• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Energi»Teken Perjanjian dengan ITDC, PLN Jamin Zero Down Time di Sirkuit MotoGP

Teken Perjanjian dengan ITDC, PLN Jamin Zero Down Time di Sirkuit MotoGP

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 1 July 2021

PT PLN memenuhi kebutuhan kelistrikan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tak hanya merampungkan pembangunan jaringan infrastruktur kelistrikan, PLN juga telah menyiapkan skema untuk melayani kelistrikan bagi PT Pengembang Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengembang KEK Mandalika.

Kesiapan ini ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PLN dengan ITDC di ruang Balawista, The Mandalika, Lombok. Penandatanganan disaksikan oleh Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN, Bob Saril, Direktur Bisnis Regional Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara, Syamsul Huda serta Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC, Arie Prasetyo, pada Rabu (30/06).

Kelistrikan yang dipastikan andal salah satunya pada Sirkuit MotoGP. “Komitmen PLN untuk terus melayani. Daya yang dipasok hanya untuk sirkuitnya saja 5,19 MVA dengan tarif layanan _premium gold,”_ ujar Lasiran, General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB.

PLN juga telah menyiapkan skema _Zero Down Time,_ yakni sistem suplai listrik berlapis, sehingga listrik di kawasan Mandlika andal dan berkualitas dan tidak mengalami gangguan, walaupun hanya sesaat. Guna memastikan skema tersebut, PLN mengeluarkan biaya investasi lebih dari Rp 76 miliar untuk membangun infrastruktur kelistrikan dan pendukungnya.

“Skema _Zero Down Time_ ini pertama kali kami aplikasikan di NTB yaitu di Mandalika. Ini merupakan komitmen kami untuk memberikan yang terbaik untuk KEK Mandalika,” jelas Lasiran.

Dalam sambutannya, Managing Director The Mandalika, Bram Subiandoro menyampaikan, keberadaan PLN pada momen tepat, yaitu di saat ITDC membutuhkan dukungan untuk pengadaan listrik di Jalan Kawasan Khusus (JKK).

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas gerak cepat dari PLN dalam merespon kebutuhan kami akan suplai tenaga listrik”, jelas Bram.

Kesiapan jaringan listrik di lapangan saat ini telah mencapai 90%. Dua buah Gardu Induk (GI) siap memasok KEK Mandalika, yakni dari GI Kuta dan GI Sengkol.

Sedangkan sisi pembangunan JKK yang akan difungsikan sebagai lintasan event balap motor sekelas World Super Bike (WSBK) dan MotoGP sendiri saat ini telah mencapai 78,6%.

PLN dan ITDC berharap dapat terus bersinergi untuk mempersiapkan event World Superbike (WSBK) yang akan dihelat di bulan November 2021 dan juga MotoGP di tahun 2022.

 

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat…

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.