Author: Kata Indonesia

Pemerintah Pastikan Stabilitas Politik dan Keamanan dalam Pelaksanaan PSU Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah berjalan dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan guna menjamin hak konstitusional warga negara serta keabsahan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Melalui program Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan suksesnya Penyelenggaraan Pilkada di 545 daerah dan sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto menegaskan bahwa negara hadir secara…

Pemerintah Dorong Transisi Energi Melalui Danantara Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong transisi energi menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) melalui berbagai inisiatif strate-gis, dan pembangunan ekonomi hijau melalui kehadiran dua lembaga investasi strate-gis, yakni Indonesia Investment Authority (INA) dan Danantara. Danantara, yang merupakan platform pembiayaan hijau berbasis digital hasil kolaborasi lintas sektor, telah dijadikan kanal utama dalam memfasilitasi investasi hijau, termasuk untuk proyek-proyek EBT, konservasi lingkungan, dan pengembangan ekonomi berke-lanjutan. Melalui Danantara, pemerintah membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha, investor, hingga masyarakat umum untuk terlibat dalam proyek transisi energi. …

Penyusunan UU TNI Berjalan Transparan dan Libatkan Ragam Pemangku Kepentingan Jakarta – Penyusunan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional In-donesia (UU TNI) ditegaskan oleh pemerintah bahwa proses penyusunan telah berjalan transparan dan melibatkan ragam pemangku kepentingan strategis yang relevan dari berbagai sektor. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa se-tiap tahapan legislasi berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan memenuhi asas partisipasi bermakna. Kepastian tersebut ditegaskan dalam sidang lanjutan uji formil terhadap UU TNI yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang tersebut menghadirkan sejumlah perwakilan dari pemerintah dan legislatif guna memberikan penjelasan resmi terkait proses penyusunan un-dang-undang…

Pemerintah Dorong Transformasi Lahan Tidur Jadi Sentra Swasembada Pangan Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat ketahanan pangan na-sional melalui program transformasi lahan tidur menjadi lahan produktif. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan yang adaptif terhadap krisis iklim dan proaktif menghadapi dinamika geopolitik global. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan jutaan hektare lahan tidur di berbagai daerah kini mulai digarap dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah. “Kami mendorong sinergi antara pemerintah, petani, dan swasta untuk mengoptimal-kan pemanfaatan lahan tidur menjadi sentra produksi pangan. Target kami, Indonesia tidak hanya swasembada, tapi juga jadi lumbung…

Judi Daring Ancam Moral dan Masa Depan Bangsa, Masyarakat Diminta Waspada JAKARTA – Fenomena kecanduan di tengah masyarakat terus meluas, dan kini, badai baru hadir dalam bentuk judi daring yang tak hanya menyasar rakyat kecil, namun juga merambah ke lingkungan elite dan generasi muda. Keberadaan judi daring bukan lagi isu pinggiran, melainkan ancaman nyata yang menggerus nilai moral, merusak tatanan sosial, dan melemahkan daya juang generasi penerus bangsa. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, membeberkan fakta mencengangkan saat rapat bersama Komisi III DPR. Ia menyebut lebih dari seribu anggota legislatif diketahui terlibat dalam praktik judi daring,…

Jakarta – Wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menegaskan bahwa desakan tersebut tidak hanya menyesatkan secara hukum, tapi juga berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia. “Semua orang harus mengakui memiliki persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban. Harus ikuti aturan konstitusi dan jangan sampai terjadi karena tidak suka, sentimen pribadi atau politik, kemudian berperilaku tidak adil dengan mendorong pemakzulan,” ujar Boni. Menurutnya, terdapat setidaknya empat alasan utama untuk menolak usulan pemakzulan Gibran. Pertama, langkah tersebut jelas tidak konstitusional. “Kalau dari awal memang bermasalah,…

Tokoh Papua Serukan Perdamaian, Tegas Tolak Peringatan HUT OPM Papua- Penetapan 1 Juli sebagai HUT TPN-OPM kembali menuai penolakan keras karena dinilai menghidupkan kembali narasi separatis yang merusak persatuan nasional. Salah satu figur sentral masyarakat adat, Yanto Eluay, menyatakan dengan tegas bahwa peringatan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur orang asli Papua yang menjunjung tinggi perdamaian dan persaudaraan. Dalam pernyataan resminya, Yanto Eluay menyampaikan bahwa Gerakan separatis seperti TPN-OPM dinilai tak mewakili aspirasi masyarakat adat yang saat ini justru mendukung kehadiran negara untuk membangun Tanah Papua. Ia menilai glorifikasi terhadap kelompok tersebut justru memperpanjang konflik dan menghambat kemajuan pembangunan di Tanah…

Ponorogo, 30 Juni 2025 — Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor resmi bekerja sama dengan Forum Bisnis (FORBIS) IKPM Gontor dalam meluncurkan Program Magang Bisnis bagi para lulusan S1. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilaksanakan pada Senin, 30 Juni 2025, bertempat di Aula Kampus Gontor 2, disaksikan oleh Rektor UNIDA, Prof Hamid Fahmy Zarkasyi, Jajaran Ketua FORBIS, Ustadz Agus Maulana, Ustadz Sefi Khirijil Yaman, Ustadz Luqman Hakim, Sekjend FORBIS, David Rusdianto dan tim Kesekjen an serta perwakilan mahasiswa dan alumni. Kerja sama ini dirancang untuk membekali alumni dengan pengalaman praktis di dunia usaha, melalui penempatan magang di berbagai unit bisnis milik alumni Gontor…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi industri merupakan langkah strategis dan tidak dapat ditawar dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Hilirisasi dinilai sebagai kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dari negara berbasis komoditas menjadi negara industri maju. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa kebijakan hilirisasi dalam misi Astacita merupakan contoh nyata bagaimana Indonesia dapat mengubah struktur ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi yang bernilai tambah. Ace mencontohkan pelarangan ekspor nikel mentah, misalnya, yang telah mendorong investasi dalam industri baterai dan kendaraan listrik, yang kini menjadi bagian dari…

Pemerintah Pastikan Menu MBG Sesuai Nilai Kebutuhan Gizi Jakarta, – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah dirancang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan pedoman “Isi Piringku” Kementerian Kesehatan. Penegasan ini disampaikan untuk mengedukasi publik bahwa MBG telah memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan nasional. Pakar Gizi dari BGN, Ikeu Tanziha, mengatakan bahwa menu MBG disesuaikan secara dinamis dengan kebutuhan konsumsi anak sekolah berdasarkan jenjang usia, kondisi fisik, dan kebiasaan makan masyarakat di berbagai waktu dan situasi, dengan jutaan porsi telah disesuaikan berdasarkan jenjang usia dan tingkat aktivitas anak sekolah.…

Pemerintah Berikan Bansos untuk Perkuat Ekonomi Yang Lebih Merata Jakarta, Pemerintah terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari strategi fiskal yang inklusif. Berbagai program dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat, melindungi kelompok rentan, dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun 2025. Bantuan ini bukan semata-mata pengeluaran, melainkan bentuk investasi jangka panjang demi kemakmuran bersama. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory Yusuf, mengungkapkan bahwa pemberian bansos harus dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang. “Orang sering mengistilahkan bansos itu sebagai biaya, padahal itu adalah investasi. Tujuannya adalah agar…

Pemerintah Percepat Distribusi Rumah Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah percepatan penyaluran dana melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono mengatakan bahwa hingga 31 Mei 2025, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp12,59 triliun melalui skema FLPP. “Realisasi pembiayaan FLPP hingga Mei 2025 telah mencapai Rp12,59 triliun, meningkat dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya. Dana ini telah membantu pembangunan 101.707 unit rumah di 379 kabupaten dan kota,” ujarnya. Thomas menambahkan,…