Author: Kata Indonesia

Kolaborasi Bank & UMKM: BUMN & Pemerintah Bersinergi Demi Ekonomi yang Lebih Merata Oleh: Yusuf Rinaldi Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor perbankan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi langkah krusial. Dengan potensi besar yang dimiliki sektor UMKM di Indonesia, sinergi ini membuka jalan bagi pemberdayaan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Program-program strategis yang diluncurkan oleh pemerintah dan didukung oleh BUMN serta perbankan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), semakin memperkuat ekosistem UMKM yang menjadi pilar penting perekonomian nasional. …

Pemerintah Terus Optimalisasi Peran UMKM dalam Penguatan Kemandirian dan Pemerataan Ekonomi Jakarta — Pemerintah terus memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama kemandirian dan pemerataan ekonomi nasional. Di tengah gejolak ekonomi global, UMKM Indonesia menunjukkan ketangguhan luar biasa serta kemampuan menembus pasar internasional. Data Kementerian Perdagangan mencatat bahwa sepanjang Januari–Oktober 2025, kegiatan business matching berhasil mencatatkan transaksi senilai 130,17 juta dolar AS. Capaian tersebut mencerminkan penguatan posisi UMKM sebagai motor pertumbuhan ekspor nasional. “Nilai transaksi ini juga merefleksikan kemampuan produk-produk UMKM lokal kita dalam merambah pasar ekspor,” ujar…

Pemerintah Terus Optimalisasi Peran UMKM dalam Penguatan Kemandirian dan Pemerataan Ekonomi Jakarta — Pemerintah terus memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama kemandirian dan pemerataan ekonomi nasional. Di tengah gejolak ekonomi global, UMKM Indonesia menunjukkan ketangguhan luar biasa serta kemampuan menembus pasar internasional. Data Kementerian Perdagangan mencatat bahwa sepanjang Januari–Oktober 2025, kegiatan business matching berhasil mencatatkan transaksi senilai 130,17 juta dolar AS. Capaian tersebut mencerminkan penguatan posisi UMKM sebagai motor pertumbuhan ekspor nasional. “Nilai transaksi ini juga merefleksikan kemampuan produk-produk UMKM lokal kita dalam merambah pasar ekspor,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. …

Pemerintah Optimalkan Belanja APBN Bagian Dari Kebijakan Fiskal Untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi Oleh : Ivana Marvelia Upaya pemerintah dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional semakin dipertegas melalui optimalisasi kebijakan fiskal yang disusun secara komprehensif dan terukur. Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas makro. Sejumlah pembahasan strategis, mulai dari penyesuaian Bea Keluar emas dan batu bara hingga rencana penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), dibahas secara mendalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR RI dan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal…

Stimulus Belanja Fiskal Triwulan III Picu Pertumbuhan Ekonomi 2025 Jakarta — Pemerintah memastikan bahwa stimulus belanja fiskal pada Triwulan III telah memberikan dorongan signifikan bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap terukur tersebut menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat fondasi pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa kinerja ekonomi kuartal III menunjukkan efektivitas pengelolaan APBN yang berkoordinasi erat dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan. “APBN berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kinerja dunia usaha agar lebih berdaya saing, terutama di tingkat global. Dukungan fiskal juga…

Pengesahan KUHAP Kawal Penguatan HAM dan Supremasi Hukum Jakarta — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, pada Selasa (18/11). Menteri Hukum RI, Supratman Andi Atgas mewakili presiden menyampaikan pengesahan RKUHAP ini penting guna memperkuat hukum nasional. Dirinya menekankan penyusunannya telah dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. “Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, masyarakat sipil, dan kelompok rentan. Masukan dari publik diserap melalui rapat…

Negara Berikan Penghormatan Tertinggi Soeharto Dianugerahkan Gelar Pahlawan Oleh: Dhita Karuniawati Perbincangan mengenai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, menggema di ruang publik. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, tokoh lintas profesi, akademisi, hingga sejumlah organisasi kemasyarakatan memperlihatkan bahwa figur Soeharto tetap memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan sejarah bangsa. Meskipun kontroversi masih mengiringi, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat menilai Soeharto sebagai sosok yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap pembangunan Indonesia. Dalam konteks itu, pemberian gelar Pahlawan Nasional dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari negara kepada sosok yang memainkan peran penting selama lebih dari tiga dekade.…

Publik Wajib Jaga Situasi Kondusif, Prosedur Penetapan Gelar Telah Transparan dan Sesuai Ketentuan JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmen kuat menjaga stabilitas keamanan nasional setelah penetapan Presiden ke 2 RI, Soeharto sebagai Pahlawan Nasional tahun 2025 memicu dinamika di ruang publik. Di tengah munculnya ajakan demonstrasi dari sejumlah kelompok, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada mayoritas masyarakat yang tetap memilih jalur aspirasi tertib dan tidak terprovokasi aksi turun ke jalan tanpa dasar yang jelas. Pemerintah menilai sikap publik tersebut mencerminkan kedewasaan berdemokrasi yang semakin menguat. Masyarakat dinilai telah memahami bahwa isu sensitif seperti gelar kepahlawanan membutuhkan ruang dialog formal, bukan mobilisasi massa…

Lewat Edukasi Publik, Pemerintah Tegaskan Komitmen Memutus Lingkaran Judi Daring Oleh: Maya Andini Lestari Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring melalui pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya lewat penindakan dan pemutusan akses, tetapi juga melalui edukasi publik yang menyasar kelompok paling rentan, yakni generasi muda. Komitmen itu tampak dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Peningkatan Literasi bagi Generasi Muda tentang Bahaya Perjudian Daring yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Purwokerto. Kegiatan yang menghadirkan mahasiswa, akademisi, pelajar SMA, guru pendamping, hingga perwakilan pemerintah daerah ini bertujuan memperluas pemahaman publik mengenai tingginya kasus praktik tersebut di berbagai…

Ancaman Senyap Judi Daring yang Menggerus Masa Depan Generasi Muda dan Stabilitas Sosial Ekonomi Oleh: Bara Winatha Judi daring kini menjadi salah satu ancaman sosial paling berbahaya di era digital, terutama bagi generasi muda yang hidup dalam lingkungan serba cepat dan sangat dipengaruhi teknologi. Fenomena ini tidak hanya merusak kesehatan mental dan keuangan individu, tetapi juga menggerogoti sendi-sendi sosial masyarakat. Dengan akses yang sangat mudah melalui ponsel, promosi agresif di media sosial, serta tampilannya yang tampak menghibur, banyak orang terjebak dalam aktivitas berisiko tinggi tanpa disadari. Berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga pelaku industri digital, telah mengingatkan betapa masif…

Setahun Prabowo-Gibran, Program MBG Hidupkan Ekonomi Rakyat Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan dampak luas terhadap perekonomian nasional. Selain berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak sekolah, program ini mendorong perputaran ekonomi lokal hingga menciptakan multiplier effect di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri kecil dan menengah. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan keberhasilan MBG memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif swasta. Menurutnya, hingga September 2025 program ini telah menjangkau 31 juta jiwa dengan 9.615 unit SPPG (Sentra Produksi Pangan Gizi)…

Jelang Satu Tahun Pragib, Pemerintah Pastikan Efisiensi Anggaran 2026 Secara Optimal Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di seluruh pemerintah daerah menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib). Ia menekankan bahwa setiap daerah harus menghentikan pemborosan, terutama pada kegiatan seremonial dan pengeluaran birokrasi yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. “Pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan melakukan penghematan, terutama untuk belanja-belanja birokrasi,” ujar Tito di Jakarta Barat. Menurutnya, tahun anggaran 2026 akan menjadi momentum penting untuk memastikan tata kelola keuangan publik berjalan lebih efisien dan…