Pemerintah Tingkatkan Antisipasi PHK untuk Menjaga Ketahanan Dunia Kerja Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan nasional, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan peluang kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi strategis antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) guna memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia sekaligus membuka akses lapangan pekerjaan yang lebih luas. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. “Sektor ekonomi kreatif, khususnya subsektor prioritas seperti film, gim,…
Author: Kata Indonesia
Permendag 19/2026: Memuliakan Produk Lokal di Pasar Digital Oleh Wulan Andini Transformasi digital telah mengubah wajah perdagangan Indonesia secara fundamental. Marketplace dan berbagai platform perdagangan elektronik kini menjadi ruang utama bagi jutaan pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada konsumen di seluruh penjuru negeri. Di balik pertumbuhan tersebut, terdapat tantangan besar berupa ketimpangan posisi antara pelaku usaha kecil dengan perusahaan platform yang memiliki kekuatan teknologi, modal, dan kendali terhadap mekanisme perdagangan. Karena itulah terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi langkah strategis yang tidak hanya menata ekosistem digital, tetapi juga memuliakan…
PMSE Baru dan Bukti Negara Hadir Melindungi Pelaku Usaha Lokal Oleh: Rina Oktavia Perkembangan perdagangan digital telah membuka berbagai peluang baru bagi pelaku usaha di Indonesia. Melalui platform elektronik, pelaku usaha kini dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa dibatasi wilayah geografis. Namun, di balik besarnya peluang tersebut, muncul pula berbagai tantangan yang perlu diantisipasi, mulai dari persaingan yang tidak seimbang, kurangnya perlindungan bagi pelaku usaha kecil, hingga kebutuhan akan kepastian hukum dalam transaksi digital. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah menghadirkan penyempurnaan regulasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi pelaku usaha lokal. Langkah pemerintah…
Permendag PMSE Wajibkan Transparansi Biaya, Pemerintah Jaga Keadilan bagi Pedagang Online Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi digital nasional melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi baru yang menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tersebut menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pelaku usaha dan konsumen. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menjelaskan bahwa penyempurnaan regulasi PMSE difokuskan pada lima aspek utama, yakni peningkatan visibilitas produk lokal, fasilitasi legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, penguatan perlindungan…
Aturan PMSE Diperbarui, Seller Lokal Dapat Perlindungan Lebih Besar Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan bagi seller lokal, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan digital. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa aturan tersebut diterbitkan sebagai penyempurnaan dari regulasi sebelumnya guna menyesuaikan perkembangan perdagangan elektronik yang terus mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. “Kita sudah mengeluarkan PMSE…
Prabowo dan Upaya Memuliakan Guru Indonesia Oleh: Febrian Rizki Presiden Prabowo Subianto menempatkan guru sebagai salah satu elemen terpenting dalam pembangunan bangsa. Bagi pemerintah, keberhasilan Indonesia menuju negara maju tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dibentuk melalui pendidikan. Dalam proses tersebut, guru memegang peran sentral sebagai penggerak utama lahirnya generasi yang berkarakter, berpengetahuan, dan memiliki daya saing tinggi. Komitmen terhadap penguatan peran guru menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo. Perhatian tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan, tetapi…
Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru, Program Beasiswa Diperbesar Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Usai pertemuan, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Guru non-ASN kini menerima tunjangan Rp2 juta per bulan dari sebelumnya Rp1,5 juta, sedangkan guru ASN memperoleh tunjangan sebesar gaji pokok. “Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar…
Prabowo Perkuat Kesejahteraan Guru, Tunjangan Naik dan Beasiswa Diperluas Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Usai pertemuan, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan bagi guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, tunjangan guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sementara guru ASN memperoleh tunjangan sebesar gaji pokok. “Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya…
Pemerintah Kebut Pembangunan Infrastruktur Gedung Sekolah Rakyat Oleh : Wira Atmadja Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan terus diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional ini ditargetkan siap digunakan pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027 sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dan melakukan pengawasan intensif terhadap seluruh proses pembangunan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu pihak yang berperan penting dalam memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan sesuai rencana. Menteri PU Dody Hanggodo…
Sekolah Rakyat Percepat Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Permanen Oleh: Sagara Pratama Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan perkembangan positif menjelang satu tahun pelaksanaan proses pembelajaran pada Juli 2026. Program strategis Presiden Prabowo Subianto ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan di berbagai daerah Indonesia. Selain berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah juga mempercepat pembangunan gedung dan infrastruktur permanen guna mendukung keberlanjutan program tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa berbagai capaian Sekolah Rakyat telah dilaporkan kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang dipercayakan kepada Kementerian…
Pemerintah Percepat Penyelesaian Gedung Permanen Sekolah Rakyat di Seluruh Indonesia Jakarta – Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu terus menunjukkan kemajuan nyata. Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional kini memasuki fase penting dengan percepatan pembangunan gedung permanen di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tersedianya fasilitas pendidikan yang layak, modern, dan berkelanjutan bagi generasi muda Indonesia, sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus dipercepat agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Menurut Presiden, pendidikan merupakan instrumen paling penting untuk memutus rantai…
Percepatan Pembangunan Gedung Jadi Fokus Program Sekolah Rakyat Jakarta – Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan seluruh fasilitas pendidikan dapat selesai sesuai jadwal dan siap digunakan pada Tahun Ajaran 2026/2027. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II saat ini menjadi perhatian utama pemerintah. Berbagai langkah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul selama proses pembangunan, baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaan di lapangan. “Koordinasi dengan Danantara…