Author: Kata Indonesia

Penguatan Industri Padat Karya Menjadi Kunci Menekan Risiko PHK JAKARTA – Pemerintah menjadikan penguatan industri padat karya sebagai salah satu strategi utama untuk menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja pada 2027. Langkah tersebut ditempuh melalui berbagai stimulus fiskal yang diarahkan kepada sektor-sektor dengan daya serap tenaga kerja tinggi. Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, mengatakan pemerintah telah merumuskan kebijakan fiskal dari sisi permintaan dan penawaran guna meningkatkan produktivitas serta memperluas kesempatan kerja. “Sektor prioritas peningkatan produktivitas meliputi industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, dan furnitur, kemudian pariwisata…

Presiden Prabowo Instruksikan Mitigasi PHK, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh tantangan. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan perlindungan pekerja menjadi fokus utama dalam upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional sekaligus memastikan keberlangsungan dunia usaha. Sejumlah langkah mitigasi telah disiapkan guna memastikan kondisi ketenagakerjaan tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih membayangi berbagai sektor usaha. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan pemerintah akan membangun sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan kalangan…

MBG di Mata Masyarakat: Dirasakan Manfaatnya, Dikawal Pelaksanaannya Oleh: Yudhistira Wijaya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah tantangan stunting, kekurangan gizi, serta ketimpangan akses pangan antardaerah, MBG hadir sebagai investasi jangka panjang yang bertujuan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak. Program ini bukan sekadar membagikan makanan, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Dalam perspektif gizi masyarakat, intervensi pada usia sekolah memiliki dampak yang sangat besar terhadap kualitas kesehatan dan…

Masyarakat Rasakan Dampak Positif MBG, Dukungan Publik Terus Menguat Jakarta,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Sejumlah warga dan kelompok masyarakat mengaku telah merasakan manfaat nyata dari program tersebut, baik dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak maupun dalam mendorong pergerakan ekonomi di tingkat desa. Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, mengatakan dukungan masyarakat terhadap MBG muncul karena mereka merasakan langsung dampak positif dari berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pangan dan pertanian. Menurutnya, para peserta aksi yang menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah…

Utang Indonesia Dinilai Tetap Terkendali di Tengah Tantangan Global Oleh: Dimas Mahardika Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, masyarakat perlu melihat kondisi utang luar negeri Indonesia secara lebih menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada besarnya angka nominal. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa posisi utang Indonesia masih berada dalam batas yang terkendali dan tetap mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 mencapai US$439,8 miliar atau tumbuh 1,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan sebesar 1 persen yang tercatat pada Maret 2026. Peningkatan tersebut terutama…

Pemerintah Pastikan Utang Indonesia Masih Aman Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kondisi utang luar negeri (ULN) Indonesia masih dalam kategori aman dan terkendali meskipun mengalami peningkatan pada April 2026. Bank Indonesia (BI) menyatakan struktur utang nasional tetap sehat karena didominasi oleh utang berjangka panjang serta rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih terjaga. Berdasarkan data BI, posisi utang luar negeri Indonesia mencapai US$439,8 miliar pada April 2026 atau tumbuh 1,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan utang sektor publik, sementara utang sektor swasta masih mencatatkan kontraksi. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia,…

Utang Luar Negeri Indonesia Tetap Aman, Rasio terhadap PDB Stabil dan Terkendali Jakarta – Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 tetap menunjukkan kondisi yang sehat dan terkendali. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap stabil sehingga mencerminkan kemampuan Indonesia dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN Indonesia pada April 2026 mencapai US$ 439,8 miliar atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 1,0 persen (yoy), terutama didorong oleh peningkatan utang sektor…

BGN Manfaatkan Libur Sekolah untuk Audit Mutu dan Keamanan Pangan Program MBG Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi guna memastikan standar mutu, keamanan pangan, dan kualitas layanan program semakin baik saat kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung. Audit mencakup evaluasi dapur MBG, sistem distribusi, pengelolaan data, hingga mekanisme pengawasan di lapangan. Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa peningkatan kualitas program menjadi prioritas utama agar manfaat MBG dapat diterima masyarakat secara optimal. Menurutnya, masa jeda kegiatan sekolah memberikan…

Target Kemiskinan 2027 dan Arah Baru Keberpihakan Ekonomi Rakyat Oleh: Salsabila Ayudya Tahun 2027 menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama melalui target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0–6,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem. Target tersebut mencerminkan perubahan arah pembangunan yang semakin menekankan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal. Pembangunan saat ini tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Karena itu, pertumbuhan dan pemerataan ditempatkan sebagai…

Mengawal Program Pengentasan Kemiskinan 2027 Oleh: Dhita Karuniawati Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia memasuki fase yang semakin strategis menjelang tahun 2027. Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga keberlanjutan bantuan sosial bagi masyarakat rentan, tetapi juga memastikan berbagai program pemberdayaan mampu mendorong kemandirian ekonomi dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dalam konteks tersebut, dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting agar target penurunan kemiskinan nasional dapat tercapai secara optimal. Kementerian Sosial (Kemensos) baru-baru ini mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan tersebut diajukan guna memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas yang berkaitan langsung dengan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial,…

Pemerintah Pastikan Penurunan Kemiskinan Jadi Prioritas Utama 2027 Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa penurunan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam agenda pembangunan nasional tahun 2027. Komitmen tersebut tercermin dalam kesepakatan pemerintah dan DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah dan DPR menetapkan target tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0–6,5 persen, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 persen pada 2027. “Tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0 persen hingga 6,5 persen. Kemiskinan ekstrem ditargetkan 0 persen,” ujar Misbakhun.…

Tren Kemiskinan Nasional Turun, Pemerintah Optimistis Capai Target 2027 JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI menunjukkan optimisme tinggi terhadap upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027, kedua pihak sepakat menetapkan target ambisius berupa kemiskinan ekstrem nol persen pada 2027 serta penurunan tingkat kemiskinan nasional hingga berada pada kisaran 6 persen sampai 6,5 persen. Kesepakatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah mulai menunjukkan arah yang positif. Penurunan angka kemiskinan dinilai tidak hanya menjadi…