindak berdasarkan hukum juga dinilai penting. Nilai kedisiplinan, loyalitas, ketepatan waktu, dan kesiapsiagaan diharapkan menjadi bagian dari keseharian peserta setelah mengikuti pelatihan.

 

Pelatihan Komcad ASN sendiri terus diperkuat pada 2026. Gelombang I diikuti 1.773 ASN dari 55 kementerian dan lembaga pada saat pembukaan, sedangkan Gelombang II diikuti 2.065 peserta yang lulus seleksi.

 

Meski demikian, Tito menegaskan Komcad tidak menggantikan komponen utama pertahanan.

 

“Komponen cadangan bukan pengganti komponen utama, komponen cadangan hanya dilaksanakan sebuah mekanisme mobilisasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di luar mekanisme tersebut, Saudara peserta pelatihan tetap menjalankan tugas utama sebagai ASN pada instansi masing-masing,” paparnya.

 

Melalui pelatihan tersebut, penguatan pertahanan negara tidak hanya bertumpu pada pembangunan kekuatan dan alutsista, tetapi juga ditopang sumber daya manusia yang siap, disiplin, profesional, dan memiliki karakter bela negara. (*)

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.