• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Kebut Pembangunan Infrastruktur Gedung Sekolah Rakyat

Pemerintah Kebut Pembangunan Infrastruktur Gedung Sekolah Rakyat

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 13 June 2026

Pemerintah Kebut Pembangunan Infrastruktur Gedung Sekolah Rakyat

Oleh : Wira Atmadja

Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan terus diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional ini ditargetkan siap digunakan pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027 sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dan melakukan pengawasan intensif terhadap seluruh proses pembangunan.

 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu pihak yang berperan penting dalam memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan sesuai rencana. Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Danantara, guna mengatasi hambatan yang muncul selama proses pembangunan. Dukungan tersebut diberikan agar persoalan pendanaan maupun kendala teknis di lapangan dapat segera diselesaikan sehingga pekerjaan tidak mengalami keterlambatan.

 

Menurut Dody Hanggodo, tantangan terbesar dalam pembangunan Sekolah Rakyat saat ini adalah keterbatasan waktu. Dalam kondisi normal, pembangunan fasilitas pendidikan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Namun pemerintah memilih mempercepat proses pekerjaan dengan tetap menjaga kualitas bangunan. Karena itu, pengendalian dan evaluasi dilakukan setiap hari untuk memastikan progres pembangunan tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

 

Hasil percepatan pembangunan mulai terlihat dari capaian yang telah diraih hingga awal Juni 2026. Data Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU menunjukkan rata-rata progres fisik pembangunan pada 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II telah mencapai 71,13 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 lokasi telah masuk kategori zona hijau karena progres pembangunannya telah melampaui 80 persen.

 

Beberapa daerah menjadi contoh keberhasilan percepatan pembangunan tersebut. Kota Semarang mencatat progres tertinggi dengan capaian 86,58 persen, disusul Kabupaten Sragen sebesar 86,09 persen. Kota Bengkulu mencapai 85,77 persen, Kota Medan 85,69 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebesar 84,83 persen. Di sejumlah wilayah tersebut, bangunan sekolah, asrama, serta fasilitas pendukung lainnya sudah terlihat hampir selesai dan siap memasuki tahap akhir penyempurnaan.

 

Pemerintah terus mendorong percepatan pekerjaan di seluruh lokasi dengan target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Aktivitas konstruksi dilakukan secara intensif hampir tanpa jeda agar seluruh fasilitas dapat segera difungsikan. Meski demikian, kualitas bangunan tetap menjadi perhatian utama sehingga setiap tahapan pekerjaan diawasi secara ketat.

 

Selain menghadirkan sarana pendidikan baru, pembangunan Sekolah Rakyat juga memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Hingga awal Juni 2026, proyek ini telah menyerap sekitar 78.113 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tersebut tidak hanya membantu percepatan pembangunan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi proyek. Pada beberapa titik yang membutuhkan percepatan tambahan, pemerintah turut melibatkan unsur TNI untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

 

Peran badan usaha milik negara juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan program ini. PT Waskita Karya (Persero) Tbk saat ini tengah mempercepat pembangunan lima Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan yang tersebar di Kabupaten Tana Toraja, Sidrap, Wajo, Soppeng, dan Barru. Hingga awal Juni 2026, progres pembangunan di lima lokasi tersebut telah mencapai 81,61 persen.

 

Direktur Operasi II Waskita Karya Paulus Budi Kartiko menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak mengurangi standar kualitas yang diterapkan perusahaan. Material dan struktur bangunan tetap dirancang sesuai standar tinggi agar dapat digunakan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurutnya, kualitas menjadi faktor utama karena bangunan sekolah merupakan investasi yang akan digunakan oleh generasi mendatang.

 

Paulus Budi Kartiko juga mengapresiasi dedikasi para pekerja yang bekerja secara bergantian siang dan malam demi mengejar target penyelesaian. Ribuan tenaga kerja yang terlibat menjadi bagian penting dalam menyukseskan program prioritas pemerintah tersebut. Selain Sulawesi Selatan, Waskita Karya juga mengerjakan pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Timur, Sumatra Selatan, dan Aceh sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.

 

Keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek ini memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kehadiran pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya menghasilkan fasilitas pendidikan yang lebih baik, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Karena itu, manfaat program ini dirasakan tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi.

 

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari berbagai capaian pemerintah selama setahun terakhir. Selain memperkuat sektor pendidikan, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan program perlindungan sosial, serta menciptakan lapangan kerja melalui berbagai proyek strategis nasional. Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

 

Pembangunan Sekolah Rakyat pada akhirnya merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Kehadiran fasilitas pendidikan yang layak diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, dan masyarakat, proyek ini diharapkan dapat selesai tepat waktu serta memberikan manfaat nyata bagi generasi muda. Keberhasilan program ini akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

 

*) Pengamat Pembangunan Infrastruktur Nasional

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.