Dukung Industri Smelter di Sulawesi, PLN Jamin Pasokan Listrik Terpenuhi

PT PLN (Persero) memastikan bakal memenuhi seluruh kebutuhan listrik bagi industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Sulawesi. Komitmen PLN tersebut kembali disampaikan dalam acara ‘Customer Smelter dan Stakeholder Gathering’ yang digelar di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa (8/6).

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Endang Abbas, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN, Syamsul Huda, para pelaku industri smelter di Sulawesi dan Pemerintah Daerah setempat lainnya.

Diketahui, potensi nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah sangat besar. Sesuai kebijakan pemerintah, potensi tersebut harus diolah melalui industri hilir supaya dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril menyatakan, industri smelter merupakan hilirisasi nikel yang membutuhkan energi listrik yang besar dan PLN siap memenuhinya.

Hingga saat ini, terdapat 61 potensi pelanggan proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral  (smelter) di Sulawesi yang kebutuhan listriknya mencapai 7.184 megavolt ampere (MVA).

“PLN sebagai perusahaan yang diberikan amanah di bidang kelistrikan di Indonesia, memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh pelanggan, termasuk pelanggan industri smelter,” tegas Bob.

Bob berharap pihaknya dapat melayani dan menyediakan pasokan listrik yang andal (reliability), berkualitas (quality) dan harga yang kompetitif (price) bagi perusahaan smelter, serta memberikan produk dan layanan innovative seperti total solusi listriqu dan Renewable Energy Certificate (REC).

“Kerja sama antara PLN dan industri smelter  diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja dan mendorong roda perekonomian nasional, khususnya di Sulawesi,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Pemprov Sultra, Nur Endang Abbas mengapresiasi komitmen PLN dalam kemenuhi kebutuhan listrik bagi industri smelter di Sulawesi.

“Kami menyambut baik sekaligus mengapresiasi komitmen luar biasa dari PLN dalam memastikan kebutuhan listrik bagi industri smelter di Sulawesi,” ujar Nur Endang.

Selain itu, Endang juga berharap dengan pasokan listrik memadai di Sulawesi Tenggara, nantinya bisa memberikan dampak serta kesejahteraan bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara.

*_Siap Bangun Infrastruktur Listrik_*

Direktur Bisnis Regional Sulawesi Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN, Syamsul Huda menjelaskan, sistem kelistrikan Sulawesi memiliki pasokan listrik yang memadai dan ramah lingkungan.

“Sistem kelistrikan di Sulawesi saat ini mempunyai daya mampu sebesar 2.365 MW, dengan cadangan daya 602 MW. Komposisi pasokan daya tersebut 20,34% dipasok dari pembangkit energi terbarukan,” terang Huda.

Sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030, lanjut Huda,  PLN akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 3.698 MW, dimana 58% merupakan EBT. Selain itu, untuk meyalurkan daya listrik tersebut PLN juga akan membangun 7.052 kilo meter sirkuit (kms) Saluran Udata Tegangan Tinggi (SUTT) dengan 4.702 MVA Gardu Induk yang tersebar di seluruh Sulawesi.

Salah seorang pelaku industri smelter, Direktur PT Huady Nickel Alloy Indonesia, Jos Stefan Hidecky mengucapkan terima kasih atas layanan serta pasokan listrik yang diberikan PLN.

“Respons PLN dalam melayani kami sangat baik, hal tersebut dibuktikan dengan kemudahan pelayanan serta kebutuhan mengenai kelistrikan bagi smelter kami selama dua tahun berjalan aman dan andal tanpa padam sedikitpun,” tutur Jos.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025