Author: Kata Indonesia

Seluruh penumpang domestik yang akan berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta (Soetta) harus melakukan pengisian mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Health Alert Card/HAC). Bertujuan untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 yang mewabah di Indonesia dan dunia. Pembatasan jarak aman juga kami lakukan, selain social distancing, juga kami terapkan physical distancing. Baca juga: Antisipasi Penyebaran Corona Dengan Physical Distancing Pengisian HAC oleh penumpang rute penerbangan domestik ini sesuai dengan Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : SR.03.04/3/3508/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Penetapan Status Karantina untuk Kapal atau Pesawat yang berasal dari Wilayah Terjangkit di Indonesia. President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal…

Oleh : Edi Jatmiko Pandemi Covid-19 diyakini akan memukul perekonomian Indonesia. Sejumlah pihak pun mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Omnibus Law Ciptaker yang diharapkan mampu mempermudah investasi di Indonesia. Dengan penerapan peraturan tersebut, maka dampak ekonomi akibat Covid-19 dapat diminimalisasi. Di tengah pendemi global Covid-19 DPR tetap bekerja dan mengebutkan sejumlah agenda termasuk prioritaskan pembahasan Omnibus law cipta kerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa harapan untuk merampungkan RUU ini kian kentara bersamaan dengan pandemi Corona yang dirasa kian mengkhawatirkan. Baca juga: Omnibus Ciptaker Ciptakan Iklim Ekonomi Lebih Baik Sebetulnya, permasalahan terkait buruh, pekerja yang masuk dalam kategori ketenagakerjaan ini sudah ramai…

PLN langsung menjalankan langkah taktis untuk melaksanakan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam kaitannya untuk membebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan memberikan diskon 50 persen bagi 7 Juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. Keringanan biaya listrik ini akan berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020. Hal ini dilakukan sebagai tindakan konkrit dan kepedulian PLN dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat akibat wabah pandemi Covid-19. Baca juga: PLN SIAP LAKSANAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH BEBASKAN TAGIHAN PELANGGAN 450 VA DAN DISKON 50 PERSEN PELANGGAN 900 VA “Kemarin, PLN langsung menyiapkan pelaksanaan teknis atas…

Arab Saudi meminta umat Islam di penjuru dunia untuk menunggu sampai ada kejelasan lebih lanjut soal pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi Virus Corona COVID-19. Seperti kita tahu, wabah Corona masih menjadi ancaman bagi masyarakat dunia. Dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (1/4/2020) sekitar 2,5 juta peziarah dari seluruh dunia biasanya berduyun-duyun ke situs-situs paling suci Islam di Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ritual ibadah haji selama seminggu. Baca juga: Karena Virus Corona, Kemenag Siapkan Dua Skema Penyelenggaraan Haji 2020 Ibadah ini merupakan tugas bagi setiap Muslim yang bertubuh sehat untuk menjalankan kewajibannya. Pertemuan tahunan umat Muslim terbesar dijadwalkan akan…

Oleh : Ahmad Kosasih Pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan sosial berskala besar dalam menekan laju penyebaran Virus Corona atau Covid-19. Kebijakan Pemerintah ini diyakini sudah tepat dan sesuai apabila dibandingkan opsi lockdown atau karantina wilayah yang memiliki dampak negatif jauh lebih besar. Akhir-akhir ini, Physical distancing menjadi fokus pemerintah. Pasalnya, imbauan terkait Covid-19 ini dianggap Hanya angin lalu saja. Banyak warga yang masih berkerumun dan beraktivitas secara leluasa di ranah publik seolah tanpa takut terjangkit virus Corona tersebut. Dalam laporannya, pemerintah telah melakukan sejumlah tindakan. Termasuk melaksanakan Ratas (rapat terbatas) terkait Covid-19 pada Senin (30/03). Disebutkan, dalam Ratas tersebut didapatkan 9…

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menangani penyebaran Covid-19 ditetapkan berada pada tiga fokus utama, yakni berfokus pada kesehatan masyarakat, mempersiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah, dan menjaga berlangsungnya dunia usaha khususnya UMKM. Fokus kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah parameter di negara kita yang jelas berbeda dengan negara-negara lainnya. “Kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain, tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja. Sebab, semua negara memiliki ciri khas masing-masing baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain,” kata Presiden dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor,…

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah untuk mengantisipasi dampak Covid-19, pemerintah menggratiskan biaya pemakaian listrik dengan daya 450 VA selama tiga bulan ke depan. Hal itu berarti sebanyak kurang lebih 24 juta pelanggan listrik dalam golongan daya tersebut akan mendapat stimulus tersebut mulai bulan April hingga Juni 2020 mendatang. “Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik 450 VA, yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan, akan digratiskan selama tiga bulan ke depan yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” ujarnya dalam keterangan melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,…

Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pernyataannya yang disampaikan melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Maret 2020. Covid-19 yang telah menjadi pandemi global dinilai sebagai jenis penyakit berisiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan di tengah masyarakat. “Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat,” ujarnya. Baca juga: Presiden Jokowi Janjikan ‘Libur’ Bayar Cicilan Selama 1 Tahun, Begini Syarat dan Ketentuannya Status tersebut sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di mana pemerintah mengupayakan perlindungan…

PLN mendukung penuh kebijakan Pemerintah untuk membebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan memberikan diskon 50 persen bagi 7 Juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. Keringanan biaya listrik ini akan berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020. “Kebijakan pembebasan tagihan untuk pelanggan 450VA dan keringanan tarif listrik 50% tersebut sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN. Kami sangat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo,” tutur Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini. Baca juga: Cegah Virus Corona, PLN Dirikan Bilik Disenfektan Dirinya menambahkan, adanya kebijakan…

Indonesia akhirnya melarang warga asing untuk masuk dan transit. Langkah ini diambil untuk menghadapi epidemi virus corona. “Telah diputuskan semua kunjungan dan transit warga negara asing ke Indonesia untuk sementara akan dihentikan,” kata Menlu Retno Marsudi usai Ratas Kabinet, Selasa (31/3/2020). Retno menambahkan, tidak semua WNA dilarang masuk. Pemerintah masih memberlakukan sejumlah pengecualian. Baca juga: Pelaku Wisata Wajib Berpartisipasi Perangi Corona “Larangan masuk ini ada beberapa pengecualian termasuk di antaranya adalah untuk pemegang kartu KITAS, KITAP, pemegang izin tinggal diplomatik, pemegang izin tinggal dinas dan lain-lain,” tegas Retno. Retno mengatakan setidaknya ada dua kluster besar kepulangan WNI ke Indonesia, yakni WNI yang pulang dari…

Oleh : Raavi Ramadhan Ditengah Pandemi Virus Corona atau Covid 19, Hoax terkait dengan kebijakan lockdown telah menyebar. Seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat, dimana masyarakat mulai resah akibat isu pemberlakuan lockdown di dalam kabupaten setempat guna mencegah penyebaran corona virus Diasease atau Covid-19 yang berlangsung mulai Senin. Kabar yang beredar ditengah masyarakat, lockdown berlangsung selama 3 hari dan semua aktifitas dihentikan sementara selama lockdown berlangsung. Baca juga: Antisipasi Penyebaran Corona Dengan Physical Distancing Isu yang meresahkan masyarakat itupun lantas dibantah oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Melalui Juru bicara Pemerintah Aceh Barat, Amril Nuthihar, pihaknya mengatakan kabar yang membawa panic…

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hal itu diputuskan dalam rapat di Komisi II DPR yang menghadirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan, setelah mendengarkan penjelasan KPU soal penundaan ini, serta berdasarkan kesimpulan rapat, disepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak ini ditunda. Alasannya demi keamanan di tengah pandemi virus corona. Baca juga: Begini Cara Menikah Saat Wabah Corona Merajalela “Pilkada ini pasti akan melibatkan banyak orang dan kalau melibatkan banyak orang itu sangat mengambil resiko untuk terjadi…